Commodification of religion in the social media public sphere is increasingly intense. This can be seen in the simultaneous election campaign that has justended. Political symbols are politicized and religious leaders have succeeded in shaping public opinion, especially on social media. As a result, social media has become an arena for discourse and rhetoric that no longer considers communication ethics. Using an philosophical approach, the paper examines ethical values on social media based on Surah al-Hujarât. The results of the analysis (...) show that the value of communication ethics in Surah al-Hujarât involve two things: as a producer of news and as a news reader. In Surah al-Hujarât explains that as a communicator in communicating must not demean others, does not contain elements of divideand rule, ghibah, namimah, hoax, and adjusted to the interlocutor. As communicants need to instill critical thoughts and tabayyun towards the truth of the news content. (shrink)

The politicization of religion in virtual sphere has increased significantly during the election. Political symbols are mobilized to shape public opinion, especially in social media. As a result, social media has become an arena for candidates to contest and get votes as well as political supports. This contestation involves black campaign and hoax. Using a philosophical analysis this article examines ethical values in social media based on Al-Hujarât verses. This article shows that the ethics of communication as mentioned in al-Hujarât (...) verses describe two important points namely the producer of news and as the news reader. Al-Hujarât explains that a communicator has to convey messages in a very sophisticated ways, avoid lowering others, dividing and ruling, circulating hoax, and adjusted to the interlocutor. As communicants need to instill critical thoughts and clarification towards the truth of the news content. (shrink)

The body of the deceased is not an object but still a person. It deserves to be treated respectfully, and often this respect is expressed through religious rites. However, problems arise when the family of the deceased follow different faiths and disagree over the burial rite. Such a scenario is examined in this study where the immediate family of the deceased professed different faiths and could not agree on the burial rites to be performed. This research is intended to examine (...) the issue of burial rights as a reason for interfaith conflict. Who has the right to prepare the body of the deceased for the burial? Which rites should be followed? Using the theological and legal approaches, we found that the conflict was caused by (1) belief in an afterlife and (2) law, culture and religion give the right to decide the burial or disposal of the body to living parties. The legitimate way to determine how to treat the body of the deceased and according to which religious rite the burial is to be performed is by confirming the religious identity of the deceased as stated in the legal document. In other words, the burial rites to be followed by the family of the deceased depend on the proven religious identity of the deceased, whether Christian or Muslim. Contribution: This article attempts to justify the right of the deceased to be buried according to their personal faith, which may not be identical with the faith practised and professed by their family. In cases of religious conversion, both parties claim their right to bury the deceased according to their own religious rites, and it is often difficult for both sides to reach an agreement. Nevertheless, this conflict can be resolved peacefully if the rights of the deceased are respected by the bereaved. (shrink)

This study uses a literature study of examining the Tarjih Council of Muhammadiyah, the second largest Islamic organisation in Indonesia. Criticism is directed towards manhaj’s principle which states that any classical Islamic school of law should not be embraced and, thus, breaks up from the chain of Islamic intellectuality. The critics, however, fail to cover the very idea of Muhammadiyah as an embodiment of the Islamic renewal vision. The article aims to reveal the evolution of the manhaj. The evolution will (...) be elaborated into stages to show the development of concepts and principles in each stage. The article is based on a literature study using constructive conceptual analysis. The analysis is divided into three steps, namely analytical assessment, performative aspects, and conceptual genealogy, stressing the reflective relationship between knowledge and social reality. The study shows that the Tarjih Council’s preference not to embrace any classical Islamic schools of law has developed since the establishment of the Tarjih Council. The developments of manhaj’s formulation occur in three stages from 1924 until 2000. The manhaj comes up with the synthesis of textuality, rationality, and spirituality as the basic vision of Muhammadiyah’s renewal idea which reflects the achievement of a modernist Islamic movement. The study, in comparison to previous research, provides a more comprehensive picture of the manhaj of Muhammadiyah as a representation of the Islamic renewal movement and shows how the manhaj comes to a synthesis that marks Muhammadiyah as a unique modernist-renewal movement.Contribution: The study enriches the perspectives on the manhaj as the backbone of Muhammadiyah ideology and shows that Islamic modernism in Indonesia has stepped further to uncover a synthesis suitable to Indonesian society. (shrink)

Buku ini berawal dari sebuah disertasi yang ditulis Sr. Gerardette Philips, RSCJ, pengarangnya, untuk meraih gelar doktor di bidang Ilmu Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Penerbitannya menjadi sebuah buku oleh Interfidei—sebuah Penerbit di Indonesia yang menaruh perhatian khusus pada persoalan dialog antaragama— sungguh layak disambut baik. Penerbitan buku ini dalam bahasa Inggris memiliki segi negatif maupun positifnya tersendiri. Segi negatifnya, hal itu membuat jumlah publik pembacanya di Indonesia lebih terbatas pada mereka yang dapat memahami bahasa Inggris. Jumlahnya jelas (...) jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembaca buku ini kalau ditulis dalam bahasa Indonesia. Walaupun demikian, segi positifnya, dengan diterbitkannya dalam bahasa Inggris, publik pembaca yang dapat mengaksesnya secara internasional menjadi lebih banyak. Apalagi buku ini juga memuat Kata Pengantar dalam bahasa Inggris dari Prof. Seyyed Hossein Nasr, seorang tokoh Muslim yang hendak ditampilkan pengarang buku ini sebagai pemikir sekaligus pelaku dialog Muslim-Kristen yang melampaui pendekatan pluralisme. Tokoh dari pihak agama Kristen yang ditampilkan oleh pengarang adalah Hans Küng. Selama ini banyak orang beranggapan bahwa pluralisme merupakan paham hubungan antaragama, yang memiliki bentuk pendekatan yang paling tepat dalam melakukan dialog antaragama, termasuk di dalamnya dialog antara umat Muslim dan Kristen. Memang, dibandingkan dengan pendekatan eksklusivisme maupun inklusivisme, seperti ditegaskan oleh pengarang buku ini (hlm. 1; 60–63; 67), pluralisme memiliki kelebihan tersendiri. Namun, pluralisme mengandung beberapa kelemahan yang layak dikritik. Paling tidak ada tiga kelemahan pokok dari pendekatan pluralisme yang dicoba ditunjukkan dalam buku ini. Pertama, pluralisme mengandung bahaya tidak mengambil serius identitas keagamaan yang khas dan berbeda untuk setiap agama karena ingin menekankan keselarasan antara semua agama, agar tidak terjadi konflik antara pemeluk agama yang berbeda. Guna menguatkan pendapatnya, pengarang mengutip pernyataan Paul Knitter (hlm. 64) yang berbunyi: “Karena begitu terpesona oleh keindahan sebuah simfoni, kaum pluralis melupakan perbedaan dan kekhasan dari masing-masing alat musik yang dipakai.” Pendekatan pluralisme juga mengandung bahaya jatuh ke dalam relativisme, karena— terdorong oleh kehendak untuk mau bersikap terbuka terhadap penganut agama yang lain dan mau menghormati perbedaan keyakinan mereka— para pluralis lalu cenderung merelatifkan klaim kebenaran agamanya sendiri. Tanpa harus menjadi seorang eksklusivis—yang memutlakkan klaim kebenaran keyakinan agamanya sendiri seraya menganggap sesat keyakinan agama yang lain—keseriusan untuk sungguh meyakini kebenaran iman agama yang dipeluknya, sangat diperlukan dalam berdialog agar tidak menjadi kompromistis dan jatuh ke dalam relativisme. Sikap terbuka terhadap para pemeluk agama yang lain—yang berbeda dengan agamanya sendiri—memang diperlukan dalam sebuah dialog antaragama yang sejati. Namun, hal itu perlu dilakukan tanpa kehilangan jatidirinya sendiri sebagai pemeluk agama tertentu yang diyakini kebenarannya. Kelemahan ketiga dari pluralisme adalah bahaya menjadi imperialis tanpa disengaja. Kembali mengutip pernyataan Knitter (hlm.68), pengarang menyebut adanya dua kemungkinan seorang pluralis yang berniat baik tanpa disengaja menjadi seorang imperialis. Pertama, dengan terlalu cepat seorang pluralis menarik kesimpulan tentang adanya suatu dasar pijak atau platform yang sama dari macam-macam agama yang ada yang dapat mempersatukan semuanya. Kedua, ia dengan terlalu mudah merumuskan panduan umum bersama untuk melakukan dialog antaragama-agama yang berbeda................ Salah satu kelemahan buku ini—sebagai sebuah buku yang dimaksud- kan untuk dibaca oleh publik pembaca umum—adalah bahwa formatnya masih mempertahankan format aslinya sebagai sebuah disertasi dan belum cukup diolah untuk dijadikan buku yang lebih dapat diakses dan lebih enak dibaca oleh publik pembaca umum. Bahkan di dalamnya masih dapat ditemukan kata “disertasi” dan belum diganti dengan kata “buku” (lihat hlm. 11). Semboyan dalam bahasa Latin “Extra Ecclesiam Nulla Salus,” artinya “Di luar Gereja tidak ada keselamatan,” yang dalam teks asli disertasi salah ditulis “Extra Ecclesiam Nulla Sales!” masih terulang kesalahannya dalam buku ini (lihat hlm. 90). Lepas dari kelemahan kecil di atas, penerbitan buku ini sekali lagi sungguh layak dihargai dan jelas menambah khasanah intelektual yang dapat memperkaya wawasan maupun memberi inspirasi yang berguna bagi siapa saja yang bermaksud mengembangkan dialog antaragama pada umumnya dan khususnya dialog Muslim-Kristen yang menjadi fokus perhatian dalam buku ini. Sr. Gerardette Philips, RSCJ, Ph.D., penulis buku ini, bukan hanya menjadi seorang akademikus yang telah meneliti pemikiran Hans Küng dan Seyyed Hosein Nasr, tetapi ia sendiri sudah cukup lama terlibat dalam upaya mengembangkan dialog Muslim- Kristen. Beliau bahkan sempat menjadi anggota tim penasihat Paus Benedictus XVI dalam Komisi Kepausan dalam Bidang Hubungan dengan Islam. Pengalamannya yang cukup banyak dalam mewujudkan dialog hidup antara umat Islam dan umat Katolik jelas ikut memperkaya wawasan dalam buku ini. (J. Sudarminta, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)