Theories of action tend to require agents to have mental representations. A common trope in discussions of artificial intelligence (AI) is that they do not, and so cannot be agents. Properly understood there may be something to the requirement, but the trope is badly misguided. Here we provide an account of representation for AI that is sufficient to underwrite attributions to these systems of ownership, action, and responsibility. Existing accounts of mental representation tend to be too demanding and unparsimonious. We (...) offer instead a minimalist account of representation that ascribes only those features necessary for explaining action, trimming the “extra” features in existing accounts (e.g., representation as a “mental” phenomenon). Our account makes ‘representation’ whatever it is that, for example, the thermostat is doing with the thermometer. The thermostat is disposed to act as long as the thermometer is outside a given range of parameters.. Our account allows us to offer a new perspective on the ‘responsibility gap’, a problem raised by the actions of sophisticated machines: because nobody has enough control over the machine’s actions to be able to assume responsibility, conventional approaches to responsibility ascription are inappropriate. We argue that there is a distinction between finding responsible and holding responsible and, in order to resolve the responsibility gap, we must first clarify the conceptual terrain on which agent is in fact responsible. (shrink)

An assumption underpinning the literature on human shields is that it is possible to distinguish between a voluntary shield and an involuntary shield. This is a claim I challenge with the purpose of demonstrating that the conventional basis on which we currently determine which human shields are liable to targeting is morally unjustifiable. Given the difficulty in tracking intentions, any presumption on the part of the targeting agent to know ex ante whether a civilian is volunteering to be a shield (...) cannot be adequately substantiated. I argue that, in lieu of categorising human shields as ‘voluntary’ and ‘involuntary’, we accept our epistemic limitations and recognise that we cannot know whether a shield has volunteered in the relevant sense of the word. This leads me to the conclusion that shields ought not be considered direct participants in hostilities, but rather be presumed to be non-combatants. (shrink)

How should we regard increasingly autonomous and human-like robots? Kate Darling’s monograph New Breed explores this terrain, with an eye to the conceptual, moral, and legal issues informing the debate. Darling’s thesis is simple: by drawing from humankind’s history with animals, we will learn how to incorporate future robots into our social world. Combining personal narrative, legal history, and case-studies, Darling tells a readable story that may just change what we think about when we think about robots. Although not always (...) persuasive, Darling’s arguments are stimulating and worth debating, writes Beba Cibralic. (shrink)

Healthcare applications of AI have the potential to produce great benefit, but also come with significant ethical risks. This has brought ethics to the forefront of academic, policy and public debates about AI in healthcare. To help navigate these debates, we distinguish three general modes of ethical theorizing in contemporary secular AI ethics: (1) idealism, which seeks to articulate moral ideals that can be applied to concrete problems; (2) realism, which focuses on understanding complex social realities that underpin ethical problems; (...) and (3) pragmatism, which promotes deliberate methods that allow joint action in the present but also enable to future moral growth and progress. We discuss the strengths and weaknesses of each of these modes and illustrate their relevance to salient ethical problems arising from AI in healthcare. Finally, we argue that, while all three have merits, pragmatist approaches deserve more attention they have received thus far. (shrink)

Akhir-akhir ini, memperhatikan bahwa Pekakak sangat pendiam dan sering tersesat dalam pikirannya, Cuckoo memutuskan untuk mengunjunginya. Cuckoo berkata: – Cuacanya bagus hari ini, Tuan, sebaiknya ikut saya ke ladang. Musim panen sudah dekat; ladang ramai dengan kegembiraan dan kawanan burung. Pak, jika Anda pergi, Anda mungkin melihat sesuatu yang menarik.

La intención fundamental de la presente investigación es dar cuenta de la paradoja política que supone la identidad para la teoría crítica feminista, como lugar del que es necesario partir y como heterodesignación limitadora que queremos superar en parte. La identidad ha devenido un concepto clave para los feminismos contemporáneos: así, si el desde el diferencialismo se opta por un reforzamiento de la identidad femenina; desde la teoría queer se reclama la constante desestabilización de toda identidad. Queremos reivindicar, para el (...) siglo XXI, la necesidad de recuperar la idea ilustrada de un feminismo de la igualdad que beba de la tradición republicana, que parta de la identidad no como fin, sino como el comienzo necesario para un proyecto emancipatorio a la vez que sede de opresiones. Sostenemos que el feminismo de hoy debe atender a dos tareas fundamentales: (1) hacerse cargo de la paradoja de la identidad para la construcción de una subjetividad política feminista y (2) pensar las condiciones materiales, institucionales y simbólicas de la igualdad y la ciudadanía como aspiraciones a reivinidicar. (shrink)

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui hakikat dari heriditas, lingkungan, kebebasan berkehendak, dan hidayah Tuhan dalam membentuk kepribadian manusia. Pada penelitian ini menggunakan metode library research, yaitu penelitian menganalisis literatur tertulis berupa buku dan jurnal ilmiah sebagai sumber utama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat heriditas dan lingkungan dalam pembentukan kepribadian manusia berperan vital, dan juga kebebasan dalam artian, manusia tidak bisa didikte, jika manusia itu didikte maka hal itu sudah dikatakan tidak bebas lagi. Hal yang sama-sama diketahui adalah hanya (...) manusia yang memiliki kebebasan yang lebih dari makhluk hidup lainnya, sehingga hal ini tentu akan berdampak pada kepribadian manusia. Heriditas dan lingkungan yang baik boleh jadi terkalahkan dengan kehendak bebas manusia, sehingga bukan kepribadian baik yang tercipta, namun kepribadian yang buruk, begitu pula sebaliknya atas asas dari kebebasan dalam berkehendak manusia. Akan tetapi, dari ketiga faktor ini dibingkai atau dapat dikatakan terikat pada hidayah dari Tuhan, dan bahkan tak khayal bahwa hidayah Tuhan ini yang akan menentukan kepribadian dari manusia itu sendiri. Kemudian, dari faktor pembentukan kepribadian manusia yakni heriditas dan lingkungan sudah diakui di dalam Islam, namun kedua faktor tersebut tidak berjalan begitu saja selayaknya benda yang jatuh dari atas pohon tanpa ada hambatan ataupun gangguan, melainkan dalam pembentukan kepribadian manusia adakalanya kedua faktor tersebut tidak berkerja secara signifikan. Artinya, selain dua faktor tersebut yang sudah diakui di dalam Islam, maka ketika kedua faktor itu tidak berperan, artinya ada faktor lain yang bisa dikatakan cukup penting dalam membentuk kepribadian manusia itu sendiri, yaitu hidayah Tuhan. (shrink)

John Dewey expresses repeatedly that the significance of democracy is more than political discourse. He invites us to realize that democracy is primarily moral idea that animates a process of living and should be actualized continuously. He underlines that the idea of liberty, equality and fraternity, which is the democratic trinity, is ethical ideal of humanity in which personality is at the centre of reflection. Every human individual is free to actualize its self-realization. His liberty is based on the belief (...) that every human individual has a right to equal opportunity with every other person to develop whatever endowment he has. Then, democracy indicates fraternity as an ethical value, which every human individual is able to actualize his capacities only in actively cooperative relationship with other. Political and social democracy presenting in a real association of life will be effectively sustained if its values of ideal hu-manity becomes an animating force of life. In other words, he envisions that democracy becomes a personal way of life. Keywords: values of democracy, social responsibility, culture of democracy, transformation of life, peaceful life. Absrak: John Dewey menyatakan berulangkali bahwa demokrasi lebih dari sekedar persoalan politik. Ia menunjukkan bahwa demokrasi pertama-tama merupakan sebuah gagasan etis yang menjiwai proses hidup secara terus-menerus. Kebebasan, kesederajatan, dan persaudaraan yang menjadi inti demokrasi merupakan nilai-nilai etis kemanusiaan yang menjadi arah hidup manusia di dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Setiap individu adalah bebas untuk mewujudkan dirinya. Kebebasannya didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dianugerahkan kepadanya. Persaudaraan merupakan nilai etis yang menegaskan bahwa setiap individu hanya mampu mewujudkan diri di dalam relasi dan kerjasama dengan sesamanya. Ketiga nilai etis tersebut seharusnya menjiwai tata hidup bersama. Dengan kata lain, demokrasi seharusnya menjadi pola hidup setiap pribadi sebagai anggota masyarakat. Kata-kata Kunci: nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab sosial, budaya demo-krasi, transformasi hidup, hidup damai. (shrink)

Abstrak: Prediksi tentang hilangnya agama seiring dengan proses modernisasi ternyata tidak benar. Agama-agama tetap hadir dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataan ini memberikan tantangan tersendiri bagi teologi, setidak-tidaknya karena tiga hal. Pertama, kehadiran agama seringkali disertai dengan kecenderungan kuat untuk melihat relevansi agama hanya pada lingkup kehidupan privat seseorang dan mengabaikan implikasi sosial politis hidup beriman. Kedua, kehadiran agama terkait pula dengan sejumlah tindak kekerasan yang mengancam ketenteraman hidup bersama. Ketiga, agama-agama —khususnya di Indonesia— dituntut menyesuaikan diri (...) berhadapan dengan kenyataan plural dan corak demokratis masyarakat. Teologi ditantang untuk menyumbangkan refleksi yang berguna bagi terbentuknya agama yang tidak lupa akan implikasi sosial-politiknya, yang bebas dari kekerasan dan mampu menempatkan diri dengan tepat di tengah masyarakat demokratis dan plural. Kata-Kata Kunci: Post-sekular, privatisasi agama, kekerasan, multikultural, posisi epistemis, demokrasi, teologi politik. Abstract: The prediction that religion would vanish during and because of the modernization is not really true. Religions are still present and play a significant role in social life. This fact gives a special and interesting challenge to theology, at least for three reasons. First, the presence of religion is often accompanied by the strong tendency among its adherents to find the relevance of religion only to the one’s private life, denying the social and political implication of religion. Second, the presence of religion is connected with the acts of violence, which threaten the peace of the social life. Third, the religions —especially in Indonesia— have to adapt themselves to the pluralistic reality and the democratic system of the society. Theology is challenged to offer meaningful reflection on the formation of religion, which does not forfeit its social and political implications, free from violence and mindful of how to place itself properly in the democratic and pluralistic society. Keywords: Post-secular, privatization of religion, violence, multi-cultural, epistemic position, democracy, political theology. (shrink)

Lima gagasan yang dapat mengubah Indonesia itu tentu Pancasila. Sebagaimana ditulis Jakob Oetama dalam kata pengantar buku Profesor Sastrapratedja, sudah sangat mendesak untuk mengaktualisasikan kembali Pancasila. Pancasila sudah lama berada dalam bahaya, bukan karena masih ada kekuatan politik yang mempersoalkannya, melainkan karena dukungan terhadap Pancasila cenderung menguapkan maknanya. Di masa Demokrasi Terpimpin Pancasila semakin dikesampingkan oleh semboyan-semboyan lain di mana yang paling tragis adalah NASAKOM. Di masa Orde Baru Pancasila dinyatakan sakti dan sesudahnya jutaan saudara dan saudari sebangsa dibunuh, dikucilkan, (...) dan dihancurkan eksistensinya; Pancasila menjadi payung salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan kemudian, melalui manipulasi, seperti dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Pancasila di-jawa-kan—dalam pidatonya di Pekanbaru Suharto mengatakan bahwa untuk memahami Pancasila orang perlu tahu falsafah honocaroko—dan dibonsai menjadi anjuran untuk bersikap baik-baik, bebas bertanggungjawab di bawah naungan pemerintah. Pancasila bonsai itu diindoktrinasikan melalui kursus-kursus BP7 kepada masyarakat. Maka waktu Suharto meninggalkan tahta kekuasaannya, Pancasila seakan sudah masuk kotak, orang sepertinya malu berbicara mengenai Pancasila. Panggung ideologis yang kosong segera mulai diisi oleh ideologi-ideologi picik-agamis-eksklusivis yang betul-betul mau membersihkan Indonesia dari sisa Pancasila. Maka pada 2006 AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyerukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Pancasila kembali dijadikan acuan akhir eksplisit segala kebijakan kenegaraan. Karena itu, pemahaman kembali tentang arti Pancasila sangat mendesak. Itulah aktualitas buku Professor Sastrapratedja. Judulnya bukan sekedar kata keren. Sastrapratedja menunjukkan bahwa Pancasila bukan sebuah dokumen sejarah saja—seperti Declaration of Independence Amerika Serikat—atau sebuah pilar di atasnya bangsa Indonesia meneruskan perjalanannya. Sastrapratedja memperlihatkan bahwa Pancasila mempunyai gigi; artinya, Pancasila merupakan petunjuk tajam tentang kebijakan mana yang boleh dan tidak boleh diambil oleh negara yang mewujudkan bangsa Indonesia. Sastrapratedja menunjukkan dengan rinci bahwa kalau kita mengaku mendasarkan kehidupan bangsa pada lima sila Pancasila maka ada konsekuensinya. Ada kebijakan yang wajib diambil dan ada kebijakan yang wajib ditolak. Kalau negara kita mengikuti petunjuk Pancasila maka negara kita akan berubah. Buku ini terdiri dari dua puluh tiga makalah yang ditulis penulis dalam lima belas tahun terakhir. Bentuk itu menguntungkan karena pembaca tidak perlu membaca 393 halaman teks ini dari permulaan sampai akhir. Daftar isi yang cukup jelas, sebuah indeks nama dan sebuah indeks analitis rinci membantu pembaca untuk menemukan persis apa yang dicarinya. Sastrapratedja tentu tidak hanya membicarakan Pancasila. Di antara sekian masalah yang dibicarakan ada, misalnya, ”etika ilmu pengetahuan“—yang menurut Sastrapratedja memuat lima prinsip: harus menghormati martabat manusia sebagai pribadi, berpegang pada prinsip ”tidak merugikan,” terarah pada kesejahteraan bagi manusia dan masyarakat seluruhnya, pada pengurangan penderitaan, serta pada pemerataan hasil-hasilnya—, ”nasionalisme,“ ”jati diri manusia Indonesia,“ ”globalisasi“ dan tantangannya, pelbagai arti kata ”ideologi,“ ”etika politik,“ arti ”budaya politik,“ ”multikulturalisme,“ ”krisis modernitas“ sampai ”keamanan pangan“ sebagai tantangan etis........ Satu muatan Pancasila yang diangkat oleh Sastrapratedja adalah bahwa ”Pancasila menjadikan kehidupan masyarakat dan negara lebih manusiawi.” Mempancasilakan Indonesia berarti membuat bangsa Indonesia hidup bersama dengan lebih manusiawi. Hal itu eksplisit dituntut dalam sila kedua, tetapi memancar ke semua sila. Lebih manusiawi berarti penolakan terhadap kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Pancasila mendorong untuk mengusahakan “penghalusan perasaan” dan “transformasi keagresifan” manusia Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa memanusiakan manusia dengan mengajak menghormati perbedaan, mengakui identitas semua warga dan komunitas masyarakat, dan dengan menjamin kebebasan beragama dan ”toleransi” terhadap kemajemukan. Menjunjung tinggi Pancasila membawa kewajiban untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Demokrasi membawa ”komitmen pada kesamaan.” Usaha mewujudkan keadilan sosial berakar dalam solidaritas. Bahwa Pancasila merupakan suatu etika politik, menurut Sastrapratedja, tidak berarti bahwa Pancasila tidak menyangkut sikap etis manusia Indonesia masing-masing. Pancasila dapat menjadi etika politik apabila nilai-nilai Pancasila dihayati oleh masyarakat masing-masing. Sesuai dengan lima silanya karakter manusia Pancasilais ditandai oleh lima kemampuan: kemampuan untuk menghargai perbedaan, untuk membawa diri secara manusiawi dan santun, untuk mencintai tanah airnya, untuk bersikap demokratis, serta bersikap adil dan solider. Pendidikan Pancasila dengan demikian adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sikap-sikap Pancasilais itu. Sesuatu yang masih dapat dimasukkan ke dalam edisi berikut buku ”Lima Gagasan…” adalah tanggapan terhadap pelbagai paham tentang Pancasila yang selama ini muncul di Indonesia. Ada sebuah koreksi kecil. Catatan Delanty, yang dikutip Sastrapratedja, yang mengatakan bahwa Ayatullah Khomeini dulu menyebarkan gagasannya lewat internet (hlm. 85) tentu keliru. Waktu Khomeini di Paris—dan sampai ia meninggal dunia—belum ada internet. (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat, Driyarakra, Jakarta ). (shrink)