Abstrak: Dalam artikel ini penulis mengeksplorasi gagasan kota utama yang diajukan oleh Abu Nashr al-Farabi (870-950 M), seorang filsuf Muslim di abad ke-10. Gagasan al-Farabi mengenai kota utama banyak penulis ambil dari karya utamanya yang sangat terkenal, Mabdi r Ahl al-Madinah al-Fdhilah yang secara harafiah berarti “Dasar-dasar Pandangan Warga Kota Utama.” Pandangan al-Farabi dalam karya ini banyak dipengaruhi oleh dua filsuf Yunani, yakni Plato dan Aristoteles. Kota utama adalah kota yang warganya mengerti hakikat kebenaran (teoritis) dan juga memiliki kemampuan (...) bertindak secara moderat (tawassuth) dengan mempertimbangkan tempat, waktu, pelaku dan juga alasan mengapa hal itu perlu dilakukan (phronesis). Keutamaan ini bisa mengantarkan para warganya untuk mencapai kebahagiaan (al-sa’dah). Kebahagiaan adalah tujuan hidup yang paling utama dan paling tinggi bagi manusia. Bagi al-Farabi, dalam upaya mewujudkan kota utama, peran filsuf raja menjadi sangat penting karena dia yang akan mendidik para warga untuk mengerti dan bisa bertindak sesuai dengan nilai-nilai keutamaan. Kata-kata Kunci: Kota utama, kebahagiaan, emanasi, neoplatonisme, penyatuan, phronesis. Abstract: In this article I will explore al-Farabi’s idea of virtuous city. Abu Nashr Al-Farabi is a Muslim philosopher who lived in 870 to 950. The idea of virtuous city much refers to his master piece, Mabdi r Ahl al-Madnah al-Fdhilah, which literally means “the principles of the views of citizens in virtuous city.” Al-Farabi’s concept of virtuous city in this book is much influenced by two Greek philosophers, i.e. Plato and Aristoteles. The virtuous city is the city in which the virtuous citizens live. The virtuous citizens are those who understand the nature of truth and have virtuous character (phronesis). This virtue will carry the citizens to happiness (al-sa’ dah). The happiness is the ultimate goal for all human beings. According to al-Farabi, to make virtuous city happen, the role of philosopher-king is very important. He will teach and educate the people to understand the nature of truth and act in accordance with virtuous character. Keywords: Virtuous City, happiness, emanation, Neoplatonism, union, phronesis. (shrink)

Penelitian ini bertujuan untuk membantah pernyataan kaum materialisme yang cenderung menolak keberadaan jiwa sebagai dimensi yang penting bagi manusia khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun latar belakang masalahnya adalah aliran materialism menyatakan bahwa realitas fisiklah yang hakiki dan kelompok ini juga menolak adanya realitas immateri. Dalam kaitannya dengan pendidikan fisiklah yang berperan secara total dalam proses abstraksi. Dengan pendidikan dimaksudkan dapat menjadikan manusia semakin baik dan mampu meningkatkan ekonomi yang lebih baik pula. Disamping itu, Pendidikan kaum borjuis disebut sebagai proses (...) produksi, yakni memproduksi pengetahuan, manusia yang bisa mereka gunakan dalam kehidupan kapitalisme. Tujuan pendidikan semacam ini akan mereduksi makna pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia. Potensi ruhaniah manusia akan terlupakan dan tidak penting untuk dikembang dengan maksimal. Oleh karenanya penulis menyanggah argumen diatas menggunakan pemikiran Ikhwan AL-Shafa yang menyatakan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah proses aktualisasi potensi-potensi jiwa yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Jika keberhasilan pendidikan materialisme diukur dengan berhasilnya seseorang dalam peningkatan kualitas sosial dan meningkatkan kualitas hidupnya sedangkan keberhasilan pendidikan menurut Ikhwan Al-Shafa adalah apabila manusia mampu mencerminkan akhlak yang mulia dan semakin dekat dengan tuhannya. Metode yang penulis gunakan dalam penelitan ini adalah metode deskriptif dan analaisis dengan mengacu pada sumber-sumber primer Rasail Ikhwan Al-Shafa dan sekunder yang terkait dengan penelitian ini. Kesimpulan penelitaian ini adalah pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan aspek immateri berupa jiwa yang mana segala potensi yang terdapat pada manusia bersumber pada potensi jiwa, selain itu jiwa juga menjadi penggerak raga dalam melaksanakan setiap aktifitasnya. Dengan demikian, jiwalah yang menjadi dasar dalam pendidikan manusia bukan berbasis pada materi. (shrink)

This article aims to explore critically John Rawls’ concept of political liberalism which is meant to be a response to the conflict and contestation of ideologies, religions, and other comprehensive doctrines in contemporary plural society. The key question is how the universalized principles of justice can be formulated in the conditionof radical pluralism characterized by contestation of different comprehensive doctrines. In answering this question, John Rawls suggests the concept of overlapping consensus and public reason. While taking accountof the fundamental contribution (...) of John Rawls’ thought in the process of overcoming conflicts in a plural society, this essay discusses further some weaknesses of Rawls’ concept of political liberalism, and at thesame time proposes a new model of political philosophy which provides room for fundamental dissent. This new political philosophy can be called liberal fundamentalism. Fundamentalism basically expressesitself in public sphere in the form of liberality. This essay argues that liberal fundamentalism can create a social condition where fundamental moral differences are accepted, respected, and recognized. Abstrak Tulisan ini bertujuan membahas secara kritis konsep liberalisme politik John Rawls sebagai jawaban atas konfl ik dan kontestasi pandangan hidup atau doktrin komprehensif yang menandai masyarakat kontemporer yang plural. Pertanyaan pokok yang dibahas dalam tulisan ini ialah, bagaimana prinsip-prinsip keadilan yang berlakuumum dapat dirumuskan dalam kondisi factum pluralisme atau pertarungan doktrin-doktrin komprehensif tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, Rawls menganjurkan dua konsep yakni overlapping consensus dan public reason. Tanpa mengabaikan kontribusi Rawls dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat plural, tulisan ini lebih jauh menunjukkan kelemahan konsep liberalisme politik John Rawls, dan menganjurkan sebuah filsafat politik baru yang harus memberi ruang bagi disensus-disensus fundamental. Filsafat politik baru itu dapat dinamakan posisi fundamentalisme liberal. Sebuah fundamentalisme yang mengungkapkan diri di ruang publik dalam bentuk liberalitas. Artinya, kondisi sebuah masyarakat yang memberi ruang bagi pertentangan-pertentangan etis fundamental, namun dihadapi dengan sikap pengakuan dan penghargaan atas perbedaan fundamental tersebut. (shrink)

Study on prophetic art practice in Islamic education in Indonesia.

Teams in the workplace as an essential component in information services especially in libraries.

Abstrak: Pemisahan antara ruang privat dan publik merupakan solusi liberalisme atas tantangan pluralitas masyarakat modern. Dalam kaca mata politik pengakuan, solusi liberalisme tidak mencukupi. Liberalisme dianggap mengenal individu hanya sebagai subjek hukum dan karena itu hanya dapat memperhatikan tuntutan validitas hukum. Dalam kaca mata liberalisme, kesetaraan subjek-subjek hukum hanya dapat dijamin jika aspek-aspek tradisi, kultural dan konsep hidup baik dijauhkan dari politik. Namun apa yang menjadi objek pengakuan justru aspek-aspek ini. Tulisan ini memperkenalkan konsep konsep pengakuan intersubjektif (...) Axel Honneth. Konsep pengakuan intersubjektif melampaui paham pengakuan interkultural seperti diperkenalkan oleh tokoh seperti Charles Taylor. Dalam paradigma intersubjektif, pengakuan tidak hanya dilihat pada tataran relasi interkultural, tapi dipahami sebagai sebuah antropologi. Pengakuan mengkonstruksi manusia sebagai subjek. Hal ini ditunjukkan Honneth dalam uraiannya tentang pelbagai tingkatan interaksi antarmanusia yakni tataran cinta, hukum dan solidaritas. Pada bagian akhir tulisan diajukan beberapa pertimbangan kritis atas konsep pengakuan Honneth ini. Kata-kata Kunci: Pengakuan, multikulturalisme, intersubjektivitas, teleologi, autentisitas. Abstract: The separation between private and public spheres is the solution of liberalism to the challenges of plurality in modern societies. In the perspective of politics of recognition this solution of liberalism is insufficient. Liberalism is considered to recognize the individual only as a subject of law and therefore can only attend to the demands of legal validity. In the perspective of liberalism, equality of legal subjects can only be guaranteed if the aspects of tradition, culture and the concept of a good life are seperated from politics. But precisely these aspects are the object of recognition. This paper introduces the concept of intersubjective recognition of Axel Honneth. The concept of intersubjective recognition goes beyond intercultural recognition as introduced by Charles Taylor, for example. In the intersubjective paradigm, recognition is not only seen at the level of intercultural relations, but understood as an anthropology. Recognition constructs the human being as subject. This is shown by Honneth in his account of the various levels of human interaction, that is the level of love, law and solidarity. At the end of the article the author will give some critical considerations on Honneth's concept of recognition. Keywords: Recognition, multiculturalism, intersubjectivity, teleology, authenticity. (shrink)

Jacques Derrida is doubtless one of the most controversial phi- losophers of our time. Controversies surrounding him are mainly caused by his radical ideas which have shaken the main traditions of thinking in Western Philosophy. He demonstrates the contradictions of various philophical concepts. He also uses a provocative approach by connect- ing religion with atheism. This essay will demonstrate Derrida’s concept of religion and how it is connected with atheism. Derrida does not present a theology; however his idea of atheistic (...) faith can contribute to a critical understanding of faith and its expressions within religions. Keywords: Iman (faith), agama (religion), teror (terror), ateis (atheist; athe- istic), hadiah (gift; reward), pengetahuan (knowlegde). (shrink)

On development of literature criticism theory and philosophy; collection of articles.

This is an elaboration and a critique of Ibn Arabi's cosmology written in his book "Shajarah Al-Kawn".

Thomas Kuhn dengan konsep revolusi ilmiahnya memiliki karakteristik pemikiran dan model filsafat baru dalam hal sejarah lahirnya ilmu pengetahuan dan filsafat sains serta peranan sejarah ilmu pengetahuan dalam mengkonstruksi ataupun merekonstruksi munculnya ilmu pengetahuan baru. Bagi Thomas Kuhn sejarah ilmu pengetahuan merupakan starting point dalam mengkaji permasalahan fundamental dalam epistemologi keilmuan karena sains pada dasarnya selalu ditandai dengan kuatnya paradigma serta revolusi ilmiah setelahnya. Fase inilah yang diistilahkan Thomas Kuhn sebagai fase sejarah lahirnya ilmu pengetahuan baru, dimulai dengan normal (...) science, kemudian terjadi anomaly dan crisis, setelah itu barulah muncul revolusi ilmiah sebagai bentuk lahirnya ilmu pengetahuan baru. Pemikiran Thomas Kuhn tersebut dapat dikontekstualisasikan dengan pengembangan keilmuan Islam dengan tujuan membangun keterbukaan pemikiran keislaman terhadap anomali dan crisis serta munculnya revolusi dalam ilmu keislaman sehingga memotivasi munculnya paradigma baru di ranah keilmuan Islam. Berbagai pendekatan dalam studi Islam dapat digunakan seperti pendekatan normatif, historis, sosiologis, antropologis dan pendekatan lainnya dalam rangka membumikan Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Kata Kunci : Paradigma, Revolusi Ilmiah, Thomas Kuhn. (shrink)

Pekakak adalah salah satu tokoh yang memiliki pengetahuan mendalam dan perencanaan yang cermat. Saat fajar menyingsing, ia terlihat bertengger di atas pohon. Dengan kemampuan sempurna untuk mengontrol kecepatan penerbangan miliknya, seperti kapan harus memperlambat atau mempercepat, dia dapat dengan mudah menghitung cara optimal untuk menangkap ikan.

Alasdair MacIntyre and Martha C. Nussbaum are two prominent contemporary moral philosophers who attempt to rehabilitate Aristotle’s conception of virtues. Although both agree that virtue ethics can be considered as a strong alternative to our search for commonalities in a pluralistic society such as Indonesia, each chooses a very different path. While MacIntyre interprets Aristotle from his traditionalist and communitarian perspective, Nussbaum construes the philosopher in a non-relative and essentialist point of view using the perspective of capability. Consequently, MacIntyre construes (...) a more particularistic view of virtue ethics, whereas Nussbaum presents a more universalistic view of virtue ethics. Applying virtue ethics to the Indonesian context, this article argues that each approach will be insufficient to address the highly pluralistic societies such as Indonesia. Therefore, we need to construct a virtue ethics proper to the Indonesian context that takes both approaches into consideration. Keywords: Virtue, virtue ethics, community, capability, incommensurability. Abstrak: Alasdair MacIntyre dan Martha C. Nussbaum merupakan dua orang filsuf moral terkemuka pada masa kini, yang berusaha merehabilitasi konsep Aristoteles mengenai keutamaan. Sekalipun keduanya sepakat bahwa etika keutamaan dapat dipertimbangkan sebuah sebuah alternatif yang memadai bagi usaha kita dalam mencari kesamaan di tengah sebuah masyarakat majemuk seperti Indonesia, masing-masing memilih jalan yang sangat berbeda. Sementara MacIntyre menafsirkan Aristoteles dari perspektif tradisionalis dan komunitarian, Nussbaum memahami sang filsuf dari sebuah sudut pandang esensialis dan nonrelatif dengan memakai pendekatan kapabilitas. Akibatnya, MacIntyre mengkonstruksi sebuah pandangan yang lebih partikular atas etika keutamaan, sementara Nussbaum lebih menghadirkan sebuah pandangan yang lebih universal atas etika keutamaan. Mengaplikasikan etika keutamaan pada konteks Indonesia, artikel ini berpendapat bahwa masing-masing pendekatan tidak akan memadai untuk menjadi masyarakat yang sangat pluralistis seperti Indonesia. Untuk itu, kita perlu mengkonstruksi sebuah etika keutamaan yang kontekstual di Indonesia yang mempertimbangkan dan memanfaatkan kedua pendekatan tersebut. Kata-Kata Kunci: Keutamaan, etika keutamaan, komunitas, kapabilitas, inkomensurabilitas. (shrink)

Abstrak: Di tengah-tengah perdebatan panjang antara realisme dan anti realisme dalam filsafat ilmu, realisme struktural (RS) diajukan sebagai gagasan yang terbaik dari keduanya. Versi epistemik RS (RSE) berpendapat bahwa kita memiliki alasan yang baik untuk percaya bahwa teori memiliki struktur yang tepat, yaitu bahwa wujud dan struktur yang dipostulatkan oleh teori betul-betul ada. Namun demikian, RSE tidak mengajukan dakuan epistemik menyangkut hakikat wujud yang melandasi struktur. Semua pengetahuan mengenai dunia fisis adalah pengetahuan tentang struktur. Dalam tulisan ini penulis memberi tinjauan (...) tentang RSE dan beberapa argumen yang menolak RSE. Belajar dari sejarah fisika zarah, penulis akan memperlihatkan bahwa struktur menunjuk ke sifat-sifat mendasar yang dimiliki oleh komponen-komponennya dan dengan demikian menyediakan jalur epistemik bagi wujud yang relasi-relasinya mendefinisikan struktur. Meski demikian, struktur matematis sebuah teori hanya memungkinkan kita membangun pengetahuan tentang wujud-wujud yang tidak teramati sebagai “objek” dan bukan objek-objek partikular. Kata-kata Kunci: Realisme, anti-realisme, realisme struktural epistemik, argumen tanpa keajaiban, meta-induksi pesimistik, wujud takteramati. Abstract: In the lengthy debate between antirealism and realism in the philosophy of science, structural realism (SR) has been suggested as “the best of both worlds.” The epistemic version of SR (ESR) holds that we have good reason to believe that our most successful scientific theories are structurally correct—that the entities and structures postulated by a theory actually exist, and yet it makes no epistemic claim about the nature of the underlying entities. All that we can know is the structure of the physical world. In this article I present an overview of ESR and a number of arguments that have been brought up against it. Drawing lessons from the history of contemporary physics, I will show that “structure” points to the fundamental properties of its constituents and thus provides an epistemic access to the nature of those entities whose relations define structure in the first place. Nevertheless, the mathematical structure of a theory enables us only to construe knowledge of an unobservable entity as “object,” and not this or that particular object. Keywords: Realism, anti-realism, epistemic structural realism, no miracle argument, pesimistic meta-induction, unobservable entity. (shrink)

We present here, without proofs, some results from a paper which will appear in Latvijskij Matematiˇceckij Ezegodnik.

This article examines a proverbial saying "Wisdom is a tree of life" (Prov. 3:18) through the lens of conceptual metaphor. Such a metaphor works by mapping two conceptual domains. The direction goes from the SOURCE domain (an ancient myth of a miraculous tree that whets human’s appetite for eternal youth) to the TARGET domain (a concept of wisdom in life). Conceptual metaphor helps us to understand that the tree metaphor in Prov. 3:18 instills in the readers’ mind a kind of (...) reward powerful enough to motivate them to pursue wisdomand to persevere in that quest. The boon will arouse their desire so that they will do anything. This article also suggests that the tree metaphor in Proverbs receives its fuller sense through Prov. 11:30; 13:12; 15:4. Conceptual metaphor, thus, enables the reader to notice a holistic presentation of the book of Proverbs, which has been all too often considered as a compilation of various self-contained sayings. Abstrak Artikel ini menganalisis ungkapan "Hikmat adalah pohon kehidupan" (Ams. 3:18) dengan perspektif metafora konseptual. Metafora konseptual adalah sebuah pendekatan linguistik yang menitikberatkan pemetaan relasi yang terjadi antara dua domain yang berbeda. Pada ayat tersebut, akan dicermati arah pergerakan dari domain SUMBER (yakni, sebuah mitos kuno tentang pohon mujarab yang berkhasiat menghidupkan) menuju domain TARGET (yakni, konsep kebijaksanaan dalam hidup). Tidak seperti metafora stilistika yang berfokus pada aspek keindahan bahasa metaforis itu sendiri, metafora konseptual lebih berfokus pada proses pemahaman kognitif yang ada dalam benak si pembaca. Melalui kajian konseptual ini, akan ditunjukkan bagaimana metafora pohon kehidupan (Ams. 3:18) beserta aspek mitologisnya menstimulasi imajinasi para pembaca tentang adanya ganjaran yang amat menggiurkan ketika seseorang mengejar hikmat. Ia akan tergerak untuk melakukan segala daya upaya dalam meraih hikmat demi memperoleh ganjaran tersebut. Artikel ini juga bertujuan menunjukkan bahwa ketiga pemunculan lain dari metafora pohon ini (pada Ams. 11:30; 13:12; 15:4) rupanya berperan menyajikan gambaran yang lebih utuh mengenai pohon mujarab ini. Apabila dilihat lebih luas lagi, keempat ayat secara bersama-sama mengikat seluruh isi kitab Amsal. Metafora konseptual tentang pohon kehidupan ini menawarkan sebuah gagasan holistik terhadap pembacaan kitab Amsal. Kata-kata Kunci: metafora stilistika, metafora konseptual, hikmat, pohon kehidupan, ganjaran. (shrink)

Lima gagasan yang dapat mengubah Indonesia itu tentu Pancasila. Sebagaimana ditulis Jakob Oetama dalam kata pengantar buku Profesor Sastrapratedja, sudah sangat mendesak untuk mengaktualisasikan kembali Pancasila. Pancasila sudah lama berada dalam bahaya, bukan karena masih ada kekuatan politik yang mempersoalkannya, melainkan karena dukungan terhadap Pancasila cenderung menguapkan maknanya. Di masa Demokrasi Terpimpin Pancasila semakin dikesampingkan oleh semboyan-semboyan lain di mana yang paling tragis adalah NASAKOM. Di masa Orde Baru Pancasila dinyatakan sakti dan sesudahnya jutaan saudara dan saudari sebangsa dibunuh, dikucilkan, (...) dan dihancurkan eksistensinya; Pancasila menjadi payung salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan kemudian, melalui manipulasi, seperti dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Pancasila di-jawa-kan—dalam pidatonya di Pekanbaru Suharto mengatakan bahwa untuk memahami Pancasila orang perlu tahu falsafah honocaroko—dan dibonsai menjadi anjuran untuk bersikap baik-baik, bebas bertanggungjawab di bawah naungan pemerintah. Pancasila bonsai itu diindoktrinasikan melalui kursus-kursus BP7 kepada masyarakat. Maka waktu Suharto meninggalkan tahta kekuasaannya, Pancasila seakan sudah masuk kotak, orang sepertinya malu berbicara mengenai Pancasila. Panggung ideologis yang kosong segera mulai diisi oleh ideologi-ideologi picik-agamis-eksklusivis yang betul-betul mau membersihkan Indonesia dari sisa Pancasila. Maka pada 2006 AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyerukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Pancasila kembali dijadikan acuan akhir eksplisit segala kebijakan kenegaraan. Karena itu, pemahaman kembali tentang arti Pancasila sangat mendesak. Itulah aktualitas buku Professor Sastrapratedja. Judulnya bukan sekedar kata keren. Sastrapratedja menunjukkan bahwa Pancasila bukan sebuah dokumen sejarah saja—seperti Declaration of Independence Amerika Serikat—atau sebuah pilar di atasnya bangsa Indonesia meneruskan perjalanannya. Sastrapratedja memperlihatkan bahwa Pancasila mempunyai gigi; artinya, Pancasila merupakan petunjuk tajam tentang kebijakan mana yang boleh dan tidak boleh diambil oleh negara yang mewujudkan bangsa Indonesia. Sastrapratedja menunjukkan dengan rinci bahwa kalau kita mengaku mendasarkan kehidupan bangsa pada lima sila Pancasila maka ada konsekuensinya. Ada kebijakan yang wajib diambil dan ada kebijakan yang wajib ditolak. Kalau negara kita mengikuti petunjuk Pancasila maka negara kita akan berubah. Buku ini terdiri dari dua puluh tiga makalah yang ditulis penulis dalam lima belas tahun terakhir. Bentuk itu menguntungkan karena pembaca tidak perlu membaca 393 halaman teks ini dari permulaan sampai akhir. Daftar isi yang cukup jelas, sebuah indeks nama dan sebuah indeks analitis rinci membantu pembaca untuk menemukan persis apa yang dicarinya. Sastrapratedja tentu tidak hanya membicarakan Pancasila. Di antara sekian masalah yang dibicarakan ada, misalnya, ”etika ilmu pengetahuan“—yang menurut Sastrapratedja memuat lima prinsip: harus menghormati martabat manusia sebagai pribadi, berpegang pada prinsip ”tidak merugikan,” terarah pada kesejahteraan bagi manusia dan masyarakat seluruhnya, pada pengurangan penderitaan, serta pada pemerataan hasil-hasilnya—, ”nasionalisme,“ ”jati diri manusia Indonesia,“ ”globalisasi“ dan tantangannya, pelbagai arti kata ”ideologi,“ ”etika politik,“ arti ”budaya politik,“ ”multikulturalisme,“ ”krisis modernitas“ sampai ”keamanan pangan“ sebagai tantangan etis........ Satu muatan Pancasila yang diangkat oleh Sastrapratedja adalah bahwa ”Pancasila menjadikan kehidupan masyarakat dan negara lebih manusiawi.” Mempancasilakan Indonesia berarti membuat bangsa Indonesia hidup bersama dengan lebih manusiawi. Hal itu eksplisit dituntut dalam sila kedua, tetapi memancar ke semua sila. Lebih manusiawi berarti penolakan terhadap kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Pancasila mendorong untuk mengusahakan “penghalusan perasaan” dan “transformasi keagresifan” manusia Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa memanusiakan manusia dengan mengajak menghormati perbedaan, mengakui identitas semua warga dan komunitas masyarakat, dan dengan menjamin kebebasan beragama dan ”toleransi” terhadap kemajemukan. Menjunjung tinggi Pancasila membawa kewajiban untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Demokrasi membawa ”komitmen pada kesamaan.” Usaha mewujudkan keadilan sosial berakar dalam solidaritas. Bahwa Pancasila merupakan suatu etika politik, menurut Sastrapratedja, tidak berarti bahwa Pancasila tidak menyangkut sikap etis manusia Indonesia masing-masing. Pancasila dapat menjadi etika politik apabila nilai-nilai Pancasila dihayati oleh masyarakat masing-masing. Sesuai dengan lima silanya karakter manusia Pancasilais ditandai oleh lima kemampuan: kemampuan untuk menghargai perbedaan, untuk membawa diri secara manusiawi dan santun, untuk mencintai tanah airnya, untuk bersikap demokratis, serta bersikap adil dan solider. Pendidikan Pancasila dengan demikian adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sikap-sikap Pancasilais itu. Sesuatu yang masih dapat dimasukkan ke dalam edisi berikut buku ”Lima Gagasan…” adalah tanggapan terhadap pelbagai paham tentang Pancasila yang selama ini muncul di Indonesia. Ada sebuah koreksi kecil. Catatan Delanty, yang dikutip Sastrapratedja, yang mengatakan bahwa Ayatullah Khomeini dulu menyebarkan gagasannya lewat internet (hlm. 85) tentu keliru. Waktu Khomeini di Paris—dan sampai ia meninggal dunia—belum ada internet. (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat, Driyarakra, Jakarta ). (shrink)

In today’s postmodern world, the idea of having absolute theories or absolute truth is rejected. This has also created a problem of how to explain religion, which is an important part of human nature. Most postmodern philosophers think there is an element of spiritual desire in each human being which is seeking the Wholly Other for its fulfilment. Hence in their own way, they have tried to explain this mystical desire in humans. Derrida has been seen as a major contributor (...) towards the philosophy of religion in recent times. Through his project of deconstruction, he has tried to show how deconstruction is deeply religious. Deconstruction of religion is not the destruction of religion but its reinvention. The method of deconstructionism tends to teach us to move beyond the boundaries of philosophical concepts. It creates an attitude of openness towards the Wholly Other that may come or not come but we need to live as if the Other has come. Derrida’s religion portrays well the postmodernist faith. Based on his Jewish background, he finds religion to be like deconstruction, which is waiting for the Really Real or the absolute Truth. He has brought out the mystical aspect of religion through deconstruction. Abstrak Di era postmodern, gagasan mengenai teori yang bersifat mutlak atau ide tentang kebenaran absolut tidak bisa diterima lagi. Hal ini menimbulkan persoalan: bagaimana menjelaskan agama yang memiliki perang penting dalam hidup manusia. Sebagian besar pemikir postmodern sebetulnya percaya bahwa ada kerinduan spiritual dalam tiap manusia yang mencari pemenuhannya dalam Diri Yang Sepenuhnya Lain (Wholly Other). Dengan cara mereka yang khas, mereka berusaha menjelaskan kerinduan mistik ini. Derrida merupakan salah satu pemikir postmodern yang berkontribusi pada Filsafat Ketuhanan kontemporer. Sejatinya proyek dekonstruksi yang dikembangkannya bersifat religius. Dekonstruksi agama bukanlah destruksi agama, melainkan penemuan kembali agama. Dekonstruksi adalah suatu metode untuk melampaui batas-batas konsep-konsep filosofis. Metode ini membuat manusia bersikap terbuka pada Diri Yang Sepenuhnya Lain, hal mana mungkin hadir atau tidak hadir namun memaksa kita menghayatinya seolah-olah telah hadir. Agama yang digambarkan Derrida ini merupakan potret iman postmodern. Bertolak dari latar belakang Yahudi, Derrida mengalami agama sebagai sebuah dekonstruksi, yang masih menunggu Apa Yang Sepenuhnya Nyata atau Kebenaran Absolut. Melalui dekonstruksi ia menyingkapkan aspek mistik agama. Kata-kata Kunci: dekonstruksi, Derrida, postmodernisme, iman, postmodern, agama. (shrink)

Abstrak: Tujuan dari artikel ini adalah menginterpretasi dan mengafirmasi bahwa Ada (das Sein) dalam “pertanyaan tentang Ada” (die Seinsfrage) dalam pemikiran Heidegger adalah univok sebagaimana konsep Ada itu univok dalam pemikiran Duns Scotus. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang menuntun artikel ini adalah, bagaimana dapat ditunjukkan hubungan antara konsep Ada itu univok antara Dun Scotus dan Heidegger? Untuk memahami dengan baik tema ini, kita akan mengulasnya dalam empat bagian. Pertama, kita akan berkonsentrasi pada pengertian konsep ekuivok, analog, (...) univok. Kedua, kita fokus pada konsep analogi dan univok dalam pemahaman Abad Pertengahan. Bagaimana Duns Scotus memahami Ada itu univok akan dijelaskan pada bagian ketiga. Kemudian, kita akan mengelaborasi sebuah penafsiran Ada itu univok dalam pemi- kiran Heidegger pada bagian keempat. Pada akhirnya, konsep Ada itu univok dalam pemikian Heidegger terletak pada konsepnya tentang waktu. Kata-kata kunci: Ekuivok, analog, univok, metafisika, Ada, Dasein, In- nerzeitigkeit, Zeitlichkeit, ekstasis, transendental. Abstract: The scope of this article is to interpret and affirm that Being (das Sein) in Heidegger’s “question of Being” (die Seinsfrage) is similarly univocal to Duns Scotus’ concept of the univocity of Being. Therefore, the central question which guides this article is, how can it point to the relationship between Duns Scotus and Heidegger in regards to the concept of the univocity of Being? To understand well this theme, we will explain it in four parts. First, we concentrate on the definitions of equivocity, analogy and univocity. Second, we focus on the concepts of analogy and univocity in the Middle Ages. How Duns Scotus understands the univocity of Being will be pointed out in third part. After that, we will elaborate an interpretation of the univocity of Being in Heidegger’s thought in fourth part. In the end, concept of the univocity of Being in Heidegger’s thought is put in his concept of time. Keywords: Equivocity, analogy and univocity, metaphysics, Being, Dasein, Innerzeitigkeit, Zeitlichkeit, ecstatic, transcendence. (shrink)

Alasdair MacIntyre is considered one of the most prominent moral philosophers in the contemporary period. Nevertheless, some authors criticize his views on practical rationality as being relativistic. Though there have been authors who have defended MacIntyre through various arguments, none of these authors has referred to one of his later works, namely, Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues (DRA) for addressing the relativist challenge. The paper aims to fill this lacuna. Thus, the principal question to which the (...) paper responds is: Can the views discussed in DRA contribute toward addressing the relativist challenge raised against MacIntyre? Accordingly, through various arguments, the paper demonstrates that MacIntyre’s views on animal rationality, vulnerability, and dependence as well as those concerning the virtues of care and misericordia as discussed in DRA contribute their mite toward addressing the relativist challenge raised against him. Abstrak Alasdair MacIntyre merupakan salah satu pakar filsafat moral terkemuka di era kontemporer. Namun, beberapa pemikir menuduh konsepnya tentang rasionalitas praktis bersifat relativistis. Meski banyak penulis lain telah berusaha membela posisi MacIntyre, tidak satu pun dari mereka mendasarkan diri pada karya MacIntyre yang lebih mutakhir, y.i. Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues (DRA). Makalah ini berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut. Maka, pertanyaan utama tulisan ini ialah apakah gagasan-gagasan yang dikembangkan MacIntyre di dalam DRA dapat dipakai untuk menghadapi tuduhan relativisme terhadapnya. Artikel ini hendak menunjukkan bahwa konsep-konsep yang dikemukakan di dalam DRA, seperti “rasionalitas hewani” (animal rationality), kerapuhan, ketergantungan, kepedulian, dan belarasa (misericordia) dapat dipergunakan untuk menangkis tuduhan bahwa MacIntyre jatuh kedalam relativisme. Kata-kata Kunci: Alasdair MacIntyre, rasionalitas praktis, relativismemoral, rasionalitas hewani, kerapuhan, kepedulian. (shrink)

A debate is growing today about the ontological status of disposition in relation to the modality of natural law. This debate arose after the failure of Humean actualism to explain the basis of causality. Categoricalism tries to overcome the weaknesses of actualism by restoring the concept of disposition that is reduced to a set of categorical properties. Through such a move, categoricalism hopes to explain the basis of the disposition and yet fails to guarantee the necessity of natural law. Another (...) alternative is to formulate a variant of dispositionalism in which dispositions are regarded as fundamental properties that are irreducible to categorical properties. Dispositionalists attempt to set up a concept of disposition which acknowledges the existence of unactualized disposition and guarantees the necessity of natural law. This essay, however, will demonstrate that dispositionalists’ solution is not free from the similar dilemma which haunts categoricalism. Keywords: Actuality, categorical property, dispositional property, supervenience, causality, finkish disposition, antidote, necessity. Abstrak: Dewasa ini berkembang perdebatan tentang status ontologis disposisi dalam kaitannya dengan modalitas hukum alam. Perdebatan ini mengemuka selepas kegagalan aktualisme Humean dalam menjelaskan landasan kausalitas. Kategorialisme mencoba mengatasi kelemahan aktualisme dengan mengembalikan konsep disposisi yang direduksi pada sekumpulan sifat kategoris. Melalui langkah ini, kategorialisme berharap dapat menerangkan landasan dari disposisi, tetapi sesungguhnya gagal mengajukan suatu konsepsi tentang hukum alam yang niscaya. Alternatifnya adalah merumuskan suatu varian dari disposisionalisme di mana disposisi adalah sifat fundamental benda yang tidak tereduksikan pada sifat kategoris. Kaum disposisionalis berupaya membangun konsepsi tentang disposisi yang, di satu sisi, mengakui adanya disposisi yang tidak teraktualisasi dan, di sisi lain, menjamin keniscayaan hukum alam. Akan tetapi, melalui artikel ini akan ditunjukkan juga bahwa solusi disposisionalis tersebut tidak lepas dari dilema serupa yang menghantui kategorialisme. Kata-kata Kunci: Aktualitas, sifat kategoris, sifat disposisional, kebertopangan, kausalitas, disposisi-pelenyapan, penawar, keniscayaan. (shrink)

ABSTRACT Kant regarded ecosphere as having the highest degree of beauty, as opposed to other aesthetical objects such as painting, sculpture, buildings, and we could infer, the built environment. His arguments hinges heavily on his transcendental philosophy, where he stressed that pure beauty could only be achieved through disinterested judgement, without concept, and others. Though his proposition for ecosphere is valid, it could not be used to justify other cases, such as determining the degree of beauty of the built environment. (...) Thus, a modified version of Kant's aesthetics needs to be adopted, as it opens space for the built environment. This research uses Kant's overarching aesthetical arguments to justify the degree of beauty of the built environment. It is found that the built environment could have similar, if not same to, the degree of beauty of ecosphere by way of bioregionalism and ecomimicry, where the totality of the built environment encompases the natural law of local environment, making its degree of beauty as high as ecosphere. Keywords: bioregionalism, ecomimicry, the built environment, ecosphere, degree of beauty ABSTRAK Kant memandang tinggi atas lingkungan alam dan menobatkannya sebagai derajat keindahan tertinggi bila dibandingkan dengan objek estetis lainnya seperti lukisan, patung, gedung, dan kita dapat inferensikan, lingkungan buatan manusia. Argumen dia terjangkar kepada pemikiran transendentalnya, di mana keindahan murni hanya dapat didapatkan melalui penilaian tanpa ketertarikan, tanpa konsep, dan lain-lain. Walaupun proposisinya terhadap lingkungan alam valid, kita tidak dapat menggunakannya untuk menjustifikasi derajat keindahan lingkungan buatan manusia. Dengan itu, sebuah modifikasi dari pemikiran Kant diperlukan untuk dapat menilai lingkungan buatan manusia. Penelitian ini menggunakan teori estetika Kant untuk menjustifikasi derajat keindahan lingkungan buatan alam. Dipertahankan bahwa lingkungan buatan manusia memiliki derajat keindahan yang sangat mendekati, bahkan sama, dengan lingkungan buatan alam jika, dan hanya jika, lingkungan buatan tersebut mengadopsi konsep bioregionalisme dan ecomimicry, di mana totalitas dari lingkungan buatan manusia mencakupi hukum alam yang terdapat di daerah lokal, meningkatkan derajat keindahan lingkungan buatan tersebut. Keywords: bioregionalisme, ecomimicry, lingkungan buatan manusia, lingkungan alam, derajat keindahan. (shrink)

The issue of interpretation is one of the major themes in the study of law and legal practices. Nonetheless, while legal interpretation plays a crucial role in the study of law, scholars have yet to reach an agreement about its nature and status in the discipline. One of the most prolific legal philosophers who is deeply engaged in the discourse of this issue is Ronald Dworkin. This article will examine his views on law as an interpretation. The constructive interpretation model (...) that Dworkin develops has posed a serious challenge for analytical jurisprudence in general, and especially, for legal positivism. The challenge is substantive and methodological; substantive, in the sense that it seeks to radically criticize a sharp separation between law and morality as prevalent in legal positivism, and methodological in the sense that it seeks to put together the analysis of legal concepts with the interpretation of law as it is regarded from the perspective of particular legal cases. Through the concept of law as interpretation, Dworkin wishes to formulate his own understanding of law as a coherent system of legal principles. Keywords: Ronald Dworkin, constructive interpretation model, external and internal skepticism, theory of law, rights thesis, difficult cases. Abstrak: Persoalan interpretasi merupakan salah satu tema besar dalam studi hukum dan praktik hukum. Kendati demikian, sementara interpretasi hukum memainkan peran krusial dalam studi hukum, para pakar masih belum sepakat mengenai hakikat dan kedudukannya dalam disiplin ilmu tersebut. Salah seorang ahli filsafat hukum yang sangat produktif dan sangat serius menggeluti persoalan ini adalah Ronald Dworkin. Artikel ini akan mengkaji pandangan Dworkin tentang hukum sabagai sebuah interpretasi. Model interpretasi konstruktif yang dikembangkan oleh Dworkin merupakan tantangan yang sangat serius bagi yurisprudensi analitis pada umumnya, dan khususnya bagi positivisme hukum. Tantangan ini bersifat substantif dan metodologis. Bersifat substantif dalam arti bahwa Dworkin mengkritik secara radikal pemisahan yang begitu tajam antara hukum dan moralitas seperti lazim terjadi dalam positivisme hukum. Tantangan ini juga bersifat metodologis dalam arti bahwa tantangan tersebut berkehendak menyatukan analisis atas konsep hukum dengan interpretasi terhadapnya, dipandang dari perspektif kasus-kasus hukum partikular. Melalui konsep hukum sebagai interpretasi, Dworkin ingin memformulasikan pemahamannya tentang hukum sebagai sebuah sistem prinsip-prinsip hukum yang koheren. Kata-kata kunci: Ronald Dworkin, model interpretasi konstruktif, skeptisisme eksternal dan internal, teori hukum, tesis hak, kasus-kasus sulit. (shrink)

Abstrak (Indonesian): Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat lebih jauh terhadap proses riset ilmiah dalam keilmuan Islam dari kacamata Program riset Imre Lakatos. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan atau library research yakni menelusuri tulisan-tulisan yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat baik berupa buku maupun artikel-artikel terbaru yang relevan. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Program riset ilmiah Imre lakatos merupakan hasil dari pengembangan pendahulunya yakni falsifikasi Popper dan revolusi Ilmiah Thomas Kuhn. Falsifikasi Popper dengan membuktikan kesalahan teori (...) dibantah oleh Kuhn dengan konsep paradigma dan revolusi ilmiah. Jika falsifikasi membuang teori yang terbukti kesalahannya maka revolusi ilmiah menjadikan paradigma lama (teori ter-falsifikasi) sebagai pijakan untuk menemukan kebenaran baru (paradigma baru) Riset Ilmiah ini memiliki tiga elemen penting: 1) hard-core, merupakan inti dari sebuah riset yang tidak bisa diganggu; 2) protective-belt, yang berusaha untuk melindungi hard-core supaya tidak tereliminasi: dan 3) a series of theory, yang memuat teori yang saling berkaitan dan akan melahirkan teori yang baru. Dalam keilmuan Islam juga berlaku peristiwa serupa, bedanya dalam keilmuan Islam sekompleks apa pun permasalahannya, hard-core tidak akan pernah bisa tergantikan. Berbeda dengan program riset Lakatos yang menyesuaikan dengan konteks permasalahan. Salah satu buah dari konsep Lakatos adalah hadirnya paradigma Integrasi-Interkoneksi yang digagas oleh Amin Abdullah di UIN Sunan Kalijaga. Tujuannya ingin menghubungkan ilmu agama dengan ilmu-ilmu lainnya tentu dengan melaksanakan riset-riset. Karena dalam Islam hard-core (Al-qur’an dan Hadist) berlaku selamanya untuk semua permasalahan hidup, maka sangat mungkin hard-core Islam di lakukan koneksi dengan ilmu lainnya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang akan datang. (shrink)

Artikel ini berbicara tentang analisis metode dialektika Hegel atas paradigma hukum, yang sebagaimana telah diketahui, problematika pengembangan ilmu hukum, akhir-akhir ini hanya dilihat dari sudut pandang tertentu saja, sehingga tidak sedetail mungkin memberi hasil penyelesaian secara terbuka. Atas faktor paradigma hukum yang telah digunakan tersebut, penulis kemudian menjadikan objek penelitian khusus untuk ditelisik dengan menggunkan metode deskriptif analisis yang diperoleh melalui library research, dengan sumber yang relevan dan realibel seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Sebelum memperoleh pemahaman implikatif (...) dalam penelitian ini, penulis memaparkan dahulu biografi Hegel, dan metode dialektikanya. Secara implisit, ini begitu reflektif, karena mampu mengungkap dan menghasilkan kebenaran dibalik hakikat pengetahuan yang terkandung di dalam bidang kefilsafatan atau realitas sejarah tentang paradigma hukum. Rangkaian dialektis itu, terdiri dari paradigma hukum post-modernisme, yang merupakan “antitesis” atas paradigma hukum modern sebagai “sintesa”. Hal ini, pada hakikatnya adalah hasil dari perpaduan antara paradigma hukum Yunani kuno sebagai pernyataan “tesis” dan rangkuman terhadap sebuah konsep universal yang abstrak sebagai titik tolak munculnya paradigma hukum yang dikemukakan pada masa abad pertengahan. Lebih tepatnya, paradigma hukum di masa Yunani kuno, sebagai pernyataan “tesis”, sedangkan di masa abad pertengahan, paradigma hukum yang digunakan yakni sebagai pernyataan “antitesis” dari paradigma hukum Yunani kuno. (shrink)

Abstrak: Analisa Wacana Kritis (AWK - Critical Discourse Analysis) dewasa ini menjadi metodologi yang banyak dipakai untuk penelitian di bidang media dan masalah-masalah sosial, budaya dan politik, terutama untuk membongkar bentuk-bentuk dominasi, ketidakadilan, diskriminasi atau ketidakbebasan. Wacana sebagai praksis sosial mencerminkan kehidupan masyarakat yang diwarnai retorika, manipulasi dan penyesatan. Karena itu, AWK mau menganalisis praksis wacana yang mengonstruksi masalah ketidakberesan sosial tersebut dan meneliti bagaimana ideologi dibekukan dalam bahasa agar akhirnya bisa mencairkannya. Menurut penulis, AWK mengandung tiga kelemahan epistemologis yang (...) cukup mendasar: pertama, posisi metodologis yang mendorong agar peneliti memihak kepada korban dan mereka yang membutuhkan perubahan berimplikasi pada kondisi ideologis pendekatan ini. Kedua, pendekatan multidisiplin, tanpa disertai syarat-syarat rigoris dalam penggunaan teori-teori lain, menempatkan derajat keteramalan AWK dipertanyakan. Ketiga, rigoritas ilmiah dianggap tidak ketat karena para pionernya masih menggunakan konsep yang beragam untuk menunjuk fenomen yang sama. Kata-kata Kunci: Wacana, ideologi, teks, intertekstualitas, interdiskursivitas, praksis sosial, konstruksi, keteramalan, rekontekstualisasi, genre dan gaya. Abstract: At present, Critical Discourse Analysis (CDA) is widely used as the preferred methodology for research in domain of media as well as in sociological, cultural and political fields. This method serves as an instrument of deconstruction for injustice, discrimination, abuse of power, and limitation of freedom. Discourse as social praxis reflects the social life embedded by rhetoric, manipulation and misleading. Thus, the task of CDA is to analyze the discourse praxis that constructs social problem and to investigate how ideology has been frozen firmly in language and how to unfrozen it. In my opinion, CDA risks to be trapped in three epistemological weaknesses that consist of, first, the methodological standpoint that encourages reseachers to take a position in favor of the victim or those who need a change, tends to be bound by ideological condition. Second, the need for multidisciplinary approach without requiring rigorous conditions in adopting theoretical references entails the weakness of its predictability. Third, there is a lack of scientific rigorism as indicated by the use of different concepts by the CDA pioneers to point to a similar phenomenon. Keywords: Discourse, ideology, text, intertextuality, interdiscursivity, social praxis, construction, predictability, recontextualization, genre and style. (shrink)

Amartya Sen introduces the concept of capabilities, i.e. what people are able to do and to be, as a non-economic measure in the development evaluation. This essay seeks to explore how this concept deals with the issues of values and politics, which in many cases determines people’s identity. The main argument is that the concept of capabilities is built around a certain individualistic view of human beings, whereas identity suggests a more complex picture. As such, Sen’s capability approach cannot properly (...) address the issue of identity and risks losing important insights which may contribute to people’s well being. Keywords: Amartya Sen, capability approach, identity, development, justice. Abstrak: Amartya Sen memperkenalkan konsep kapabilitas, yakni apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dan bagaimana ia dapat menjadi dirinya, sebagai tolok ukur non-ekonomik dalam evaluasi pembangunan. Artikel ini berupaya mengkaji bagaimana konsep ini dapat diselaraskan dengan nilai-nilai identitas dan politik, yang dalam banyak hal menentukan apa yang dianggap oleh banyak orang sebagai nilai. Argumen yang dikemukakan dalam artikel ini adalah bahwa konsep mengenai kapabilitas dibangun atas sebuah pandangan individualistik mengenai manusia, sementara identitas menyiratkan sebuah gambaran yang lebih kompleks. Dipahami secara demikian, pendekatan kapabilitas Sen tidak dapat menanggapi permasalahan identitas secara memadai dan beresiko kehilangan insight penting yang justru dapat memberi sumbangan bagi kesejahteraan manusia. Kata-kata kunci: Amartya Sen, pendekatan kapabilitas, identitas, perkembangan, keadilan. (shrink)