On philosophy and Christian theology of humankind; festschrift in honor of J. Sudarminta, a pastor and philosophy lecturer at Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Indonesia.

This article attempts to formulate Alfred N. Whitehead’s thoughts on culture. Even though he never specifically wrote on culture, his thoughts on it can be gleaned and constructed from his major books. The article will be divided into three parts. First, by borrowing some ideas from David L. Hall’s book The Civilization of Experience: A Whiteheadian Theory of Culture, I shall try to formulate what Whitehead means by culture. Second, I shall describe what Hall termes “cultural aims” and “cultural interests” (...) in the perspective of Whitehead’s thought. Third, I shall address some important points in Whitehead’s critique of modern culture and the alternative he proposed. Finally, I shall point out some major conclusions that can be derived from our study of Whitehead’s thoughts on culture. Keywords: Culture, cultural aims, cultural interests, modern culture, civilized society, art, adventure, beauty, truth, peace. Abstrak: Tulisan ini berupaya merumuskan pemikiran Whitehead tentang kebudayaan. Kendati ia tidak pernah secara khusus menulis tentang kebudayaan, namun pemikirannya dapat diulik dan coba dirumuskan dari berbagai karya pokoknya. Tulisan akan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, dengan memanfaatkan kajian yang pernah dibuat oleh David L. Hall dalam bukunya The Civilization of Experience. A Whiteheadian Theory of Culture, penulis akan merumuskan pengertian kebudayaan menurut Whitehead. Kedua, penulis akan memaparkan apa yang oleh Hall disebut “cita-cita budaya” dan “kepentingan budaya” dalam perpektif pemikiran Whitehead. Ketiga, penulis akan membahas beberapa butir penting dari kritik Whitehead terhadap budaya modern berikut alternatif yang ia tawarkan. Tulisan ini akan ditutup dengan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian mengenai pemikiran Whitehead tentang kebudayaan. Kata-kata Kunci: Kebudayaan, cita-cita budaya, kepentingan budaya, budaya modern, masyarakat berkeadaban, seni, petualangan, keindahan, kebenaran, kedamaian. (shrink)

Abstrak: Dalam artikel ini pandangan John Dewey tentang tolok ukur penilaian moral, sebagaimana ia jelaskan dalam teori etika pragmatiknya, akan disajikan dan dievaluasi. Artikel dibagi dalam tiga bagian. Pertama, berbeda dengan teori-teori etika teleologis, di mana moralitas tindakan dinilai dari menunjang tidaknya tindakan tersebut dalam upaya mencapai tujuan akhir hidup manusia, dalam pandangan Dewey, suatu tindakan dinilai secara moral baik kalau tindakan tersebut mencapai tujuan yang dimaksudkan untuknya. Tujuan tersebut bersifat kontekstual dan plural serta selalu terkait dengan sarana yang tersedia (...) untuk mencapainya. Kedua, bagi Dewey suatu tindakan dinilai baik atau benar secara moral kalau menunjang proses perwujudan diri si pelaku tindakan. Apa yang menunjang proses perwujudan diri si pelaku tindakan tak pernah dapat ditentukan secara a priori berdasarkan konsep kodrat manusia. Dalam memahami manusia, Dewey menolak paham esensialisme kondrat manusia. Ia memahami pengertian perwujudan diri manusia dalam konteks proses ‘transaksi’ manusia sebagai organisme dengan lingkungan hidup sekitarnya. Ketiga, sebuah evaluasi terhadap pandangan Dewey mengenai tolok ukur penilaian moral dalam teori etika pragmatiknya akan disajikan. Katakunci: etika, penilaian moral, organisme, lingkungan, ends-in-view, pengembangan diri, tradisi moral, pragmatisme, naturalisme, transaksi. Abstract: In this article John Dewey’s criteria for moral judgment, as he expounds in his pragmatic ethics, will be presented and evaluated. The article will be divided into three parts. First, different from traditional teleological ethics, in which the morality of an act is judged from the point of view of certain human final end, an act, in Dewey’s view, should be judged as morally good if it achieves its specific and contextual end-in-view. There are many ends-in-view as there are many moral acts, and an end-in-view can never be determined apart from its actually available means to achieve it. Second, for Dewey, an act is considered good or morally right if it does in practice lead to the human self-realization of the agent. What constitutes an agent’s human self-realization can never be determined in a priori way. Dewey rejects essentialism of human nature in understanding human being. He understands human self-realization within the context human dynamic process of “transactions” with his or her concrete environment. Third, an evaluation of Dewey’s view will be provided. Keywords: ethics, moral judgment, organism, environment, ends-in-view, self-realization, moral tradition, pragmatism, naturalism, transaction. (shrink)

Buku ini berawal dari sebuah disertasi yang ditulis Sr. Gerardette Philips, RSCJ, pengarangnya, untuk meraih gelar doktor di bidang Ilmu Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Penerbitannya menjadi sebuah buku oleh Interfidei—sebuah Penerbit di Indonesia yang menaruh perhatian khusus pada persoalan dialog antaragama— sungguh layak disambut baik. Penerbitan buku ini dalam bahasa Inggris memiliki segi negatif maupun positifnya tersendiri. Segi negatifnya, hal itu membuat jumlah publik pembacanya di Indonesia lebih terbatas pada mereka yang dapat memahami bahasa Inggris. Jumlahnya jelas (...) jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembaca buku ini kalau ditulis dalam bahasa Indonesia. Walaupun demikian, segi positifnya, dengan diterbitkannya dalam bahasa Inggris, publik pembaca yang dapat mengaksesnya secara internasional menjadi lebih banyak. Apalagi buku ini juga memuat Kata Pengantar dalam bahasa Inggris dari Prof. Seyyed Hossein Nasr, seorang tokoh Muslim yang hendak ditampilkan pengarang buku ini sebagai pemikir sekaligus pelaku dialog Muslim-Kristen yang melampaui pendekatan pluralisme. Tokoh dari pihak agama Kristen yang ditampilkan oleh pengarang adalah Hans Küng. Selama ini banyak orang beranggapan bahwa pluralisme merupakan paham hubungan antaragama, yang memiliki bentuk pendekatan yang paling tepat dalam melakukan dialog antaragama, termasuk di dalamnya dialog antara umat Muslim dan Kristen. Memang, dibandingkan dengan pendekatan eksklusivisme maupun inklusivisme, seperti ditegaskan oleh pengarang buku ini (hlm. 1; 60–63; 67), pluralisme memiliki kelebihan tersendiri. Namun, pluralisme mengandung beberapa kelemahan yang layak dikritik. Paling tidak ada tiga kelemahan pokok dari pendekatan pluralisme yang dicoba ditunjukkan dalam buku ini. Pertama, pluralisme mengandung bahaya tidak mengambil serius identitas keagamaan yang khas dan berbeda untuk setiap agama karena ingin menekankan keselarasan antara semua agama, agar tidak terjadi konflik antara pemeluk agama yang berbeda. Guna menguatkan pendapatnya, pengarang mengutip pernyataan Paul Knitter (hlm. 64) yang berbunyi: “Karena begitu terpesona oleh keindahan sebuah simfoni, kaum pluralis melupakan perbedaan dan kekhasan dari masing-masing alat musik yang dipakai.” Pendekatan pluralisme juga mengandung bahaya jatuh ke dalam relativisme, karena— terdorong oleh kehendak untuk mau bersikap terbuka terhadap penganut agama yang lain dan mau menghormati perbedaan keyakinan mereka— para pluralis lalu cenderung merelatifkan klaim kebenaran agamanya sendiri. Tanpa harus menjadi seorang eksklusivis—yang memutlakkan klaim kebenaran keyakinan agamanya sendiri seraya menganggap sesat keyakinan agama yang lain—keseriusan untuk sungguh meyakini kebenaran iman agama yang dipeluknya, sangat diperlukan dalam berdialog agar tidak menjadi kompromistis dan jatuh ke dalam relativisme. Sikap terbuka terhadap para pemeluk agama yang lain—yang berbeda dengan agamanya sendiri—memang diperlukan dalam sebuah dialog antaragama yang sejati. Namun, hal itu perlu dilakukan tanpa kehilangan jatidirinya sendiri sebagai pemeluk agama tertentu yang diyakini kebenarannya. Kelemahan ketiga dari pluralisme adalah bahaya menjadi imperialis tanpa disengaja. Kembali mengutip pernyataan Knitter (hlm.68), pengarang menyebut adanya dua kemungkinan seorang pluralis yang berniat baik tanpa disengaja menjadi seorang imperialis. Pertama, dengan terlalu cepat seorang pluralis menarik kesimpulan tentang adanya suatu dasar pijak atau platform yang sama dari macam-macam agama yang ada yang dapat mempersatukan semuanya. Kedua, ia dengan terlalu mudah merumuskan panduan umum bersama untuk melakukan dialog antaragama-agama yang berbeda................ Salah satu kelemahan buku ini—sebagai sebuah buku yang dimaksud- kan untuk dibaca oleh publik pembaca umum—adalah bahwa formatnya masih mempertahankan format aslinya sebagai sebuah disertasi dan belum cukup diolah untuk dijadikan buku yang lebih dapat diakses dan lebih enak dibaca oleh publik pembaca umum. Bahkan di dalamnya masih dapat ditemukan kata “disertasi” dan belum diganti dengan kata “buku” (lihat hlm. 11). Semboyan dalam bahasa Latin “Extra Ecclesiam Nulla Salus,” artinya “Di luar Gereja tidak ada keselamatan,” yang dalam teks asli disertasi salah ditulis “Extra Ecclesiam Nulla Sales!” masih terulang kesalahannya dalam buku ini (lihat hlm. 90). Lepas dari kelemahan kecil di atas, penerbitan buku ini sekali lagi sungguh layak dihargai dan jelas menambah khasanah intelektual yang dapat memperkaya wawasan maupun memberi inspirasi yang berguna bagi siapa saja yang bermaksud mengembangkan dialog antaragama pada umumnya dan khususnya dialog Muslim-Kristen yang menjadi fokus perhatian dalam buku ini. Sr. Gerardette Philips, RSCJ, Ph.D., penulis buku ini, bukan hanya menjadi seorang akademikus yang telah meneliti pemikiran Hans Küng dan Seyyed Hosein Nasr, tetapi ia sendiri sudah cukup lama terlibat dalam upaya mengembangkan dialog Muslim- Kristen. Beliau bahkan sempat menjadi anggota tim penasihat Paus Benedictus XVI dalam Komisi Kepausan dalam Bidang Hubungan dengan Islam. Pengalamannya yang cukup banyak dalam mewujudkan dialog hidup antara umat Islam dan umat Katolik jelas ikut memperkaya wawasan dalam buku ini. (J. Sudarminta, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)