Lima Tesis Tentang Politik Pasca Kebenaran1 Zainul Maarif Dosen Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, Jakarta zainul.maarif@paramadina.ac.id We have entered a new phase of political and intellectual combat, in which democratic orthodoxies and institutions are being shaken to their foundations by a wave of ugly populism. Rationality is threatened by emotion, diversity by nativism, liberty by a drift toward autocracy. More than ever, the practice of politics is perceived as a zero-sum game, rather than a contest between ideas. Science is treated with suspicion and, sometimes, open contempt. ~Matthew D'Anconã PENGANTAR Di buku Post Truth: The New War on Truth and How to Fight Back, Mattthew D'Ancona mengungkapkan era baru pasca tahun 2016, tepatnya pasca kemenangan Donald Trump di pemilihan presiden Amerika Serikat dan dan kemenangan Brexiters (rakyat Inggris yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa) di referendum Inggris, dengan mempermainkan emosi dan kepercayaan yang mengabaikan rasio dan fakta. Era baru itu bercirikan pertempuran politik dan intelektual model baru, di mana populisme mengguncang fondasi ortodoksi dan institusi demokrasi, emosi mengungguli rasionalitas, nativisme menggeser pluralisme, autokrasi mendesak kebebasan, politik menang-kalah (zero-sum game) mendominasi politik sebagai pertukaran ide, dan ilmu pengetahuan dicurigai dan dihina. 2 Post-truth (pasca kebenaran) adalah sebutan bagi era baru itu. Menurut Oxford Dictionary, post-truth adalah adjektiva yang berhubungan dan menandai kondisi di mana fakta-fakta objektif kurang berpengaruh membentuk opini publik dari pada rayuan terhadap emosi dan kepercayaan pribadi, sementara kata "post" di depannya di satu sisi berarti "setelah pengetahuan diketahui" dan di sisi lain bermakna "kebenaran sudah tidak relevan 1 Makalah Simposium Filsafat yang diselenggarakan oleh Masyarakat Filsafat Indonesia (MFI), di Universitas Paramadina, Jakarta, 16 Juli 2019. 2 Matthew D'ancona, Post-Truth: The New War on Truth and How To Fight Back, London: Penguin Random House, 2017, h. 7-8. 2 lagi".3 Jadi, era post-truth adalah era keunggulan emosi dan kepercayaan ketimbang fakta, di mana kebenaran di satu sisi diandaikan telah ditemukan, dan di sisi lain diabaikan. Tulisan ini membahas "politik pasca kebenaran" (post-truth politics) dengan mempertimbangkan dua rujukan di atas (tulisan D'Ancona dan Oxford Dictionary). Mengapa "politik"? Karena wacana "pasca kebenaran" berhubungan erat dengan dunia politik. Meski mencuat di Amerika Serikat (USA) dan Britania Raya Inggris (UK), politik pasca kebenaran bukan urusan dalam negeri dua negara itu saja. Politik pasca kebenaran adalah persoalan dunia masa kini, seiring dengan pengaruh USA dan UK di dunia. Membahas politik pasca kebenaran, dengan begitu, membahas fenomena politik dunia kontemporer. Diacukan pada dua referensi di atas, politik pasca kebenaran terindikasi mengandung beberapa karakteristik, yaitu populis, nativis, zero-sum game, autokrasi, emosional dan anti kebenaran rasional-faktual-ilmiah. Tulisan ini berisi uraian lebih lanjut atas lima tesis yang terkait dengan ciri khas politik pasca kebenaran itu, yaitu (1) politik pasca kebenaran adalah politik populis, (2) politik pasca kebenaran adalah politik nativis, (3) politik pasca kebenaran adalah politik zero-sum game, (4) politik pasca kebenaran adalah politik emosional anti kebenaran rasional-faktual-ilmiah, dan (5) politik pasca kebenaran adalah politik autokrasi. Setelah menguraikan enam tesis tersebut, tulisan ini ditutup dengan kesimpulan dan refleksi tentang politik pasca kebenaran. 1. POLITIK PASCA KEBENARAN ADALAH POLITIK POPULIS Disamping disebut sebagai "era pasca kebenaran" (post-truth era), 4 masa kini juga disebut sebagai "era populisme" (the age of populism).5 Politik yang bergejolak di masa kini kerap disebut juga sebagai politik populis, selain sebagai politik pasca kebenaran. Sehingga tidak berlebihan bila politik pasca kebenaran didefinisikan sebagai politik populis. Secara leksikal, kata "populis dan populisme" berasal dari kata 'populus' di Bahasa Latin, yang berarti (1) kesatuan penduduk di suatu kawasan, dan (2) orang-orang yang membentuk komunitas politik.6 Sebagai istilah politik, populisme merupakan doktrin dan 3 https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 diunduh pada 9 April 2019. 4 Penulis yang menyebut era ini "era pasca kebenaran" antara lain Ralph Keyes di buku The Post Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life (New York: St. Martin's Press, 2004) dan Daniel J. Levitin di buku Weaponized Lies: How to Think Critically in the Post-Truth Era (New York: Dutton, 2016). 5 Penulis yang menyebut era ini "era populisme" antara lain Ivan Krastev di artikel berjudul "The Age of Populism: Reflections on the Self-Enmity of Democracy", European View, 2011, 10: 11-16. 6 J.R.V. Marchat & Joseph F. Charles, Cassell's Latin Dictionary: Latin-English and English-Latin, New York: Funk & Wagnalls Company, 1953, h. 426. 3 prinsip politik orang-orang populis.7 Di satu sisi, "populisme" (populism) berarti politik yang menganggap kepentingan orang biasa (ordinary people) berseberangan dengan kepentingan kaum elite (a privileged elite), sedangkan "populis" (populist) adalah kata sifat bagi orang atau sesuatu yang dirancang dan dinyatakan sebagai keinginan orang banyak.8 Populisme mengaku mewakili mayoritas kelas bawah yang berhadapan dengan minoritas kelas atas. Populisme berupaya menggerakkan massa yang digerakkan oleh pemimpin karismatik untuk melawan negara. Pihak kiri progresif dan pihak kanan konservatif bisa sama-sama disebut sebagai kaum populis sejauh mengkritik aparat negara melalui penggalangan massa. 9 Namun, populisme tidak sekadar "anti kemapanan" dan "anti elite". Ciri khas populisme adalah mengusung identitas anti pluralitas. Populisme adalah bentuk eksklusif dari politik identitas. Para pengusung populisme mengaku sebagai satu-satunya representasi rakyat yang bermoral, dan menganggap lawan mereka bukan bagian dari rakyat dan tidak bermoral, sehingga patut dienyahkan.10 Populisme, dengan begitu, berlawanan dengan demokrasi. Populisme dan demokrasi memang berangkat dari rakyat. Demokrasi diandaikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Populisme juga mengatasnamakan suara rakyat yang dianggap sebagai suara Tuhan (vox populi vox dei). Populisme dapat meraih suara besar di negara yang demokratis. Hanya saja pandangan demokrasi dan populisme tentang rakyat berbeda. Demokrasi memandang rakyat di suatu negara sebagai mozaik yang beragam. Keragaman rakyat diafirmasi dan diakomodasi untuk bersama-sama membangun negeri dengan prinsip yang mempertemukan segala keragaman dan aturan yang berlaku untuk semua secara setara. Demokrasi mengandaikan keragaman yang berkompetisi untuk dapat mengatur kehidupan bersama, tanpa menyingkirkan pihak lain. Sebaliknya, populisme memandang penduduk di suatu negeri menjadi dua: kami (diri) dan mereka (liyan). Kami (diri) adalah penduduk negeri yang satu pemikiran dengan pengusung populisme. Mereka (liyan) adalah penduduk negeri yang berbeda pemikiran dengan pengusung populisme. Populisme menebalkan batas antara diri dan liyan. Diri 7 The Philological Society, The Oxford English Dictionary, vol. vii, Oxford: Clarendon Press, 1978, h. 1126. 8 P.H. Collin, Dictionary of Politics and Government, London: Bloomsbury, 3rd Ed., 2004, h.185. 9 David Robertson, A Dictionary of Modern Politics, London & New York: Europa Publications, 3rd Ed., 2015, h. 394-395. 10 Jan-Werner Muller, What is Populism?, Philadelphia: The University of Pennsylvania Press, 2016, h. viiviii. 4 dianggap sebagai juru bicara keseluruhan rakyat, sementara liyan harus mengikuti diri dan akan dimusuhi jika tidak mengikuti diri. Karena itu, kaum populis adalah pihak yang bisa hidup bebas di suasana demokratif, namun di saat yang sama berupaya mengubur demokrasi. Sehingga tak berlebihan bila dikatakan bahwa populisme adalah tamu tak tahu diri dan biadab di rumah demokrasi. 2. POLITIK PASCA KEBENARAN ADALAH POLITIK NATIVIS Sebagai politik identitas anti pluralitas, politik pasca kebenaran juga merupakan politik nativis. Yang dimaksud dengan politik nativis adalah politik yang mengukuhkan perbedaan bahkan permusuhan antara pribumi (natives) dan non pribumi (non-natives). Stereotip dibangun di dalam memandang "penduduk asli" dan pendatang. "Penduduk asli" diandaikan memiliki karakter tertentu yang positif dan harus dipertahankan, sementara pendatang dibayangkan memiliki karakter khusus yang dicurigai. Pada tataran tertentu, stereotip itu menjadi penyulut permusuhan di dalam suatu masyarakat yang sengaja dipandang terbelah dalam kategori "kami" dan "mereka". Sedikitnya ada tiga hal yang menopang eksistensi nativisme. Pertama, faktor psiko-sosial tentang adanya tantangan identitas sosial (social identity threat). Kedua, pandangan tribalisme (tribalism). Ketiga, sikap reaktif terhadap ragam budaya (cultural backlash theory).11 Tantangan identitas sosial muncul pada orang-orang yang identitasnya bergantung pada kelompok tertentu. Ketika identitas mereka terasa terancam, mereka semakin memperkuat identitas kelompok mereka, sambil menolak identitas kelompok lain. Emosi dan persepsi memperkuat cara pandang mereka tentang diri dan liyan. Pandangan tribalisme, di sisi lain, adalah pandangan tentang persaingan antara individu. Di era globalisasi ini, persaingan tersebut tak sebatas persaingan antar negara, melainkan persaingan antar individu sedunia, sehingga identifikasi kawan dan lawan pun menjadi lebih sempit daripada negara bangsa yang majemuk. Identitas sempit itu antara lain kesamaan ras, kelas sosial, bahasa, budaya dan agama yang diandaikan saling bersaing. Adapun sikap reaktif terhadap ragam budaya muncul dari pihak-pihak status quo. Halhal yang baru atau berbeda dianggap sebagai ancaman budaya yang telah dipegang. Oleh sebab itu, budaya lain dianggap sebagai musuh yang patut diserang balik. 11 Delton T. Daigle, Josephine Neulen & Austin Hofeman, Populism, Nativism and Economic Uncertainty, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019, h. 15-17. 5 Tiga pandangan penopang nativisme tersebut bermuara pada xenophobia. Asal usul kata xenophobia adalah dua kata dari bahasa Yunani, yaitu xénos yang berarti orang asing, dan phóbos yang bermakna takut. Jadi, makna xenophobia adalah ketakutan pada orang asing. Dalam ketakutan itu terdapat ketidakpercayaan. Ketakutan yang muncul pun kerap kali tidak masuk akal. Orang asing yang ditakuti dan dicurigai itu tidak melulu orang yang sungguhsungguh asing, melainkan orang yang dianggap lain, atau singkatnya orang lain (other). Oleh karena itu, xenophobia bisa didefinisikan sebagai ketakutan dan ketidakpercayaan kepada orang lain secara tidak masuk akal.12 Xenophobia berhubungan erat dengan nativisme. Bagi penganut nativis, pribumi harus mendapatkan hak lebih banyak dari pada non pribumi.13 Hasrat mendapatkan privilese itu memang muncul dari perasaan superior atau perasaan inferior. Namun, ujung dari inferioritas atau superioritas nativis itu sama, yaitu kebencian dan ketakutan pada liyan (xenophobia). Liyan yang dibenci, ditakuti dan dicurigai itu tak melulu dari luar komunitas, melainkan dari dalam juga. Liyan eksternal adalah pihak lain yang dipersepsikan sebagai ancaman yang tidak sesuai dengan kepentingan diri (kelompok sendiri). Liyan internal adalah sesama penduduk negeri yang dimusuhi karena perbedaan kepentingan ekonomi-politik yang mengikutsertakan unsur perbedaan suku, agama, ras dan aliran. Liyan eksternal dan liyan internal dianggap musuh yang dicurigai, dibenci dan ditakuti oleh xenophobic-nativis. Sejatinya, kebencian, kecurigaan dan ketakutan kaum nativis terhadap liyan itu bukan perasaan alami dari dalam diri, melainkan sesuatu yang dihadirkan oleh orang-orang sekitar. Diri yang merasa superior daripada liyan, merendahkan liyan. Diri yang merasa inferior daripada liyan, menganggap liyan sebagai ancaman yang menakutkan dan patut diwaspadai. Bayangan buruk tentang liyan yang dibentuk dan disebarkan tak selalu sesuai fakta. Justru sebaliknya, kerap kali imaji itu merupakan stereotip yang dikonstruksi secara tidak masuk akal dan tidak selaras dengan kenyataan. Penyebaran stereotip itu berbalut dengan kebohongan yang irasional, non-faktual dan non-ilmiah. Di situlah, nativisme yang menyemaikan xenophobia menyebarkan kabar-kabar pasca kebenaran dan bermain politik pasca kebenaran. 3. POLITIK PASCA KEBENARAN ADALAH POLITIK ZERO-SUM GAME Politik pasca kebenaran juga merupakan politik zero-sum game. Yang disebut dengan zero-sum game adalah permainan antara dua pihak yang bermuara pada kemenangan dan 12 Jamie Bordeau, Xenophobia: The Violence of Fear and Hate, New York: The Rosen Publishing, 2010, h. 4. 13 Jamie Bordeau, Xenophobia, h. 7. 6 kekalahan. Ketika muncul pihak yang menang dan pihak yang kalah, maka pihak yang menang beruntung, sementara pihak yang kalah merugi. Dalam zero-sum game, pemenang mendapatkan keuntungan dari kerugian pecundang.14 Bila tidak dilihat secara bijak sebagai suatu permainan yang dapat menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah, maka zero-sum game bisa dianggap sebagai pertempuran hidup dan mati. Lawan dianggap sebagai musuh. Mengalahkan musuh adalah suatu kewajiban. Dikalahkan musuh adalah kehancuran. Oleh karena itu, kemenangan menjadi tujuan utama yang diraih sepenuh tenaga oleh pelaku zero-sum game. Orang-orang yang berpolitik populis-nativis di era pasca kebenaran memandang dan menjalani politik sebagai zero-sum game. Yang dipertimbangkan adalah meraih kekuasaan atau kehilangan segalanya. Menang dalam pemilihan umum atau "rakyat, bangsa dan negara" punah. Apakah ketika pelaku politik zero-sum game ala politik populis-nativis-pasca kebenaran itu menang, lantas seluruh rakyat, bangsa dan negara pun menang? Apakah ketika pelaku politik zero-sum game ala politik populis-nativis-pasca kebenaran itu kalah, lantas seluruh rakyat, bangsa dan negara hancur? Jawaban untuk dua pertanyaan tersebut sama, yaitu "tidak". Kemenangan dan kekalahan dalam kontestasi politik tersebut, sejatinya, hanya dialami oleh politisi yang menjalani politik zero-sum game pasca kebenaran itu. Celakanya, politisi tersebut menerapkan politik populis pasca kebenaran juga, sehingga dirinya mengaku mewakili seluruh rakyat, di mana kemenangannya adalah kemenangan rakyat, dan kekalahannya adalah kekalahan rakyat. Maka dari itu, kontestasi politik didorong ke suasana pertempuran antara para pendukung politisi populis melawan rivalnya. Di suasana politik zero-sum game, kontestasi politik semacam pemilihan umum (election) tidak dilihat sebagai pesta demokrasi, melainkan perang hidup dan mati (seperti Perang Barathayuda atau Perang Badar). Suka-cita dalam memilih tersingkirkan. Yang mengemuka adalah ketakutan dan kebencian yang merajalela di mana-mana. Para politisi zero-sum game pasca kebenaran menyebarkan ketakutan dan kebencian di antara warga suatu negara. Kebohongan dan fitnah turut serta disebarkan dalam politik zerosum game yang bernuansa pasca kebenaran itu. Konsumen dari kebohongan dan fitnah itu tak selalu orang bodoh, tapi juga orang terpelajar. Orang bodoh memang sangat mungkin 14 Herman Chernoff & Lincoln E. Moses, Elementary Decision Theory, New York: Dover Publication, 1959, h. 346. 7 terpapar kebohongan dan kebencian yang tidak masuk akal dan tidak sesuai fakta dan sains. Namun orang-orang terpelajar juga potensial mempercayai kabar berita bohong, dan turut serta menyebarkannya. Orang terpelajar terpapar politik pasca kebenaran karena kepentingan diri dan kelompok sendiri yang menghajatkan tindakan menghalalkan segala cara. Itulah suasana politik zero-sum game di era pasca kebenaran yang berbalut populisme dan nativisme. 4. POLITIK PASCA KEBENARAN ADALAH POLITIK EMOSIONAL ANTI KEBENARAN RASIONAL-FAKTUAL-ILMIAH Secara epistemologis, politik pasca kebenaran adalah politik emosional anti kebenaran rasional-faktual-ilmiah. Seperti disinggung di depan, "post-truth" mengandaikan kebenaran telah ditemukan sambil mengesampingkan kebenaran lain. Kebenaran yang telah ditemukan itu adalah kebenaran yang dicerap oleh perasaan emosional. Perasaan emosional yang dipegang sebagai sumber dan parameter kebenaran pasca kebenaran itu, bukanlah intuisi. Sebab, intuisi mengandaikan pengenalan sesuatu secara utuh dan langsung tanpa perantara. 15 Sedangkan perasaan emosional pasca kebenaran adalah perasaan yang tidak berinteraksi langsung dengan "objek" pengetahuan secara utuh. Asumsi saja yang lebih mengemuka. Lebih daripada itu, kepentingan yang lebih ditonjolkan sebagai penentu kebenaran. Sekilas epistemologi politik pasca kebenaran tampak dekat dengan epistemologi pragmatis. Pragmatisme adalah paham yang mendasarkan kebenaran pada manfaat, kekinian dan kedisinian.16 Sesuatu dianggap benar oleh kaum pragmatis, bila sesuatu itu berguna saat ini dan di sini. Kebenaran, dengan begitu, masih punya dasar yang tertentu, karena manfaat masih bisa diukur, terlebih bila manfaat itu dispesifikasi dengan ruang dan waktu tertentu. Di pihak lain, epistemologi pasca kebenaran tak punya dasar tertentu. Para penganut epistemologi pasca kebenaran tidak mempertimbangkan secara matang manfaat sesuatu di sini dan saat ini, sebagaimana orang-orang pragmatis. Mereka tidak mengacu pada intuisi untuk mengenal sesuatu secara utuh dan langsung, sebagaimana orang-orang intuisionis. Mereka tidak berpegangan pada rasio dan koherensi logis, sebagaimana orang-orang 15 Intuisi yang dimaksud adalah intuisi ala Henri Bergson, yang tercatat antara lain di buku The Creative Mind: An Introduction to Metaphysics, trans. Mabelle L. Andison, New York: Philosophical Library, 1946, h. 126-152. 16 Lih., William James, Pragmatism and Four Essays from The Meaning of Truth, New York: Meridian Books, 1955, h. 131-156. 8 rasionalis. Mereka juga tidak merujuk pada fakta sambil menguji keterkaitan pernyataan dengan realitas (koresepondensi), sebagaimana orang-orang empiris.17 Andai praktisi epistemologi pasca kebenaran dinyatakan punya dasar dan parameter pengetahuan, maka perasaan dan keyakinan merekalah dasar dan parameter pengetahuan mereka. Sesuatu yang dirasakan dan diyakini merupakan sesuatu yang dianggap benar. Kesesuaian atau ketidaksesuaian perasaan dan keyakinan itu dengan kenyataaan dan akal sehat, diabaikan. Para pelaku politik pasca kebenaran tetap memberi kesempatan bagi input pengetahuan dari luar ke dalam diri. Namun masukan yang diterima hanyalah masukan yang bisa menggerakkan perasaan. Pernyataan yang menyentuh hati atau membakar amarah adalah pernyataan yang mudah untuk dikonsumsi orang-orang yang terbelenggu politik pasca kebenaran. Faktualitas dan rasionalitas pernyataan bukanlah hal yang dianggap urgen. Sebaliknya, potensi pernyataan yang mengungkit emosilah yang dinilai signifikan. Bagaimana bila fakta dan sains menyatakan sesuatu? Sejauh pernyataan itu sesuai dengan keyakinan para praktisi politik pasca kebenaran, maka pernyataan itu diterima. Namun bila pernyataan itu bertolak belakang dengan keyakinan dan kepentingan mereka, maka pernyataan itu ditolak, meskipun fakta dan sains mengafirmasinya.18 Keyakinan perasaan diposisikan sebagai panglima oleh para pelaku politik pasca kebenaran. Sains, rasio dan fakta ditempatkan sebagai pembenar bagi keyakinan perasaan itu. Keyakinan yang tidak masuk akal, tidak berbukti faktual dan tidak ilmiah sekalipun dibiarkan menetap di benak, sejauh dianggap nyaman dan sesuai kepentingan. Lebih daripada itu, keyakinan yang tak berdasar kuat disebarkan ke khalayak ramai. Hasilnya, publik dipenuhi dengan kabar bohong, fitnah dan kebencian. Itulah input politik pasca kebenaran yang bernuansa emosional dan anti kebenaran rasional-faktual-ilmiah. 5. POLITIK PASCA KEBENARAN ADALAH POLITIK AUTOKRASI Sebagai politik populis, politik pasca kebenaran memang bernuansa anti elite.19 Namun kaum populis tidak selalu berada di luar pemerintahan. Ada kalanya mereka berkuasa. Kekuasaan yang ditampakkan oleh kaum populis pasca kebenaran adalah kekuasaan autokrat. 17 Tentang teori kebenaran pragmatis, intuisionis, koherensi rasionalis dan korespondensi empiris, lih., Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, penerj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, cet. IX, 2004, h. 132-140, 176-184. 18 Contohnya Donald Trump menolak wacana tentang efek rumah kaca dan polusi. Prabowo Subianto menolak hasil quick count berbagai lembaga survey kredible dan real count Komisi Pemilihan Umum di pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2019. 19 Jan-Werner Muller, What is Populism?, h. vii. 9 Secara linguistik, autokrasi adalah sinonim kediktatoran. Sebab, autokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh autokrat, sementara autokrat adalah diktator yang memimpin rakyat secara totaliter.20 Di era pasca kebenaran, autokrasi bernuansa populis. Sebagai kekuatan populis, autokrat pasca kebenaran mengaku sebagai representasi rakyat sesungguhnya. Apa pun yang dilakukan sang autokrat dianggap sebagai kehendak rakyat. Menurut Muller, sedikitnya ada tiga tindakan autokrat-populis ketika berkuasa. Pertama, membajak aparat negara dan mengorupsi uang negara. Kedua, melaksanakan "klienisme massal", yaitu menggunakan fasilitas negara untuk membantu konstituen tertentu. Ketiga, merepresi masyarakat sipil. 21 Tindakan tersebut merupakan tindakan umum para diktator. Namun, diktator yang populis menganggap dirinya sebagai wakil rakyat murni, di mana keinginannya dianggap sebagai keinginan rakyat, sehingga tiga tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan "wajar". Pembajakan atas aparat negara dianggap "wajar". Sebab, aparat negara bekerja untuk negara. Autokrat populis adalah perwujudan dari rakyat dan negara. Maka, aparat negara pun diharuskan tunduk pada kehendak sang autokrat populis. Korupsi terhadap uang negara pun dianggap "wajar". Kerap kali yang disalahkan adalah budaya atau kondisi rakyat. Budaya lampau "membenarkan" adanya upeti, yang kerap tidak diberikan untuk negara melainkan untuk kepentingan oknum penguasa. Oleh karena itu, mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi dianggap wajar oleh sebagian pejabat. Di pihak lain, rakyat dituduh kerap meminta uang dan fasilitas kepada calon pemimpin publik (misalnya, calon anggota parlemen dan calon pemimpin daerah). Menjadi calon pemimpin publik membutuhkan banyak uang. Posisi sebagai pemimpin publik mendatangkan uang. Maka dari itu, mengorupsi uang publik pasca menduduki jabatan publik dianggap "wajar", minimal untuk mengembalikan modal saat mencalonkan diri sebagai pemimpin publik, dan maksimal untuk mempertahankan posisi yang berkelindan dengan praktik klienisme. Tentu, pembajakan aparat, korupsi dan klienisme sangat potensial untuk dikritik oleh rakyat. Rakyat mungkin bersatu untuk merobohkan autokrat populis yang korup berikut kroni-kroni rezimnya. Sebagai tindakan preventif dan ofensif, autokrat-populis membungkam gerakan masyarakat sipil. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) minimal dituduh sebagai antek asing. Pembentukan dan kesinambungan keorganisasian OMS dipersulit. Sumber keuangan OMSpun dibuat macet. Jika OMS tetap vokal, tindakan represif kadang dilakukan oleh autokrat populis. Dalam menjalankan tindak kediktatoran yang diandaikan ditopang oleh rakyat banyak itu, autokrasi-populis tak segan menggunakan kebohongan atau minimal eufemisme. Evan Davis menyebut kebohongan di era pasca kebenaran dengan bullshit, yaitu sebentuk 20 P.H. Collin, Dictionary of Politics and Government, h. 16. 21 Jan-Werner Muller, What is Populism? h. vii-viii. 10 komunikasi verbal dan non-verbal yang tidak jelas, mengandung kebohongan (lying), mencoba mengelabui tanpa berbohong (deceiving), dan/atau menebarkan kabar kosong dan bohong yang menarik perhatian publik (attracting).22 Sedangkan Ralph Keyes menyatakan bahwa modus komunikasi di era pasca komunikasi ini adalah pernyataan ambigu antara kebenaran dan kebohongan, yang tak sungguh-sungguh benar dan cenderung termasuk kebohongan. Kategori ketiga itu disebut dengan dengan "enhanced truth" (pelebaran kebenaran), "neo truth" (kebenaran baru), soft truth (kebenaran lembut), faux truth (kebenaran ceroboh), truth lite (kebenaran ringan) dan euphemasia/euphemisme (eufemisme: pelembutan kata yang sejatinya bermakna buruk).23 KESIMPULAN DAN REFLEKSI Paparan di atas menunjukkan bahwa politik pasca kebenaran adalah politik populis, nativis, yang berupaya keras memenangkan kontestasi politik dengan segala cara, sambil mempermainkan emosi yang menolak kebenaran rasional, faktual dan ilmiah, demi menggapai kekuasaan yang dipraktikkan secara autokrat. Politik pasca kebenaran memusuhi keragaman pihak lain. Keragaman diupayakan seragam. Yang tak mau diseragamkan dianggap sebagai musuh. Rival adalah pihak lain yang berbeda dan tak sepaham. Terhadap liyan, politik pasca kebenaran mencurigai dan membenci. Emosi massa disulut untuk mencari dukungan dan menggebuk lawan. Di momen itu, politik pasca kebenaran memenuhi udara publik dengan udara xenophopia. Politik pasca kebenaran juga menebarkan kedunguan dalam taraf akut. Dinyatakan akut karena orang bodoh di ranah pasca kebenaran menganggap dirinya pintar. Sementara orang pintar, terdidik dan memiliki data rasional, faktual, ilmiah justru ditinggalkan dan dicibir. Politik pasca kebenaran menebarkan racun yang menyepelekan kepakaran (the death of expertise). Orang awam, yang hanya membaca tulisan, gambar, suara, dan video di internet, merasa sepadan dengan pakar yang belajar dan mengajar sesuatu selama bertahun-tahun. Penyepelean kepakaran itu disulut oleh epistemologi pasca kebenaran yang mengedepankan perasaan emosional dan keyakinan ketimbang kebenaran berdasarkan bukti rasional, faktual dan ilmiah. Temuan ilmiah dianggap sebagai suatu interpretasi atas fakta yang berbias. Politik pasca kebenaran menolak temuan ilmiah yang berbasis fakta, lalu menghadirkan lawan dari temuan 22 Evan Davis, Post-Truth: Why We Have Reached Peak Bullshit and What We Can Do About It, London: Little Brown, 2017, h. xiv 23 Ralph Keyes, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life, New York: St. Martin's Press, 2004, h. 15-16. 11 itu. Meskipun "lawan" yang dihadirkan jauh lebih lemah dari temuan ilmiah berbasis fakta, para pengusung politik pasca kebenaran tetap menolak temuan ilmiah berbasis fakta. Keyakinan ilusif lebih dipercaya ketimbang data kongkret. Itulah "iman" para penganut politik pasca kebenaran. Ketika para pegiat politik pasca kebenaran memenangkan kontestasi politik, sikap autokrat mereka semakin mengentara. Sebelum kemenangan politik dicapai saja, sikap autokrat pegiat politik pasca kebenaran sudah teridentifikasi. Aura pemaksaan kehendak adalah manifestasi autokrasi di dalam politik pasca kebenaran. Rakyat diharuskan memilih calon pemimpin yang diusung oleh pegiat politik pasca kebenaran. Bila rakyat tidak memilih calon pemimpin yang dimaksud, maka rakyat tersebut dihina dan dikucilkan. Kecemasan yang ditimbulkan tindakan otoriter dan totaliter para pegiat politik pasca kebenaran itu bisa menangguk suara rakyat. Rakyat yang cemas memilih calon pemimpin yang diusung pegiat politik pasca kebenaran. Usai memenangkan kontestasi politik itu, pemimpin dan para pegiat politik pasca kebenaran akan lebih leluasa bertindak autokrat. Karena ditopang oleh ideologi populisme yang mengaku merepresentasikan "seluruh keinginan" rakyat, tindakan autokrat para pegiat politik pasca kebenaran lebih mengakar dan dianggap "wajar". Politik pasca kebenaran, dengan begitu, merupakan politik pembodohan publik. Pengusung politik pasca kebenaran mungkin "orang pintar, tapi bukan orang benar". 24 Seyogianya orang pintar berbuat benar. Pegiat politik pasca kebenaran mungkin orang yang terdidik dengan baik, berpengetahuan luas dan berpikiran cerdas, namun bertindak tidak etis karena menipu diri sendiri (self-deception) dan orang banyak.25 Mereka menipu diri sendiri karena mengetahui kekeliruan, ketidakmasukakalan, dan ketidakfaktualan sesuatu yang mereka perjuangkan. Celakanya, yang ditipu tidak sekadar diri sendiri, melainkan orang lain. Wacana rancu yang tak berasaskan fakta dan rasionalitas disebarkan hingga seolah-olah menjadi kebenaran. Para pegiat politik pasca kebenaran meyakini kebohongan yang disebarkan secara masif bisa dipercaya oleh massa sebagai "kebenaran". Realitas dipilihpilih. Bila suatu fakta berseberangan dengan kepentingan, maka fakta itu dipelintir supaya sesuai dengan kepentingan. Di titik itulah, politik pasca kebenaran patut disebut sebagai politik busuk yang membodohi publik. Suatu kekeliruan jika politik dipandang sebagai kebusukan yang patut dimasuki dengan pemikiran dan tindakan busuk. Sebaliknya, politik adalah bagian dari etika yang berurusan 24 "Pinter tapi ora bener" adalah ungkapan orang Jawa untuk menandai orang yang pintar/cerdas/terdidik namun berperilaku tidak etis. 25 Lee McIntyre, Post-Truth, Cambridge-London: The MIT Press, 2018, h. 9. 12 dengan manusia dalam kelompok untuk mencapai kebaikan bersama (commun bonum).26 Jadi, mengelabui diri dan orang lain demi kepentingan diri dan kelompok sendiri tidak selaras dengan tujuan mulia politik. Politik pasca kebenaran, dengan begitu, harus dilawan, supaya kehidupan bersama lebih nyaman dalam kebaikan. [] 26 Lih., Aristotle, Politics, trans. B. Jowett, dalam Jonathan Barnes, The Complete Works of Aristotle, vol. II, Princeton: Princeton University Press, 1991, h. 2. 13 REFERENSI Aristotle, Politics, trans. B. Jowett, dalam Jonathan Barnes, The Complete Works of Aristotle, vol. II, Princeton: Princeton University Press, 1991. Bergson, Henri. The Creative Mind: An Introduction to Metaphysics. Trans. Mabelle L. Andison. New York: Philosophical Library, 1946. Bordeau, Jamie. Xenophobia: The Violence of Fear and Hate. New York: The Rosen Publishing, 2010. Chernoff, Herman; Moses, Lincoln E. Elementary Decision Theory. New York: Dover Publication, 1959. Collin, P.H. Dictionary of Politics and Government. London: Bloomsbury, 3rd Ed., 2004. Davis, Evan. Post-Truth: Why We Have Reached Peak Bullshit and What We Can Do About It, London: Little Brown, 2017. Daigle, Delton T.; Neulen, Josephine; Hofeman, Austin. Populism, Nativism and Economic Uncertainty. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019. D'ancona, Matthew. Post-Truth: The New War on Truth and How To Fight Back. London: Penguin Random House, 2017. James, William. Pragmatism and Four Essays from The Meaning of Truth. New York: Meridian Books, 1955. Kattsoff, Louis O. Pengantar Filsafat.Penerj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, cet. IX, 2004. Keyes, Ralph. The Post Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. New York: St. Martin's Press, 2004. Krastev, Ivan. "The Age of Populism: Reflections on the Self-Enmity of Democracy", European View, 2011, 10: 11-16. Levitin, Daniel J. Weaponized Lies: How to Think Critically in the Post-Truth Era New York: Dutton, 2016. Marchat, J.R.V.; Charles, Joseph F. Cassell's Latin Dictionary: Latin-English and English-Latin. New York: Funk & Wagnalls Company, 1953. McIntyre, Lee. Post-Truth. Cambridge-London: The MIT Press, 2018. Muller, Jan-Werner. What is Populism? Philadelphia: The University of Pennsylvania Press, 2016. Robertson, David. A Dictionary of Modern Politics. London & New York: Europa Publications, 3rd Ed., 2015. The Philological Society, The Oxford English Dictionary, vol. VII. Oxford: Clarendon Press, 1978. https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-

i DAFTAR ISI PROSIDING SIMPOSIUM FILSAFAT 2019 16 JULI 2019 Lima Tesis Politik tentang Pasca Kebenaran Zainul Maarif................................................................................. 1 Pasca-Kebenaran, Histeria Identitas dan Demokrasi yang Termutilasi (Wacana Lacanian Konsolidasi dan Identitas Politik dalam Masyarakat Informasi Indonesia) AG. Eka Wenats Wuryanta.................................................................. 15 Mendayung di Atas Dua Karang Rapuh: Politik Kontemporer di Era Post Truth Ghifari Athallah Ramadhan.................................................................. 29 Rekonstruksi Identitas Naratif David Tobing.................................................................................. 44 Identitas Indonesia Sebagai Negara Maritim Bimantoro Kushari Pramono................................................................ 46 Ambivalensi Dakwah dan Ambisi Politik: Membaca Radikalisme Gerakan Mahasiswa Pembebasan Lufaefi.......................................................................................... 60 Refleksi Hubungan Agama dan Negara dalam Masyarakat Majemuk Sunaryo......................................................................................... 78 Membaca Indonesia Kita di Tengah Gelombang Populisme Islam Dida Darul Ulum.............................................................................. 80 Polarisasi Ideologi Jurnalis dan Media dalam Pemberitaan Pemilihan Presiden 2019 Muhammad Ikhwan.......................................................................... 92 Jalan Tengah Kosmopolitanisme: Kewarganegaraan dan Demokrasi dalam Pemikiran Benhabib Arif Susanto.................................................................................. 108 Tilikan Politik dan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Paulus Eko dan Hengki Wijaya............................................................ 122 Globalisasi: Cengkeraman Kapitalisme Yang Membosankan dan Efek yang Ditimbulkan Yanny Yeski Mokorowu.................................................................... 136 Menyemai Ide Etika Politik Profetik 4.0 Suwanto...................................................................................... 150 ii Al-Jumhuriyah wa al-Ahkam:Filsafat Politik Ibn Rusyd Berbasis Rekonsiliasi Filsafat dan Agama Fuad Mahbub Siraj.......................................................................... 170 Studi Filsafat di Era Digital Aan Rukmana............................................................................... 188 Mantik Sebagai Basis Revolusi Mental: Menuju Politik Sehat Akal Indonesia Deni Gunawan............................................................................... 198 Filsafat Kok Menjajah: Suatu Kajian Politik Filsafat Ferry Hidayat.................................................................................