BackgroundThe research shows a growing trend in using an electronic platform to supplement or replace traditional paper-based informed consent processes. Instead of the traditionally written informed consent document, electronic informed consent may be used to assess the research subject’s comprehension of the information presented. By doing so, respect for persons as one of the research ethical principles can be upheld. Furthermore, these electronic methods may reduce potential airborne infection exposures, particularly during the pandemic, thereby adhering to the beneficence and nonmaleficence (...) principle. This scoping review aims to identify the ethics related criteria that have been included in electronic informed consent processes and to synthesize and map these criteria to research ethics principles, in order to identify the gaps, if any, in current electronic informed consent processes.MethodsThe search was performed based on internet search and three main databases: PubMed, SCOPUS and EBSCO. PRISMA Extension for Scoping Reviews : Checklist and Explanation guideline was used to report this work.ResultsOf 34 studies that met the inclusion criteria, 242 essential original constructs were collated, and 7 concepts were derived. Digital content showed the highest percentage of collated original constructs followed by accessibility, comprehension engagement, autonomy, confidentiality, language, and parental consent. Twenty-five new items were synthesized for eConsent criteria which may provide guidance for ethical review of research involving eConsent.ConclusionThe current study adds significant value to the corpus of knowledge in research ethics by providing ethical criteria on electronic informed consent based on evidence-based data. The new synthesized items in the criteria can be readily used as an initial guide by the IRB/rec members during a review process on electronic informed consent and useful to the future preparation of a checklist. (shrink)

Satu lagi, buku teologi (sosial) yang berbobot terbit! Berawal dari penelitian yang dimaksudkan untuk penyusunan disertasi pada The South East Asia Graduate School of Theology (SEAGST), 2004, Pendeta Gereja Masehi Injili di Halmahera, Julianus Mojau menyodorkannya kepada khalayak ramai di Indonesia. Argumen utama buku ini dapat diformulasikan dalam pertanyaan berikut ini: bagaimana model teologi sosial sebagaimana dihasilkan oleh tokoh-tokoh Kristen Protestan dan dokumen-dokumen yang meretas dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia selama kurun waktu tiga dasawarsa, konkretnya semasa pemerintahan Orde Baru? Selama (...) kurun waktu tersebut, Mojau mengenali tiga model teologi sosial di lingkungan Kristen Protestan, yakni teologi sosial modernisme, liberatif, dan pluralis. Ketiga model itu diuraikan dengan sangat runtut, gamblang, sistematis, kritis, berikut logika analitik yang memperlihatkan keluasan dan kedalaman wawasan penulis. Terminologi “teologi sosial” ramai dimanfaatkan dalam blantika percaturan keilmuan di lingkungan Kristen Protestan Indonesia setelah (alm.) Pendeta Eka Darmaputera, Bernard Adeney-Risakotta, Martin Lukito Sinaga, dan Th. Sumartana menggantangnya pada awal tahun 2000.Ditunjukkannyadengan sangat jelas, bahwa “praksis” yang mengawali suatu proses berteologi sudah muncul jauh sebelum angka tahun tersebut. Pada prinsipnya segala teologi adalah teologi sosial, menurut kesimpulan A.G. Hoekema, (hlm. xv), meskipun J.S. Aritonang memberikan batasan simpel dan meyakinkan, yang intinya: “Berteologi di tengah realitas sosial yang kompleks,” itulah Teologi Sosial, (hlm. xiii). Setelah Pendahuluan yang panjang (26 halaman), yang memaparkan duduk perkara dan hal ikhwal diskursus yang diusung, berturut-turut dari Bab 1 (tentang teologi sosial modernisme, hlm. 27-142), Bab 2 (tentang teologi sosial liberatif, hlm. 143-279) dan Bab 3 (teologi pluralis, hlm. 280-365), Bab 4 (retrospeksi dan prospek teologi sosial pasca Orde Baru, hlm. 366-403) penulis memperlihatkan kajian dan analisis secara kritis ketiga model kategori teologi sosial Kristen Protestan di Indonesia. Ketiga model teologi tersebut ditempatkan oleh penulis dalam babak Orde Baru Indonesia (tahun 1969-1990-an) di bawah rezim Soeharto dan dalam pertautannya dengan Islam Politik............... Sebagai paparan dan kajian ilmiah yang mengedepankan pandangan putera-puteri terbaik Kristen Protestan berikut dokumen-dokumen DGI/PGI, karya Mojau ini tidak mampu menyembunyikan keyakinannya bahwa kebangkitan Islam Politik hanyalah sebuah euforia artikulasi kesadaran politis-humanistis yang sedang mencari format yang cocok dalam perubahan zaman di tengah proses transisional. Justru karena itulah Gereja-gereja perlu merangkul dan membuka komunikasi serta dialog yang tulus dengan saudara-saudara penganut Islam Politik sebagai sesama yang merindukan kedamaian, kebaikan, dan keadilan. Perjuangan bersama itulah yang dimaksudkan agar politik sebagai kearifan menatalayani kehidupan bersama tercapai. Dalam pembacaan saya, buku ini sangat inspiratif, kaya dengan informasi, mengedepankan pandangan secara komprehensif tanpa menghilangkan sikap kritis dan tajam. Ini fenomenal dan monumental! Mungkin inilah satu-satunya karya yang “berani” mengritik karya T.B. Simatupang. Mojau sendiri, menurut saya, memperlihatkan diri sebagai pribadi yang memegang teguh spirit Protestan sejati, yakni selalu bersikap kritis terhadap segala bentuk deifikasi. Karya ini akan lebih baik lagi jika ada indeks nama atau masalah pada halaman-halaman akhir. Selain itu, istilah “modernisme” yang diimbuhkan pada Teologi Sosial di mata saya memiliki konotasi lain, yakni aliran modernisme yang dikecam oleh (alm.) Pius X sebagai “biang dari segala kesesatan.” Tetapi di atas segala-galanya, analisis Mojau yang tajam membuat lorong-lorong kebuntuan koeksistensi damai dan adil dengan Islam Politik dapat diurai. Dengan demikian tanda tanya pada judul buku ini terjawab dengan pasti. (A. Eddy Kristiyanto, Program Studi Ilmu Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)