Abstrak: Kekerasan dalam Alkitab boleh dikatakan merupakan sebuah topik alkitabiah yang unik dan abadi, baik dari sudut pandang akademis maupun spiritual. Orang tidak hanya perlu memahaminya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Sejak Marcion di abad pertama sampai saat ini, meskipun sudah amat banyak tulisan dihasilkan, tidak pernah ada suatu solusi yang memuaskan semua pihak. Tulisan ini menawarkan sudut pandang yang jarang disentuh, yaitu sudut pandang Gereja Katolik. Membaca Alkitab sebagai orang Katolik berarti membaca dengan memperhatikan (...) juga ajaran-ajaran Gereja tentang (pokok-pokok tertentu dari) Alkitab sebagaimana terungkap dalam dokumen-dokumen resmi Gereja. Ajaran Gereja khususnya Dei Verbum artikel 11 dan 12 memuat paling tidak pemahaman akan tiga hal yang dapat membuka kemungkinan untuk memahami persoalan ini secara lebih utuh. Pokok-pokok yang dimaksud adalah soal inspirasi, paham tentang Alkitab, dan kesatuan seluruh Alkitab sebagai kunci penafsiran Alkitab dalam Gereja. Pembacaan Alkitab secara menyeluruh menunjukkan bahwa klim kekerasan dalam Alkitab adalah sebuah klim sepihak yang tidak memperhatikan keseluruhan Alkitab sebagaimana dipahami dan di terima Gereja sebagai buku iman. Kata-kata Kunci: Kekerasan dalam Alkitab, Ajaran Gereja, Dei Verbum, inspirasi, paham tentang Alkitab, kesatuan seluruh Alkitab, jenis sastra. Abstract: Violence in the Bible could be considered a unique eternal theme in the Bible, be it from academic or spiritual perspective. One needs to understand it not only for helping others, but also for himself. Since Marcion in the first century up to our time, there has been no solution which is acceptable and could satisfy everybody, notwithstanding the abundance literature on this topic. To read the Bible as Catholic means to read it employing the Church’s teachings on the Bible which are found in the official Church documents as the hermeneutical key. The teaching of the Church especially Dei Verbum 11 and 12 offers an understanding on three important points that could be useful for comprehending the topic in a more comprehensive way. Those three points are the notion of biblical inspiration, the Catholic understanding of the Bible and the unity of the Bible. They could be the key to a correct interpretation of the Bible within the Church. The holistic reading of the Bible shows that the claim of biblical violence is actually a one-sided claim that does not pay fair attention to the unity of the Bible as a whole as it is understood and accepted by the Church as the book of faith. Keywords: Violence in the Bible, Church’s official teaching, Dei Verbum, divine inspiration, notion of the Bible, the unity of the Bible, literary genre. (shrink)

Dunia sekarang ini terus mengalami perubahan termasuk pandangan orang terhadap masalah seks. Beberapa persoalan yang muncul adalah: Apakah yang dimaksud dengan pendidikan? Seks dalam dunia keberdosaan? Bagaimanakah Relasi Pendidikan Seks sebagai Landasan Iman Kristen? Jawabnya:(1) Pandangan Alkitab tentang pendidikan seks adalah merupakan karya Allah pada diri manusia sejak diciptakan.(2) Seks adalah sesuatu yang sakral sebagaiman Allah melembagakan pernikahan pertama kali di Eden.(3) Pendidikan seks dapat direlasikan dengan doktrin kekudusan sebagai landasan iman Kristen sebagai beriku: Pertama, perlunya dikembangkan pendidikan (...) kekudusan di sekolah-sekolah, seminar maupun di gereja agar memperjelas posisi keberdosaan seks yang dilakukan di luar pernikahan. Kedua, kekudusan yang berpusat kepada Allah menjadi ketergantungan hanya kepada Allah bukan kepada manusia. Ketiga, kekudusan yang diteladani oleh Yesus menjadi tokoh yang dapat diteladani oleh semua orang sehingga setiap orang mempunyai panggilan untuk hidup. (shrink)

Bertepatan waktu dengan Seminar Sola Scriptura bulan Maret 2015, dengan topik Miracles: The Credibility Of The New Testament Accounts, yang dibawakan oleh Prof. Craig Keener, oleh Perkantas diterbitkan terjemahan bukunya yang berjudul Gift and Giver: The Holy Spirit for Today (2001). Apakah eksemplar yang dihadiahkan kepada saya, akan bernasib sama seperti yang selalu saya kira terjadi dengan buku yang tidak dibayar, yakni tidak dibaca? Penampilan Keener yang sederhana, berbobot dan spiritual dalam seminar tersebut, menantang saya untuk membuka dan membaca buku (...) hadiah ini. Keener mau membantu kita untuk lebih memahami bagaimana Roh Kudus menolong kita menjalani kehidupan dan perutusan kristiani. Buku dimulai dari belajar mengenali suara Roh Kudus dan oleh Roh itu belajar mendengar Allah (bab 1-2). Selalu dengan bantuan Alkitab, Keener menguraikan bagaimana Roh Kudus memberdayakan kita untuk penginjilan (bab 3) dan mengerjakan peruba-han dalam pola hidup kita (bab 4). Sesudah itu Keener membicarakan aspek-aspek yang lebih kontroversial dalam karismatik, pertama-tama karunia-karunia Roh (bab 56), juga baptisan dalam Roh Kudus dan kapannya (bab 7-8), dan lebih khusus bahasa lidah (bab 9). Dalam beberapa bab ini Keener, sendiri seorang “karismatik” dalam arti mempraktikkan karunia-karunia Roh (hlm. 14), mempertahankannya terhadap orang-orang yang mengira tak perlu lagi mempraktikkannya setelah zaman rasul-rasul. Keener yakin bahwa karunia-karunia biblis dimaksud untuk terus dijalankan dalam masa sekarang di mana diberi. Ia juga membahas perbedaanperbedaan pemahaman antara pelbagai kelompok karismatik dan pentekostal tentang karunia-karunia tertentu, juga tentang momen pembaptisan dalam Roh, dan menjelaskan apa yang menurutnya dimaksudkan dalam Alkitab. Keener memang seorang pakar Perjanjian Baru yang disegani. Dalam bab terakhir, Mengapa menguji Roh (bab 10), Keener menjawab beberapa pra-sangka yang tidak benar terhadap gerakan karismatik, tetapi di lain pihak tidak menyembunyikan bahwa dalam jemaat karismatik dan pentekostal juga muncul ekses-ekses yang menurutnya menyimpang dari paham Alkitab dan bisa membahayakan iman pelaku dan kehidupan jemaat. Maka diberinya klarifikasi................................. Tekanan Keener pada Roh yang memberdayakan untuk penginjilan dalam arti berprakarsa memberitakan dan mengajarkan injil kepada semua orang, mungkin tak menimbulkan masalah di Amerika Serikat yang dominan Kristen, tetapi menjadi pertanyaan pelik bagi Gerejagereja di Asia. Orang kristen Asia yang didorong oleh Roh untuk hadir di tengah orang-orang beragama lain hanya dengan kesaksian hidup dan bekerja sama, dan —baru bila muncul kesempatan—berdialog dalam arti sharing iman dan bukan perdebatan, tidak menemukan pengarahan untuk itu dalam buku ini. Isu Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, prinsip yang Keener percaya sebagai inti injil (267), isu yang ia takut dapat menjadi hal utama yang menimbulkan perpecahan di antara orang kristiani sekarang ini, memang rela ia agendakan di tempat kedua demi misi bersama yang mempersatukan kita sebagai Kristen. Apakah itu berarti bahwa ia juga mau berbuat demikian demi misi bersama seluruh umat manusia, semua agama? Eksklusivisme keselamatan dalam agama-agama tetap mengakibatkan perpecahan yang kini merupakan ancaman yang lebih besar lagi bagi dunia daripada perpecahan-perpecahan di dalam agama Kristen. Apakah sikap dialogal antar kristiani yang sangat mewarnai sikap Keener dalam buku ini, juga diperluas kepada semua orang beragama? Beberapa catatan ini tidak mengurangi penghargaan tinggi saya akan penjelasan Keener tentang pemberian-pemberian Roh Kudus dari dalam pemahamannya yang mendalam akan Alkitab, dan sharingnya. yang tulus, berbobot dan personal tentang pengalamannya sendiri akan karunia Roh Kudus itu dalam hidup dan penginjilannya sendiri. Suatu buku penting untuk setiap orang karismatik untuk memahami yang paling pokok, dan bagi orang non karismatik untuk lebih mengenal yang terbaik di dalam gerakan karismatik. (Martin Harun, Guru Besar Ilmu Teologi Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Lima gagasan yang dapat mengubah Indonesia itu tentu Pancasila. Sebagaimana ditulis Jakob Oetama dalam kata pengantar buku Profesor Sastrapratedja, sudah sangat mendesak untuk mengaktualisasikan kembali Pancasila. Pancasila sudah lama berada dalam bahaya, bukan karena masih ada kekuatan politik yang mempersoalkannya, melainkan karena dukungan terhadap Pancasila cenderung menguapkan maknanya. Di masa Demokrasi Terpimpin Pancasila semakin dikesampingkan oleh semboyan-semboyan lain di mana yang paling tragis adalah NASAKOM. Di masa Orde Baru Pancasila dinyatakan sakti dan sesudahnya jutaan saudara dan saudari sebangsa dibunuh, dikucilkan, (...) dan dihancurkan eksistensinya; Pancasila menjadi payung salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan kemudian, melalui manipulasi, seperti dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Pancasila di-jawa-kan—dalam pidatonya di Pekanbaru Suharto mengatakan bahwa untuk memahami Pancasila orang perlu tahu falsafah honocaroko—dan dibonsai menjadi anjuran untuk bersikap baik-baik, bebas bertanggungjawab di bawah naungan pemerintah. Pancasila bonsai itu diindoktrinasikan melalui kursus-kursus BP7 kepada masyarakat. Maka waktu Suharto meninggalkan tahta kekuasaannya, Pancasila seakan sudah masuk kotak, orang sepertinya malu berbicara mengenai Pancasila. Panggung ideologis yang kosong segera mulai diisi oleh ideologi-ideologi picik-agamis-eksklusivis yang betul-betul mau membersihkan Indonesia dari sisa Pancasila. Maka pada 2006 AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyerukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Pancasila kembali dijadikan acuan akhir eksplisit segala kebijakan kenegaraan. Karena itu, pemahaman kembali tentang arti Pancasila sangat mendesak. Itulah aktualitas buku Professor Sastrapratedja. Judulnya bukan sekedar kata keren. Sastrapratedja menunjukkan bahwa Pancasila bukan sebuah dokumen sejarah saja—seperti Declaration of Independence Amerika Serikat—atau sebuah pilar di atasnya bangsa Indonesia meneruskan perjalanannya. Sastrapratedja memperlihatkan bahwa Pancasila mempunyai gigi; artinya, Pancasila merupakan petunjuk tajam tentang kebijakan mana yang boleh dan tidak boleh diambil oleh negara yang mewujudkan bangsa Indonesia. Sastrapratedja menunjukkan dengan rinci bahwa kalau kita mengaku mendasarkan kehidupan bangsa pada lima sila Pancasila maka ada konsekuensinya. Ada kebijakan yang wajib diambil dan ada kebijakan yang wajib ditolak. Kalau negara kita mengikuti petunjuk Pancasila maka negara kita akan berubah. Buku ini terdiri dari dua puluh tiga makalah yang ditulis penulis dalam lima belas tahun terakhir. Bentuk itu menguntungkan karena pembaca tidak perlu membaca 393 halaman teks ini dari permulaan sampai akhir. Daftar isi yang cukup jelas, sebuah indeks nama dan sebuah indeks analitis rinci membantu pembaca untuk menemukan persis apa yang dicarinya. Sastrapratedja tentu tidak hanya membicarakan Pancasila. Di antara sekian masalah yang dibicarakan ada, misalnya, ”etika ilmu pengetahuan“—yang menurut Sastrapratedja memuat lima prinsip: harus menghormati martabat manusia sebagai pribadi, berpegang pada prinsip ”tidak merugikan,” terarah pada kesejahteraan bagi manusia dan masyarakat seluruhnya, pada pengurangan penderitaan, serta pada pemerataan hasil-hasilnya—, ”nasionalisme,“ ”jati diri manusia Indonesia,“ ”globalisasi“ dan tantangannya, pelbagai arti kata ”ideologi,“ ”etika politik,“ arti ”budaya politik,“ ”multikulturalisme,“ ”krisis modernitas“ sampai ”keamanan pangan“ sebagai tantangan etis........ Satu muatan Pancasila yang diangkat oleh Sastrapratedja adalah bahwa ”Pancasila menjadikan kehidupan masyarakat dan negara lebih manusiawi.” Mempancasilakan Indonesia berarti membuat bangsa Indonesia hidup bersama dengan lebih manusiawi. Hal itu eksplisit dituntut dalam sila kedua, tetapi memancar ke semua sila. Lebih manusiawi berarti penolakan terhadap kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Pancasila mendorong untuk mengusahakan “penghalusan perasaan” dan “transformasi keagresifan” manusia Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa memanusiakan manusia dengan mengajak menghormati perbedaan, mengakui identitas semua warga dan komunitas masyarakat, dan dengan menjamin kebebasan beragama dan ”toleransi” terhadap kemajemukan. Menjunjung tinggi Pancasila membawa kewajiban untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Demokrasi membawa ”komitmen pada kesamaan.” Usaha mewujudkan keadilan sosial berakar dalam solidaritas. Bahwa Pancasila merupakan suatu etika politik, menurut Sastrapratedja, tidak berarti bahwa Pancasila tidak menyangkut sikap etis manusia Indonesia masing-masing. Pancasila dapat menjadi etika politik apabila nilai-nilai Pancasila dihayati oleh masyarakat masing-masing. Sesuai dengan lima silanya karakter manusia Pancasilais ditandai oleh lima kemampuan: kemampuan untuk menghargai perbedaan, untuk membawa diri secara manusiawi dan santun, untuk mencintai tanah airnya, untuk bersikap demokratis, serta bersikap adil dan solider. Pendidikan Pancasila dengan demikian adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sikap-sikap Pancasilais itu. Sesuatu yang masih dapat dimasukkan ke dalam edisi berikut buku ”Lima Gagasan…” adalah tanggapan terhadap pelbagai paham tentang Pancasila yang selama ini muncul di Indonesia. Ada sebuah koreksi kecil. Catatan Delanty, yang dikutip Sastrapratedja, yang mengatakan bahwa Ayatullah Khomeini dulu menyebarkan gagasannya lewat internet (hlm. 85) tentu keliru. Waktu Khomeini di Paris—dan sampai ia meninggal dunia—belum ada internet. (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat, Driyarakra, Jakarta ). (shrink)

Sugirtharajah, seorang pakar biblika kelahiran Sri Lanka, yang mengajar di Universitas Birmingham, U.K., dan dikenal sebagai godfather penelitian pascakolonial dalam bidang Alkitab, menambahkan suatu karya inovatif lagi pada daftar tulisan-tulisannya yang sudah sangat mengesankan. Perhatiannya untuk suara penafsiran pinggiran sudah diketahui dari karyanya yang paling terkenal, Voices from the Margin (1991). Meskipun Alkitab berasal dari Asia, namun kebanyakan peneliti-an tentang Alkitab dan juga tentang pengaruhnya sepanjang sejarah, terfokus pada Eropa dan Amerika, dengan meminggirkan Asia. Itu (...) mendorong S untuk mengadakan penelitian tentang Alkitab di Asia, khusus-nya sejarah penerimaannya. Ia menyadari bahwa dampak Alkitab terhadap kebudayaan Asia minim bila dibandingkan dengan pengaruhnya atas kehidupan dan kebudayaan di Eropa. Itu menjadi sangat tampak dalam uraiannya tentang peran Alkitab dalam sastra Asia (bab 7) di mana kutipan, tokoh, dan cerita Alkitab jarang muncul, dan bila ada, lebih banyak dipakai sebagai kritik terhadap kolonialisme Barat atau institusi kekristenan.... S mengakhiri tulisannya dengan menegaskan bahwa prinsip sola scriptura, Alkitab saja, tak punya pasar di Asia yang cenderung membaca Alkitab bersama dengan yang lain, Bhagavad Gita, Dhammapada, Analecta (mengapa di sini Alquran tak disebut S?). Hermeneutika Asia yang diselidiki oleh S, menolak kecenderungan kolonial yang ada baik dalam Alkitab sendiri dan lebih lagi dalam interpretasi kekristenan Barat: Kebudayaan dan masyarakat Asia tidak bergantung pada nilai-nilai kristiani untuk pemerintahan dan pengembangan yang baik.... Di Asia Alkitab adalah salah satu di antara banyak teks yang berwenang (hlm. 259). Tugas kita, menurut S, adalah membebaskan Asia dari klaim monopolistis kitab suci tertentu. Tugas ini mendesak di saat para fundamentalis dari semua agama memakai kitab sucinya untuk membenarkan kekerasannya terhadap yang lain. S bahkan mempertanyakan monoteisme yang dapat menekan perbedaan dan mengabaikan kemungkinan pusat-pusat yang banyak (p. 260). Ia tidak menganjurkan untuk kembali kepada penyembahan banyak dewa-dewi tetapi men-dorong kajian terhadap spirit politeistis yang mendorong toleransi, kemurahan hati, dan koeksistensi. Pembaca tentu bertanya: di mana sesungguhnya posisi S di medan diskusi pluralisme dan inklusivisme, berkaitan dengan cara dialog antaraagama, dan ditantang untuk memikirkan posisinya sendiri. S mengakui bahwa banyak hal mengenai Alkitab di Asia masih perlu diselidiki. Lima belas abad pra-kolonial dibicarakan dalam dua halaman saja. Alkitab yang oleh gereja Nestorian tanpa kekuatan apa pun disebarkan ke India, Sumatra, dan China cuma dihormati tetapi tinggal tidak diterjemahkan selama belasan abad; kabarnya hanya diketahui melalui liturgi. Ada pula kesan bahwa Asia dalam karya S terutama Asia Selatan dan Asia Timur. Asia Tengah (bekas bagian-bagian USSR) memang dari awal tidak dimasukkan dalam penelitiannya, tetapi juga Asia Barat Daya dan Asia Tenggara yang multi-agama hampir tidak disentuh. S mungkin tidak mengetahui beberapa penelitian tentang penerimaan Alkitab di Indonesia yang sudah dipublikasikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Namun demikian, apa yang disajikan sungguh menarik dan penting, serta membuka mata dan jalan bagi penelitian yang lebih luas. (Martin Harun, Guru Besar Ilmu Teologi Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Hermeneutika adalah ilmu tentang pemahaman. Mengapa pemahaman perlu ada ilmunya? Karena, sebagaimana kita tahu dari pengalaman sehari-hari, kita sering salah paham. Kita mendengar persis apa yang dikatakan orang lain, tetapi kita salah tangkap juga dan terjadi masalah. Hal yang sama berlaku bagi ekspresi-ekspresi manusia lain. Misalnya, ada monumen. Ambil batu-batuan di Stonehenge di Inggris yang diperkirakan sudah berumur ribuan tahun. Tentang maksud tiang-tiang batu itu para ahli tetap masih menerka-nerka. Tetapi seorang penduduk Jakarta, begitu melihat fotonya, langsung (...) merasa tahu apa yang dimaksud oleh orang-orang Inggris kuno itu: Tentu Stonehenge adalah percobaan pertama umat manusia untuk membangun kereta monorail, dan, sama dengan di Jakarta, mereka pun gagal. Mana yang benar? Masalahnya sederhana, tetapi pemecahannya tidak. Yang sederhana: kita semua sudah mempunyai pengertian-pengertian tertentu, misalnya, bahwa tiang batu ke atas merupakan calon tiang kereta mono-rail. Tetapi mereka yang membangunnya di Stonehenge barangkali punya pikiran sama sekali lain. Yang tidak sederhana: bagaimana kita yang sekarang dapat mengerti apa yang dimaksud manusia dengan sebuah monumen, padahal manusia itu sudah lama mati dan tidak dapat ditanyai lagi. Persoalan ini tentu tidak hanya mengenai monumen, melainkan menyangkut bagaimana ungkapan orang lain dapat dipahami sesuai dengan apa yang dia maksud terutama muncul apabila kita membaca sebuah teks. Kita mengira bahwa teks itu sudah jelas maksudnya, tetapi andaikata kita masih bisa bertanya pada penulis apa yang sebenarnya dia maksud dengan menulis teks itu, bisa juga maksudnya berbeda dari pra-anggapan kita.... Buku ini berakhir dengan suatu bab Penutup sepanjang 24 halaman yang merupakan semacam rangkuman. Fokus penutup amat aktual, yaitu masalah literalisme, paham bahwa sebuah teks suci harus dipahami secara harafiah tak boleh ditafsir-tafsir, serta hubungan-nya dengan fundamentalisme, radikalisme, ekstremisme agama, serta mengapa literalisme justru tidak setia terhadap teks yang dikatakan mau diikuti secara harafiah. Buku ini memberikan pengertian yang cukup lengkap, dalam bahasa yang mudah diikuti, kepada filosof pemula, tetapi juga bagi filosof kawakan, buku Budi Hardiman itu bisa sangat membantu. Buku ini terutama sangat penting bagi para teolog, ulama dan ahli Kitab Suci segala agama. (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

The name “Phoebe” probably is not too familiar in the study of the New Testament before 90’s. However, in the recent study of the role of woman in the Bible in connection with the patronage system in the Greco-Roman society, Phoebe has an important role because she helps Paul in his preparation for the mission to Rome. Paul calls her as a sister, deacon, and patron. This research argues that Phoebe has a role as a benefactor and deacon within the (...) patron-client system in the Roman society. Paul asks her to carry his letter to Rome in order that Christian community in Rome may help him for the future mission to bring the Gospel to Spain. Keywords: Phoebe, patronage, deacon, benefactor, and reciprocity. Abstrak: Nama “Febe” mungkin tidak begitu familiar dalam studi Perjanjian Baru sebelum tahun 90-an. Namun, dalam studi belakangan ini tentang peran perempuaan dalam Alkitab dalam kaitannya dengan sistem patronasi dalam masyarakat Yunani-Romawi, Febe memiliki peran penting karena dia membantu Paulus dalam persiapan misinya ke Roma. Paul menyebutnya sebagai saudari, diakon, dan pelindung. Penelitian ini hendak menunjukkan bahwa Phoebe memiliki peran sebagai donatur dan diakon dalam sistem patron-klien dalam masyarakat Romawi. Paulus memintanya untuk membawa suratnya ke Roma agar komunitas Kristen di Roma dapat menolongnya berkenaan dengan misi di masa depan yaitu mewartakan Injil ke Spanyol. Kata-kata kunci: Phoebe, patronage, deacon, donatur, dan timbal balik. (shrink)

The strained relation between Samaritans and Jews as a fruit of long-term process from the division of the United Kingdom of Israel (ca. 931 B.C.E) became a dominant issue since the post-exilic period and became more pronounced in the first century C.E. Beside the Old Testament, the story of their relation which was full of conflict can be traced to extra-biblical sources. One of them is Flavius Josephus’ works (ca. 70 to 100 C.E), i.e., Jewish War and Jewish Antiquities. The (...) root of the conflict is related to the presence of the Second Jerusalem Temple. The peak of the conflict is the construction of the Mount Gerizim temple in which some Jews regarded the adherents of the Samaritan cult as schismatic. The founding of this rival temple of Jerusalem aggravated the bad relations between Samaritans and Jews. The destruction of the Mount Gerizim temple by John Hyrcanus was a crucial incident for their relations. The conflict between Samaritans and Jews still continued in the Roman period. By historical approach, this study would setforth the examination of some Josephus’ accounts regarding the historical process of the estrangement and rivalry between Samaritans and Jews which resulted in the final split in second century B.C.E. Keywords: Samaritans, Jews, Flavius Josephus, Jewish Antiquities, Temple, Jerusalem, Mount Gerizim. Abstrak: Relasi tegang antara orang Samaria dan Yahudi merupakan buah dari proses yang panjang sejak pecahnya Kerajaan Israel Raya (sekitar 931 B.C.E). Relasi mereka ini menjadi masalah dominan sejak periode setelah pembuangan dan semakin jelas pada abad pertama masehi. Di samping Perjanjian Lama, kisah tentang relasi mereka yang penuh konflik dapat dilacak dalam sumber-sumber di luar Alkitab. Salah satunya adalah karya dari Flavius Josephus (sekitar 70 sampai 100 M), yaitu Perang Yahudi dan Sejarah Yahudi. Akar dari konflik itu adalah kehadiran Bait Allah Yerusalem Kedua. Puncak dari konflik itu adalah pembangunan Bait Allah di Gunung Gerizim di mana sejumlah orang Yahudi kemudian menganggap pengikut ibadah orang Samaria sebagai skismatis. Pendirian tandingan Bait Allah Yerusalem ini memperparah relasi buruk antara Samaria dan Yahudi. Penghancuran Bait Allah di Gunung Gerizim oleh Yohanes Hyrcanus menjadi insiden krusial bagi relasi mereka. Konflik antara orang Samaria dan Yahudi masih terus berlangsung pada periode Romawi. Dengan pendekatan historis, studi ini akan memaparkan penelitian kisah-kisah dari karya Josephus berkaitan dengan proses perpecahan dan persaingan antara orang Samaria dan Yahudi memuncak pada perpecahannya pada abad II SM. Kata-kata Kunci: Samaria, Yahudi, Flavius Josephus, Sejarah Yahudi, Bait Allah, Yerusalem, Gunung Gerizim. (shrink)

Abstrak: Artikel ini merupakan analisis terhadap hubungan antara Israel dan bangsa-bangsa lainnya dengan menggunakan pemikiran tentang “liyan.” Dalam masyarakat multikultural kehadiran liyan tidak terhindarkan dan menuntut tanggapan yang sungguh-sungguh. Keadaan ini pada gilirannya akan menciptakan ambiguitas, sebagaimana yang dialami oleh Israel. Penemuan arkeologis akhir-akhir ini membuktikan bahwa hubungan antara Israel dengan bangsa-bangsa lain ternyata tidak seperti yang dilukiskan oleh Alkitab. Israel bukanlah sebuah bangsa yang pada suatu masa datang ke Kanaan yang sudah berpenduduk, tetapi mereka muncul secara bertahap (...) dari antara bangsa Kanaan sendiri. Maka, Israel memiliki banyak kesamaan dengan bangsa-bangsa lain itu. Pada pihak lain, Israel juga menumbuhkan sebuah ideologi yang lama-kelamaan akan membentuk mereka menjadi sebuah bangsa. Telah disarankan agar hubungan antara Israel dengan bangsa-bangsa lain itu dipandang sebagai hubungan interkultural. Meskipun pandangan itu masuk akal, namun penulis hendak mengajukan cara pandang lain. Cara pandang itu adalah hibriditas relasional. Dalam pandangan ini, Israel dilihat sebagai sebuah bangsa yang bersifat hibrid, namun bukan dalam arti yang statis. Hibriditas di sini dipandang sebagai sebuah keadaan yang menuntut tanggapan aktif. Dengan kata lain, kesamaan dan perbedaan antara Israel dengan bangsa-bangsa lainnya tidak boleh dianggap sebagai sebuah kondisi yang sudah jadi melainkan terus-menerus dalam proses pembentukan. Kata-kata kunci: Liyan, ambiguitas, budaya, interkultural, agama, kesamaan, perbedaan, hibriditas relasional. Abstract: This article will analyze the relationship between Israel and other nations using the concept of “the other.” In a multicultural society, the presence of the other is unavoidable and demands a serious response. This, however, creates ambiguity, as experienced by Israel. Recent archeological findings have proven that the relationship between Israel and other nations mentioned in the Bible was unlike the description provided by the Bible. Israel was not a separate nation that came into an already occupied land of Canaan, but rather, it gradually emerged as agroup from within the people of the land. Therefore, it can be expected that this nation shared many similarities with its cohabitants. On the other hand, it also developed a distinctive ideology which over time formed Israel as a separate nation. It has been suggested to consider the relationship between Israel and the others through the lens of interculturality. This article proposes another perspective, that is, a relational hybridity. From this perspective, Israel is seen as a hybrid nation. The hybridity is understood as a state of life, but, as one that always demands an active response. In other words, it is a process continously evolving. Keywords: The other, ambiguity, intercultural, religion, similarity, difference, hybridity, relational. (shrink)

Solidarity, a modern word and concept, has old roots in the concept of koinonia (fellowship) as it is understood in the New Testament. David G. Horrell even maintains that what we now call solidarity, functions as a meta norm in Paul’s ethics, since phenomena of solidarity are clearly present in the central elements of Paul’s community building. Reference is made to the two basic rituals, Baptism and the Lord’s Supper, which build unity in diversity; to the most frequently used form (...) of address, adelphoi/brothers, which asks for familial treatment of one another; also to the special way in which Paul often tries to restore unity in the middle of conflicts; and especially to his metaphor of the Church as the one body of Christ with many different parts that need and support one another. When speaking about the collections as a sign of the Greek community’s solidarity with the poor community in Jerusalem, Paul refers to Christ’s solidarity as the source of solidarity within and among communities. Keywords: Solidarity, fellowship, David Horrell, Paul, Ethics, baptism, the Lord’s Supper, brothers, Body of Christ, Christ’s solidarity. Abstrak: Solidaritas, sebuah kata dan paham modern, memiliki akar yang lama, antara lain dalam paham koinonia (persekutuan), sebagaimana digunakan dalam Alkitab Perjanjian Baru. David G. Horrell mempertahankan bahwa apa yang sekarang kita sebut solidaritas, merupakan norma dasar (meta norm) dalam etika Paulus, sebab fenomen-fenomen solidaritas tampak dalam unsur-unsur sentral pembinaan jemaatnya, antara lain dalam kedua ritual paling dasar, baptisan dan perjamuan Tuhan, yang membina kesatuan dalam perbedaan. Solidaritas juga muncul dalam sebutan paling frekuen, saudara-saudara (adelphoi), yang menuntut suatu etos kekeluargaan. Solidaritas juga tampak dalam banyak seruan Paulus untuk memulihkan kesatuan apabila ia berhadapan dengan perpecahan, dan teristimewa dalam menggambarkan jemaat sebagai satu tubuh Kristus dengan banyak anggota yang berbeda dan saling membutuhkan serta memberi. Dalam konteks kolekte-kolekte sebagai tanda solidaritas antarjemaat, Paulus secara eksplisit menunjuk kepada solidaritas Kristus dengan kita sebagai dasar terdalam dari solidaritas antarumat. Kata-kata kunci: Solidaritas, persekutuan, David Horrell, Paulus, etika, baptisan, Perjamuan Tuhan, saudara-saudara, Tubuh Kristus, solidaritas Kristus. (shrink)

Abstrak: Dalam artikel ini pandangan John Dewey tentang tolok ukur penilaian moral, sebagaimana ia jelaskan dalam teori etika pragmatiknya, akan disajikan dan dievaluasi. Artikel dibagi dalam tiga bagian. Pertama, berbeda dengan teori-teori etika teleologis, di mana moralitas tindakan dinilai dari menunjang tidaknya tindakan tersebut dalam upaya mencapai tujuan akhir hidup manusia, dalam pandangan Dewey, suatu tindakan dinilai secara moral baik kalau tindakan tersebut mencapai tujuan yang dimaksudkan untuknya. Tujuan tersebut bersifat kontekstual dan plural serta selalu terkait dengan sarana yang (...) tersedia untuk mencapainya. Kedua, bagi Dewey suatu tindakan dinilai baik atau benar secara moral kalau menunjang proses perwujudan diri si pelaku tindakan. Apa yang menunjang proses perwujudan diri si pelaku tindakan tak pernah dapat ditentukan secara a priori berdasarkan konsep kodrat manusia. Dalam memahami manusia, Dewey menolak paham esensialisme kondrat manusia. Ia memahami pengertian perwujudan diri manusia dalam konteks proses ‘transaksi’ manusia sebagai organisme dengan lingkungan hidup sekitarnya. Ketiga, sebuah evaluasi terhadap pandangan Dewey mengenai tolok ukur penilaian moral dalam teori etika pragmatiknya akan disajikan. Katakunci: etika, penilaian moral, organisme, lingkungan, ends-in-view, pengembangan diri, tradisi moral, pragmatisme, naturalisme, transaksi. Abstract: In this article John Dewey’s criteria for moral judgment, as he expounds in his pragmatic ethics, will be presented and evaluated. The article will be divided into three parts. First, different from traditional teleological ethics, in which the morality of an act is judged from the point of view of certain human final end, an act, in Dewey’s view, should be judged as morally good if it achieves its specific and contextual end-in-view. There are many ends-in-view as there are many moral acts, and an end-in-view can never be determined apart from its actually available means to achieve it. Second, for Dewey, an act is considered good or morally right if it does in practice lead to the human self-realization of the agent. What constitutes an agent’s human self-realization can never be determined in a priori way. Dewey rejects essentialism of human nature in understanding human being. He understands human self-realization within the context human dynamic process of “transactions” with his or her concrete environment. Third, an evaluation of Dewey’s view will be provided. Keywords: ethics, moral judgment, organism, environment, ends-in-view, self-realization, moral tradition, pragmatism, naturalism, transaction. (shrink)

Tulisan ini berjudul tinjauan teologis perintah jangan mencuri dalam Keluaran 20: 15 berdasarkan perspektif sejarah penebusan. Tujuan tulisan ini adalah melakukan kajian tentang perintah jangan mencuri dalam Keluaran 20: 15. Kajian ini dilakukan sebagai pengembangan untuk memahami perintah jangan mencuri dalam Keluaran 20: 15. Kajian ini juga bertujuan memberikan penjelasan bagaimana penggenapan yang Yesus lakukan terhadap perintah jangan mencuri dalam Keluaran 20: 15, selain itu kajian ini akan menyoroti realisasi perintah jangan mencuri dalam Keluaran 20: 15 pada masa orang (...) percaya berada dalam langit dan bumi yang baru. Untuk mendapatkan penjelasan tersebut, maka digunakan pendekatan sejarah penebusan. Pendekatan ini akan mendasarkan pada penyelidikan Alkitab sebagai sumber utama didukung dengan artikel dan literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penulis menyakini bahwa Yesus sebagai penggenap seluruh Hukum Taurat pasti juga menggenapi hukum ini dalam kehidupannya. Penulis memiliki hipotesis bahwa perintah jangan mencuri dalam Keluaran 20: 15 tetap relevan sampai kepada kekekalan namun dengan bentuk dan sifat yang baru. Oleh karena itu kiranya melalui tulisan ini menambah pengetahuan bagaimana memahami relevansi sebuah teks Alkitab tidak hanya pada masa lampau dan masa kini, tetapi sampai kepada masa yang akan datang. (shrink)

Berulang kali saya ditanya oleh sesama umat Katolik apakah buku bacaan Misa Katolik juga dipakai oleh gereja Protestan, sebab mereka mengalami bahwa dalam ibadat hari minggu gereja Kristen lain dipakai bacaan Alkitab yang sama. Memang belum banyak diketahui perkem-bangan luar biasa yang selama setengah abad terakhir terjadi berkaitan dengan lectionarium atau leksionari ibadat hari Minggu dalam seluruh umat Kristen. Karena itu publikasi thesis Pendeta Y.B. Mulyono (S2 di STT Proklamasi) tentang Revised Common Lectionary (RCL) sangat di-butuhkan, dan membantu (...) juga diri saya.... Thesis M. yang diterbitkan dengan rapi oleh Grafika KreasIndo (Sinode GKI) menjadi bacaan penting bagi setiap pengkhotbah, entah pendeta atau imam, dan hendaknya mendapat tempat dalam pendidikan hermeneutika dan homiletika para calon imam dan pendeta. (Martin Harun, Guru Besar Ilmu Teologi Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Buku relatif kecil F. Budi Hardiman, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkarta, di Jakarta, ini merupakan sumbangan penting bagi pustaka berbahasa Indonesia tentang hak-hak asasi manusia. Bahkan, setahu peninjau buku ini, cara penulis mendekati hal hak-hak asasi manusia dalam pustaka berbahasa Jerman dan Inggris pun masih dicari. Kekhasan buku ini adalah bahwa Budi Hardiman membahas hak-hak asasi manusia dengan mendiskusikan enam kontroversi paling utama di sekitarnya, yaitu (1) kritik Hannah Arendt terhadap klaim universalitas hak-hak asasi manusia dari sudut republikanisme; (...) (2) polemik dari sudut teologi Islam; (3) tantangan dari sudut multikulturalisme; (4) hak-hak asasi manusia berhadapan dengan nilai-nilai Asia; (5) tuntutan agar deklarasi hak-hak asasi manusia dilengkapi oleh daftar kewajiban-kewajiban asasi; dan (6) pertanyaan mengapa dalam budaya-budaya Indonesia “peradaban hak-hak asasi manusia sulit terwujud.” Diskursus ini bukan hanya memiliki relevansi teoretis tinggi, tetapi juga langsung relevan di Indonesia. Budi Hardiman bertolak dari tesis “bahwa ide, motif atau pun intensi dasar yg mendorong praksis hak-hak asasi manusia adalah ’tuntutan universal’ untuk melindungi manusia dari pengalaman-pengalaman negatif dalam modernitas” (hlm. 18). Tesis ini langsung mengoreksi sebuah salah paham serius yang juga merancukan debat dalam BPUPKI pada Juli 1945: Bahwa hak-hak asasi manusia merupakan produk khas liberalisme untuk mengamankan kebebasan maksimal individu terhadap komunitas; jadi bahwa hak-hak asasi manusia merupakan wahana individualisme dan ekspresi sikap egois di mana individu seakan-akan hanya mau menjamin hak-haknya sendiri. Tetapi bukan itulah maksud inti hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia merupakan jawaban terhadap kondisi terancam dan terhina manusia berhadapan dengan kekuatan-kekuatan raksasa modernitas. Hak-hak asasi manusia mau menjamin keutuhan mereka yang tidak berdaya untuk membela diri sendiri. Karena itu, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi bukti dan tolok ukur tanggung jawab sosial dalam suatu masyarakat................. Faktor kelima adalah agama. Agama sebenarnya memiliki “intuisi kemanusian yang melampaui suku-suku dan bangsa” (hlm. 141), akan tetapi agama bisa juga membatasi intuisi itu pada warganya sendiri. Maka unsur kunci dalam tantangan hak-hak asasi manusia bagi teologi Islam yang dibahas dalam bab 2 adalah perluasan dari perspektif yang terbatas pada umatnya sendiri ke perspektif “manusia qua manusia” (hlm. 54). Makin wawasan dibatasi pada syariah, loncatan itu kelihatan sulit. Tetapi loncatan itu harus berani dilakukan agar kesulitan Islami dengan beberapa hak asasi manusia, misalnya hak pergantian agama atau larangan terhadap hukuman kejam, dapat diatasi. Tantangan multikulturalisme: menjadi pertanyaan bagaimana kalau terjadi pertentangan antara kekhasan suatu budaya, biasanya budaya minoritas, dengan tuntutan hak asasi manusia dibahas dalam bab 3. Buku Budi Hardiman ini perlu dibaca oleh semua yang prihatin dengan diskursus hak-hak asasi manusia di negara kita yang tetap masih klise dan sering kurang bermutu. Penegasan inti penulis, bahwa tujuan dan fungsi jaminan hak asasi manusia adalah perlindungan bagi mereka yang menderita, miskin dan tereksploitasi harus terus-menerus diangkat. Alih-alih jalan ke egoisme dan individualisme hak-hak asasi manusia merupakan bukti solidaritas suatu masyarakat dengan warga-warganya yang paling lemah. (Franz Magnis-Suseno, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Berikut ini diperkenalkan tiga buku yang ditulis oleh para dosen Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana di Malang tentang bagaimana Gereja Katolik perlu menempatkan diri dalam ruang publik Indonesia. Fokus buku pertama, tulisan Prof. Dr. Armada Riyanto (2014), adalah ajaran sosial Gereja Katolik, jadi ajaran mengenai bagaimana Gereja Katolik memahami panggilannya dalam masyarakat yang sekaligus menjadi ruang publiknya. Sepintas alur buku ini dapat mem- bingungkan karena penulis suka melancong ke pelbagai bidang sam- pingan, apalagi ia tidak menjelaskan susunan (...) bukunya. Namun kekaya- an buku ini justru terletak dalam luasnya acuan, penjelasan pelbagai latar belakang, serta perhatian pada konteks-konteks ajaran sosial Gereja yang diangkat penulis. Dengan demikian pembaca dibantu dalam mencari bagaimana umat Katolik Indonesia dapat memberikan sum- bangannya bagi bangsanya dalam segala pergulatannya. Bagian kedua, mulai dari bab ke-10, memasuki situasi umat Katolik Indonesia sebagai minoritas yang sepertinya masih “kurang memiliki” (187). Bertolak dari catatan bahwa waktu Congregatio Missionis (Romo-romo CM) mengam-bil alih wilayah Jawa Timur dari romo-romo Yesuit hanya ada 40 umat Katolik Jawa tercatat (hal. 203), bab 11 menjelaskan kesulitan yang dialami Gereja Katolik sejak dari permulaan abad ke-19 dalam bergiat di Hindia Belanda. Namun kemudian dijelaskan bagaimana orang Katolik Jawa, di antara- nya Pak Kasimo, sebelum Kemerdekaan sudah berjuang sebagai nasionalis Indonesia tulen. Bagian ketiga, dimulai dari bab 12, membahas sifat dialogal ajaran sosial Gereja dalam pelbagai dimensi. Bahwa iman dan teologi Gereja secara hakiki bersifat dialogal merupakan kesadaran teologis (dan sosiologis) baru. Daripada hanya berpegang teguh pada suatu ajaran yang sudah membatu menjadi tradisi, lalu dibawa begitu saja ke dalam dunia, Gereja menyadari bahwa iman maupun teologinya selalu bergerak dalam medan masyarakat di mana Gereja berhadapan dengan segala macam pemikiran dan tanta-ngan. Dengan sifat dialogal dimaksud bahwa iman dan teologi Gereja mau tak mau terwujud dalam menghadapi tantangan-tantangan itu. Kekuatan buku Prof. Armada ini adalah bahwa ia menempatkan ajaran sosial Gereja yang pokok-pokoknya sudah sering diuraikan ke dalam pelbagai konteks, dengan implikasi-implikasi dan acuan pada pelbagai pengalaman Gereja. Pembaca menemukan banyak petunjuk bagaimana ajaran sosial Gereja Katolik dapat menjadi inspirasi bagi umat Katolik Indonesia. Ada juga beberapa kelemahan. Tidak ada daftar nama. Dan barangkali cakupan uraiannya terlalu luas. Misalnya uraian panjang lebar tentang paham Platon dan Aristoteles tentang keadilan sebenarnya kurang relevan, begitu pula uraian tentang perkembangan pemikiran filosofis tentang demokrasi. Padahal pertanyaan sangat relevan, yang muncul di banyak negara, bagaimana sebuah minoritas berpartisipasi dalam sistem demokrasi tidak didiskusilan. Mengapa fungsi suatu Partai Katolik di Indonesia tidak diangkat, padahal seku- rang-kurangnya sudah tiga kali menjadi debat besar dan panas dalam umat Katolik Indonesia: 1960 di zaman demokrasi terpimpin, 1971 sesudah pemilihan umum pertama di bawah presiden Suharto, dan 1999 di masa reformasi. Betul, persepsi “kemiskinan struktural” dibuka dengan Rerum Novarum (h. 24), tetapi istilah itu sendiri tidak ditemukan di dalamnya, melainkan berasal dari teologi pembebasan. Karena penulis menganggap “pluralisme” tak punya arti di luar “pluralitas,” penulis tidak masuk ke dalam kontroversi tajam tentang pluralisme di Indone- sia. Fatwa MUI tentang pluralisme tidak didiskusi-kan. Uraian panjang tentang pendidikan Katolik yang sangat optimis tinggal normatif. Padahal dalam kenyataan Gereja Katolik, juga di Indonesia, biasanya justru mempertahankan pegangan eksklusif atas pendidikan. Dalam kaitan ini seharusnya penolakan UU Sisdiknas — dengan keharusan memberikan pelajaran agama kepada para siswa sesuai dengan agama mereka — oleh sebagian besar penanggap Katolik didiskusikan. Namun kekurangan-kekurangan ini tidak menghilangkan bahwa buku ini amat memperkaya pustaka Katolik berbahasa Indonesia tentang panggilan Gereja, juga panggilan Gereja Indonesia, dalam masyarakat (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Abstrak: Pemisahan antara ruang privat dan publik merupakan solusi liberalisme atas tantangan pluralitas masyarakat modern. Dalam kaca mata politik pengakuan, solusi liberalisme tidak mencukupi. Liberalisme dianggap mengenal individu hanya sebagai subjek hukum dan karena itu hanya dapat memperhatikan tuntutan validitas hukum. Dalam kaca mata liberalisme, kesetaraan subjek-subjek hukum hanya dapat dijamin jika aspek-aspek tradisi, kultural dan konsep hidup baik dijauhkan dari politik. Namun apa yang menjadi objek pengakuan justru aspek-aspek ini. Tulisan ini memperkenalkan konsep konsep pengakuan intersubjektif Axel Honneth. Konsep (...) pengakuan intersubjektif melampaui paham pengakuan interkultural seperti diperkenalkan oleh tokoh seperti Charles Taylor. Dalam paradigma intersubjektif, pengakuan tidak hanya dilihat pada tataran relasi interkultural, tapi dipahami sebagai sebuah antropologi. Pengakuan mengkonstruksi manusia sebagai subjek. Hal ini ditunjukkan Honneth dalam uraiannya tentang pelbagai tingkatan interaksi antarmanusia yakni tataran cinta, hukum dan solidaritas. Pada bagian akhir tulisan diajukan beberapa pertimbangan kritis atas konsep pengakuan Honneth ini. Kata-kata Kunci: Pengakuan, multikulturalisme, intersubjektivitas, teleologi, autentisitas. Abstract: The separation between private and public spheres is the solution of liberalism to the challenges of plurality in modern societies. In the perspective of politics of recognition this solution of liberalism is insufficient. Liberalism is considered to recognize the individual only as a subject of law and therefore can only attend to the demands of legal validity. In the perspective of liberalism, equality of legal subjects can only be guaranteed if the aspects of tradition, culture and the concept of a good life are seperated from politics. But precisely these aspects are the object of recognition. This paper introduces the concept of intersubjective recognition of Axel Honneth. The concept of intersubjective recognition goes beyond intercultural recognition as introduced by Charles Taylor, for example. In the intersubjective paradigm, recognition is not only seen at the level of intercultural relations, but understood as an anthropology. Recognition constructs the human being as subject. This is shown by Honneth in his account of the various levels of human interaction, that is the level of love, law and solidarity. At the end of the article the author will give some critical considerations on Honneth's concept of recognition. Keywords: Recognition, multiculturalism, intersubjectivity, teleology, authenticity. (shrink)

AM Hendropriyono 2021, Filsafat Intelijen. Sebuah Esai ke Arah Landasan Berpikir, Strategi, serta Refleksi Kasus-kasus Aktual, Jakarta: PT Hedropriyono Strategic Consulting. Bagi seorang "filosof emeritus" ("filosof afkiran") seperti penulis buku Hendropriyono menarik karena menjadi kelihatan bagaimana seorang 0tokoh yang profesinya jauh dari filsafat dapat memanfaatkan pendekatan filosofis. Yang dimaksud Hendropriyono dengan "filsafat Intelijens" memang bukan filsafat seperti filsafat moral atau filsafat politik atau filsafat manusia. Melainkan filsafat sebagai cara seorang tokoh inteligens Indonesia menjalankan tugasnya, mengumpulkan pengetahuan tentang ancaman-ancaman tersembunyi (...) yang dihadapi suatu negara, dalam kasus ini, Indonesia. Dalam definisi Hendropriyono: "Filsafat intelijen memahami keamanan sebagai suatu kebebasan dari bahaya yang mengancam personal, informasi, komunikasi, pernaskahan fisik dan non-fisik serta lingkungan hidup manusia" h. 103). Hendropriyono memperlihatkan bagaimana ketajaman filosofis dapat membantu melihat realitas dari pelbagai segi, menghindar misalnya dari tiga sikap keliru klasik yang sudah diangkat oleh para filosof Yunani, sofisme, paralogisme dan sikap echolalian (h. 56), sadar akan perangkap logical fallacies seperti argumentasi ad hominem, sikap latah (bandwagon), kesimpulan yang tergesa-gesa (hasty generalization), menganggap A disebabkan B hanya karena terjadi sesudah B (post hoc, bukan propter hoc), dikotomi keliru, circular reasoning dan membiarkan diri dibawa sesat karena mengikuti suatu red herring (h. 133 s.). Pendekatan filosofis akan membuat was-was terhadap "pemikrian konspirasi", informasi top-down dan hoaks. Dalam bukunya Hendropriyono membawa pendekatan filosofis itu pada kejadian-kejadian di dekade-dekade terakhir. Msalnya Arab spring dengan pergolakan-pergolakan luar biasa yang mengikutinya: Mesir dengan semangat demokrasi yang justru membawa Ikhwanul Muslimen ke puncak kekuasaan, hanya untuk kemudian digulingkan oleh Jendral Siwi dengan dukungan Al Azhar dan Gereja Koptik. Kekacauan luar biasa di Siria dan Irak di mana Amerika Serikat mendukung gerakan demokratis dengan harapan bisa menggulingkan diktator Bashar al-Assad, hanya untuk akhirnya malah menjadi pendukung ISIS - yang menyingkirkan gerakan demokratis - karena Assad didukung oleh Rusia dan Iran. Sebelumnya Amerika Serikat juga dengan logika kepentingannya membuat kacau Haiti: Sesudah Amerika mendukung Jean-Bertrand Aristide, presiden pertama Haiti yang dipilih secara demokratis, yang menggantikan diktator "Baby Doc" Duvalier, tetapi karena Aristide dianggap terlalu kiri, Amerika mendukung penggulingannya; sampai sekarang Haiti kacau. Dan ada contoh logical dan political fallacies lain yang dianalisa, misalnya perang proxy di Afganistan. Tentu Hendropriyono juga memakai pendekatan filsafat untuk melihat pekembangan di Indonesia. Amendemen UUD 1946 pasca reformasi, masalah Papua, gejala populisme, keberhasilan deradikalisasi seperti misalnya terwujud dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sama dengan alm. Romo Nikolaus Drijarkara Hendropriyono menunjukkan bahwa "Sila Pancasila yang Ke II, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, merupakan landasan bagi implementasi seluruh sila-sila dalam Pancasila" (142). Tentu ada juga beberapa kesalahan. Perang Napoleon tentu berlangsung di abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 (h. 29), Hitler berkuasa di Jerman tahun 1933 (h. 38), demonstrasi dua Desember (212) terjadi di tahun 2017, bukan 2016 (56), dan PD II bukannya diadakan untuk menjatuhkan Hitler, melainkan yang memulainya memang Hitler (146). Buku ini sekaligus membuat pembaca paham bagaimana Hendropriyono melihat realitas politik, baik di Indonesia maupuan situasi internasional. Ia bermaksud menunjukkan bagaimana "kacamata" filsafat membantu untuk memahami apa yang terjadi dalam dimensi politik, dimensi utama yang mau dilindungi dari kejahatan oleh aparat inteligence. Suatu buku yang cukup khas. Franz Magnis-Suseno. (shrink)

Buku ini berawal dari sebuah disertasi yang ditulis Sr. Gerardette Philips, RSCJ, pengarangnya, untuk meraih gelar doktor di bidang Ilmu Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Penerbitannya menjadi sebuah buku oleh Interfidei—sebuah Penerbit di Indonesia yang menaruh perhatian khusus pada persoalan dialog antaragama— sungguh layak disambut baik. Penerbitan buku ini dalam bahasa Inggris memiliki segi negatif maupun positifnya tersendiri. Segi negatifnya, hal itu membuat jumlah publik pembacanya di Indonesia lebih terbatas pada mereka yang dapat memahami bahasa Inggris. Jumlahnya jelas (...) jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembaca buku ini kalau ditulis dalam bahasa Indonesia. Walaupun demikian, segi positifnya, dengan diterbitkannya dalam bahasa Inggris, publik pembaca yang dapat mengaksesnya secara internasional menjadi lebih banyak. Apalagi buku ini juga memuat Kata Pengantar dalam bahasa Inggris dari Prof. Seyyed Hossein Nasr, seorang tokoh Muslim yang hendak ditampilkan pengarang buku ini sebagai pemikir sekaligus pelaku dialog Muslim-Kristen yang melampaui pendekatan pluralisme. Tokoh dari pihak agama Kristen yang ditampilkan oleh pengarang adalah Hans Küng. Selama ini banyak orang beranggapan bahwa pluralisme merupakan paham hubungan antaragama, yang memiliki bentuk pendekatan yang paling tepat dalam melakukan dialog antaragama, termasuk di dalamnya dialog antara umat Muslim dan Kristen. Memang, dibandingkan dengan pendekatan eksklusivisme maupun inklusivisme, seperti ditegaskan oleh pengarang buku ini (hlm. 1; 60–63; 67), pluralisme memiliki kelebihan tersendiri. Namun, pluralisme mengandung beberapa kelemahan yang layak dikritik. Paling tidak ada tiga kelemahan pokok dari pendekatan pluralisme yang dicoba ditunjukkan dalam buku ini. Pertama, pluralisme mengandung bahaya tidak mengambil serius identitas keagamaan yang khas dan berbeda untuk setiap agama karena ingin menekankan keselarasan antara semua agama, agar tidak terjadi konflik antara pemeluk agama yang berbeda. Guna menguatkan pendapatnya, pengarang mengutip pernyataan Paul Knitter (hlm. 64) yang berbunyi: “Karena begitu terpesona oleh keindahan sebuah simfoni, kaum pluralis melupakan perbedaan dan kekhasan dari masing-masing alat musik yang dipakai.” Pendekatan pluralisme juga mengandung bahaya jatuh ke dalam relativisme, karena— terdorong oleh kehendak untuk mau bersikap terbuka terhadap penganut agama yang lain dan mau menghormati perbedaan keyakinan mereka— para pluralis lalu cenderung merelatifkan klaim kebenaran agamanya sendiri. Tanpa harus menjadi seorang eksklusivis—yang memutlakkan klaim kebenaran keyakinan agamanya sendiri seraya menganggap sesat keyakinan agama yang lain—keseriusan untuk sungguh meyakini kebenaran iman agama yang dipeluknya, sangat diperlukan dalam berdialog agar tidak menjadi kompromistis dan jatuh ke dalam relativisme. Sikap terbuka terhadap para pemeluk agama yang lain—yang berbeda dengan agamanya sendiri—memang diperlukan dalam sebuah dialog antaragama yang sejati. Namun, hal itu perlu dilakukan tanpa kehilangan jatidirinya sendiri sebagai pemeluk agama tertentu yang diyakini kebenarannya. Kelemahan ketiga dari pluralisme adalah bahaya menjadi imperialis tanpa disengaja. Kembali mengutip pernyataan Knitter (hlm.68), pengarang menyebut adanya dua kemungkinan seorang pluralis yang berniat baik tanpa disengaja menjadi seorang imperialis. Pertama, dengan terlalu cepat seorang pluralis menarik kesimpulan tentang adanya suatu dasar pijak atau platform yang sama dari macam-macam agama yang ada yang dapat mempersatukan semuanya. Kedua, ia dengan terlalu mudah merumuskan panduan umum bersama untuk melakukan dialog antaragama-agama yang berbeda................ Salah satu kelemahan buku ini—sebagai sebuah buku yang dimaksud- kan untuk dibaca oleh publik pembaca umum—adalah bahwa formatnya masih mempertahankan format aslinya sebagai sebuah disertasi dan belum cukup diolah untuk dijadikan buku yang lebih dapat diakses dan lebih enak dibaca oleh publik pembaca umum. Bahkan di dalamnya masih dapat ditemukan kata “disertasi” dan belum diganti dengan kata “buku” (lihat hlm. 11). Semboyan dalam bahasa Latin “Extra Ecclesiam Nulla Salus,” artinya “Di luar Gereja tidak ada keselamatan,” yang dalam teks asli disertasi salah ditulis “Extra Ecclesiam Nulla Sales!” masih terulang kesalahannya dalam buku ini (lihat hlm. 90). Lepas dari kelemahan kecil di atas, penerbitan buku ini sekali lagi sungguh layak dihargai dan jelas menambah khasanah intelektual yang dapat memperkaya wawasan maupun memberi inspirasi yang berguna bagi siapa saja yang bermaksud mengembangkan dialog antaragama pada umumnya dan khususnya dialog Muslim-Kristen yang menjadi fokus perhatian dalam buku ini. Sr. Gerardette Philips, RSCJ, Ph.D., penulis buku ini, bukan hanya menjadi seorang akademikus yang telah meneliti pemikiran Hans Küng dan Seyyed Hosein Nasr, tetapi ia sendiri sudah cukup lama terlibat dalam upaya mengembangkan dialog Muslim- Kristen. Beliau bahkan sempat menjadi anggota tim penasihat Paus Benedictus XVI dalam Komisi Kepausan dalam Bidang Hubungan dengan Islam. Pengalamannya yang cukup banyak dalam mewujudkan dialog hidup antara umat Islam dan umat Katolik jelas ikut memperkaya wawasan dalam buku ini. (J. Sudarminta, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Beberapa puluh tahun yang lalu Steven McKenzie menjadi editor sebuah kumpulan karangan yang berjudul To Each Its Own Meaning: An Introduction to Biblical Criticism and their Application (1993). Dalam bunga rampai itu dibahas metode-metode penelitian lama yang berfokus pada latar belakang sejarah teks (penelitian sumber, sejarah tradisi, jenis sastra, peredaksian), cara-cara penelitian literer yang lebih baru (seperti penelitian strukturalis, pasca-strukturalis, naratif, atau reader’s respons) dan beberapa yang lain (penelitian ilmu sosial, kanonik, atau retorika). Dalam dua puluh tahun sejak terbitan itu (...) banyak pendekatan baru berkembang, misalnya, dalam symposia pertemuan para pakar Alkitab nasional dan internasional, dan dalam banyak monograf, bunga rampaidan artikel Jurnal. Untuk membantu pembaca mengikuti perkembangan cepat itu, kini McKenzie & Kaltner menerbitkan New Meanings for Ancient Texts. Mereka memilih sembilan pendekatan yang makin berpengaruh dan meminta kepada pionir-pionir utama setiap pendekatan untuk memberi deskripsi pendekatannya yang jelas bagi non spesialis dan mengilustrasikannya dengan meneliti satu atau beberapa teks contoh. Judul bab dari beberapa di antara kesembilan pendekatan itu barangkali segera ditanggap pembaca, karena sudah lebih lama dikenal. Misalnya, “Psychological Biblical Criticism” (D. Andrew Kille, pp. 137-154) dan “Ecological Criticism” (Norman Habel, pp. 39-58). Pendekatan-pendekatan ini agaknya dimuat di sini karena mengalami pergeseran paradigma dalam beberapa dasa warsa terakhir. Juga tidak baru di telinga pembaca akademis adalah “Postcolonial Biblical Criticism”(Warren Carter, pp. 97-116) dan “Postmodernism” (Hugh Pyper, pp. 117-136). Postmodernisme yang membongkar cerita-cerita besar seperti sejarah keselamatan Alkitab dan mau menyadarkan pembaca bahwa banyak jawaban kita selama ini sesungguhnya kurang pasti daripada dikira, meluas di dunia tafsir Barat; sedangkan penelitian Alkitab pascakolonial yang meneliti hubungan dominasi dan subordinasi dalam teksteks Alkitab dan dampaknya dalam sejarah kolonialisme dan lanjutannya dalam masa pasca-penjajahan, sekarang ini menjadi sangat aktual dalam distorsi relasi antara Selatan dan Utara. “New Historicism” (Gina Hens-Piazza, pp. 59-76) tidak lagi mencoba merekonstruksi realitas sejarah di belakang teks (seperti dilakukan oleh Historical Criticism), tetapi dengan cara yang multidisipliner meneliti teks sebagai representasi dari realitas kultural, sosial, politik, dan sebagainya, sambil melepaskan distingsi antara literatur dan sejarah, juga antara pengarang dan pembaca, antara arti dulu dan arti sekarang. Dekat tetapi berbeda dengan itu “Cultural-Historical Criticism of the Bible” (Timothy Beal, pp.1-20) meneliti bagaimana kata, kiasan, objek dan ide dalam Alkitab menerima bentuk dan artinya dalam konteks kebudayaan tertentu yang memproduksikannya atau mereproduksikannya. “The Bible and Popular Culture” (Linda Schearing and Valerie Ziegler, pp. 77-96) kurang berfokus pada Alkitab sendiri tetapi menganalisa bagaimana teks-teks tertentu berfungsi dalam ungkapan-ungkapan budaya rakyat, lelucon, iklan, komik, seni, film, dll., juga mengingat pergeseran yang kini terjadi dari budaya teks tertulis ke apropriasi visual. “Disability Studies and the Bible” (Nasya Junior and Jeremy Schipper, pp. 21-38) dan apa yang disebut “Queer Criticism” (Ken Stone, pp. 155-176) meneliti Alkitab dari situasi kelompok-kelompok tertentu, entah mereka orang-orangcacat yang banyak muncul dalam teks-teks Alkitab yang dapat dimengerti lebih baik dari dalam pengalaman invaliditas; atau mereka yang dari sudut seks dan jender berada dalam posisi yang tidak menguntungkan atau bahkan ditolak. Di sini a.l. tempatnya penelitian Alkitab komunitas gay and lesbian, dan lebih awal feminisme......................... Apakah bunga rampai tentang pelbagai pendekatan baru ini penting untuk seorang yang sudah cukup puas dengan metodenya selama ini atau yang menerima Alkitab sebagai buku yang mempunyai otoritas terhadap dirinya dan jemaatnya? Keberatan (kita) yang sudah lama diajukan terhadap pendekatan tersebut, pada akhir setiap karangan dengan jujur dikemukakan dan diberi tanggapan singkat. Membaca contoh-contoh penafsiran dalam bunga rampai ini, saya sering merasa diajak ke dalam suatu perjalanan yang berbelit-belit. Tetapi setelah beberapa tikungan muncul juga pemandangan menarik dan berharga yang belum pernah saya perhatikan selama ini. Selain itu, setiap artikel mulai dengan pengantar umum tentang, misalnya, fenomen postmodernisme, ilmu ekologi, atauqueer criticism yang sudah lebih lama dikembangkan di akademi umum, dan baru sekarang mulai dipakai juga untuk analisa teks-teks biblis. Pengantar-pengantar itu saja memberi gambaran menarik tentang masalah-masalah yang dewasa ini digumuli dalam komunitas global. Setuju atau tidak, mengetahuinya penting untuk keduanya. (Martin Harun, Guru Besar Ilmu Teologi Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Buku yang ditulis oleh Dr. A. Setyo-Wibowo (SW) dan Haryanto Cahyadi, M. Hum. (HC), dua-duanya dosen filsafat, yang satu di Jakarta, yang satu di Jayapura, ini betul-betul memperkaya pustaka tentang filsafat dalam bahasa Indonesia. Platon tetap salah satu filosof terbesar, kalau bukan filosof terbesar segala zaman. Dalam buku ini para penulis mengantar pembaca ke jantung filsafat Platon. Mereka melakukannya dengan membawa pembaca ke dalam teks-teks kunci Platon. Yang mereka angkat adalah pemikiran Platon tentang pendidikan. Pendidikan bukan salah satu (...) bidang pemikiran Platon, melainkan intinya. Seluruh filsafat Platon, seperti setiap filsafat sejati, akhirnya hanya punya satu tujuan: ia mau mencerahkan. Ya mencerahkan kita. Menunjukkan ke mana kita harus mengarahkan dan mengembangkan kita agar kita menjadi manusia yang mutu. Buku ini membuat kita betul-betul mengerti Platon, tidak hanya seperti dalam buku-buku “ringkasan sejarah filsafat”, melainkan secara mendalam. Namun buku SW dan HC ini mempunyai nilai lebih. Mereka tidak hanya membawa kita ke Platon, melainkan mengangkat aktualitas pemikirannya. Platon mau mendidik pemimpin negara. Ia tidak berfilsafat dalam udara kosong, melainkan pada zaman di mana demokrasi Athena sudah kacau balau karena disandera oleh elit-elit korup. Dalam situasi ini Platon mengembangkan konsepsinya tentang suatu pendidikan yang bisa melahirkan pemimpin negara yang baik. SW dan HC menunjukkan bahwa pemikiran Platon 2500 tahun lalu sekarang di Indonesia pun masih pantas diperhatikan. Buku ini bukan bacaan gampang. Uraiannya tidak secara esai omongan ringan, melainkan betul-betul ngilmu, memakai metode-metode analisa filosofis, mengutip dari teks-teks Platon sendiri, dengan mengacu pada pustaka para ahli Platon yang state of the art. Bahasa pun tidak menggampangkan. Untuk tetap rapat dengan teks, mereka suka memakai kata-kata kunci dalam bahasa Yunani. Ambil misalnya judul ini: "Paideia Kaum Sofis: Penciutan Aisthesis-Arete dan Dominasi 'Empeiria'". Pembaca mana langsung akan tahu apa kiranya akan dibahas. Pembaca barangkali sering harus mencari dalam daftar istilah (yang, sayang, tidak lengkap) apa arti suatu kata, misalnya logistikon atau Iliados, kemudian lupa lagi, cari lagi dst. Tetapi bagi pembaca yang bertahan ganjarannya besar. Ia akan masuk ke dalam pemikiran Platon yang asli, rinci, sangat menarik...................... Masih satu catatan tentang cita-cita manusia yang kaloskagathos, elok nan baik. Membaca uraian bagus para penulis saya terdorong untuk bertanya apakah bukan sudah waktunya cita-cita Yunani kuno yang dalam etika kontemporer sama sekali hilang itu perlu diangkat kembali. Paham manusia mutu sebagai manusia elok nan baik berhasil melepaskan etika dari moralisme sempit (searah dengan MacIntyre – After Virtue – yang mengangkat kembali paham "keutamaan" Yunani yang kuat dan utuh terhadap paham mandul-moralistik istilah "keutamaan" dalam budaya Barat). Begitu pula etika Jawa memahami kebaikan manusia yang mantap dan utuh dalam keterkaitan antara kebaikan etis dan kebaikan estetik. - Catatan kecil: Dalam indeks seharusnya tidak dimuat nama yang terdapat dalam daftar pustaka. Buku Setyo Wibowo dan Haryanto Cahyadi ini bukan hanya pandu kompeten ke jantung filsafat Platon, melainkan memberikan rangsangan-rangsangan baru untuk pemikiran filosofis. (Franz Magnis-Suseno, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Membaca buku yang terbit dalam Brills Series in Church History ini mempesona. Buku ini begitu menarik karena menggariskan perjalanan intelektual dan teologis Gereja Katolik sejak Revolusi Prancis (1789-95) dan kekalahan Napoleon (1815) sampai ke tahun 2013, tahun Paus Benedikt XVI mengundurkan diri. Padahal 200 tahun itu adalah tahun-tahun terwujudnya modernitas. Maka buku ini memaparkan dan menganalisa bagaimana Gereja Katolik dan teologinya menghadapi modernitas. Di atas hanya 220 halaman para penulis memperkenalkan pembaca secara ketat, tetapi jelas dan rinci, dengan perkembangan amat (...) dramatis teologi Katolik, dengan peranselalu peran kuncipara Paus, para teolog dan aliran-aliran teologi Katolik utama. Suatu perjalanan yang mulai dengan penolakan total Gereja terhadap modernitas, melalui tu-nas-tunas pembaruan sesudah perang dunia pertama yang akhirnya bermuara dalam pembukaan diri Gereja terhadap cita-cita manusia masa kini dalam Konsili Vatikan II (1962-65), namun pembukaan mana justru membawa Gereja ke dalam suatu krisis baru. Modernitas yang dibahas dalam buku ini mulai dengan revolusi intelektual yang namanya pencerahan dengan segala macam kejutan: Rasionalisme, liberalisme dan sekularisme sebagai ideologi politik baru. Nasionalisme sebagai kekuatan politik amat dahsyat. Restorasi monarki-monarki sesudah kekalahan Napoleon, gerakan-gerakan populis-nasionalisseperti Risorgimento yang akan mempersatukan Italia, dengan sekaligus menghapus Negara Kepausan yang sudah berumur seribu tahun. Dua perang dunia di abad ke-20 yang mengubah wajah Eropa dan akhirnya membongkar kolonialisme dan imperialisme Eropa. Munculnya ideologi-ideologi sekuler keras seperti komunisme dan fasisme. Perang dingin dan anarki sesudah perang dingin selesai. Para penulis berhasil menempatkan Gereja dalam pusaran global itu. Mereka menunjukkan bagaimana Gereja di bawah Paus Gregor XVI (1831-46), di bawah syok Revolusi Prancis, mengambil sikap konfrontatif total terhadap modernitas, menolak tuntutan demokrasi, kebebasan beragama dan perpisahan antara Gereja dan Negara. Konsili Vatikan I (1869-70) di mana penolakan itu memuncak dibahas secara rinci dengan latar belakangnya dan keanekaan aliran teologis yang sebenarnya kompleks, dan bagaimana Gereja Katolik mendefinisikan diri sebagai Gereja Kepausan. Kita mengikuti bagaimana Gereja kemudian mau mengamankan diri dari tantangan pemikiran filsafat modern dengan menetapkan neo-skolastik sebagai filsafat dan teologi resmi Gereja, bagaimana obsesi anti-modernisme mencapai puncaknya di bawah Paus Pius X (1903-14). Kita membaca tentang ultramontanisme, gerakan Oxford, perhimpunan ekstrem kanan Prancis Action Catholique (yang akhirnya dibubarkan oleh Paus Pius XI [1922-1939]), dan juga tentang Sodalitium Pianum (Persaudaraan Pius), suatu jaringan rahasia yang memata-matai para dosen teologi dan filsafat, yang kalau dicurigai ketularan modernisme dilaporkan ke Roma, lalu dipecat (ada sekitar lima puluh dosen yang disingkirkan sebagai terjangkit modernisme). Kita menyaksikan gerakan-gerakan pembaruan yang muncul sesudah PD I seperti gerakan liturgis, gerakan biblis, gerakan ekumenis, para imam buruh dan nouvelle theologie (teologi baru, yang meski 1949 dilarang oleh Paus Pius XII (1939-58) namun akan memberi dorongan-dorongan kunci pada pembaruan Gereja dalam Konsili Vatikan II).... Gambaran Gereja 2013 pada permulaan Kepausan Fransiskus dalam buku ini berkesan ambivalen. Sebenarnya pimpinanPaus, para Uskupmendasarkan diri pada paham Gereja Konsili Vatikan II. Tetapi reformasi struktur pemerintahan Gereja tetap macet. Tentang banyak masalah rincikeluarga berencana, selibat wajib, kemungkinan pe-nahbisan perempuan menjadi imam, desentralisasi kekuasaan, peng-angkatan uskup atau peresmian teks-teks liturgi bagi Gereja lokal, misalnya terdapat perbedaan-perbedaan pandangan serius antara banyak teolog Katolik dengan Vatikan. Padahal Gereja adalah komunitas ber-iman yang dibangun atas keyakinan bahwa Gereja adalah ruang di mana kita bertemu dengan, dan dibimbing oleh, Yesus Kristus. Kekuasaan yang dipegang oleh Paus semata-mata harus demi menunjang panggilan Gereja itu. Kalau dalam umat terjadi kesan bahwa pimpinan Gereja memakai kekuasaan yang ada di tangannya untuk mempertahankan struktur-struktur kekuasaan yang tidak lagi dapat dilegitimasi atas dasar Injil, kredibilitas Gereja sendiri bisa mengalami kemerosotan. Barangkali keengganan Vatikan untuk mengadakan reformasi nyata bukan karena Vatikan masih, untuk sebagian, terperangkap oleh gambaran Gereja Vatikan I, sebagaimana disindir dalam buku ini, melainkanmengikuti kritik ideologi Karl Marxkarena Vatikan, seperti setiap aparat, seakan-akan dengan sendirinya mati-matian mau mempertahankan kekuasaan. Apakah Paus Fransiskus yang telah membawa angin baru ke dalam Vatikan akan membawa perubahan? (Franz Magnis-Suseno, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

The plurality of cultures and religions is one of the most difficult challenges our world has to face at present. Tensions in various forms have become daily news, which puts into question our ability and willingness to share this planet earth as our common place to live together. There is not only a need to develop the best strategy to live together, but also to find fundamental arguments for conviviality. This article presents the ideas of Johann Baptist Metz, a German (...) theologian, on a politic based on compassion. Memoria passionis, remembering the suffering, especially that of others, is the basis for constructing a new politics of peace. Keywords: Politics, compassion, plurality, victim, suffering, memory. Abstrak: Salah satu dari tantangan terbesar yang sedang dihadapi masyarakat dunia dewasa ini adalah ketidaksanggupan berbagai kelompok untuk menanggapi pluralitas kebudayaan dan agama. Kemajemukan bukanlah realitas baru. Yang baru adalah intensitas pengalaman kemajemukan itu. Berbagai ketegangan hingga konflik berdarah menjadi berita harian yang mempertanyakan kemampuan dan kesediaan kita untuk berbagi hidup di atas bumi ini dengan orang-orang yang berbeda budaya dan agama. Menghadapi masalah ini, kita tidak hanya perlu mengembangkan strategi yang paling baik untuk dapat hidup bersama secara damai dan adil, tetapi juga membutuhkan pengembangan argumen-argumen yang memberikan pendasaran bagi strategi tersebut. Artikel ini hendak memperkenalkan pandangan Johann Baptist Metz, seorang teolog berkebangsaan Jerman, tentang politik yang berbasiskan compassio. Memoria passionis, mengenang penderitaan, khususnya penderitaan orang lain, merupakan dasar untuk membangun sebuah politik perdamaian bagi dunia. Kata-kata Kunci: Politik, compassio, pluralitas, korban, penderitaan, kenangan. (shrink)

Many people know Jesus Christ and believe he is the Savior, even though that person calls the word God. But many also today claim that the word 'Allah' only has a certain group and is a proper name. This situation created the birth of two groups that were pros and cons in using the word Allah. What is the answer for Christians who keep using the word God? Is it sinful to mention the word Allah? what is the meaning of (...) the word God in the Christian faith? Then how is the history of the word God used? These questions will be answered in the following article. The following article is expected to help believers understand the answers to these problems. (shrink)

Questions and answers about philosophy, religious belief, and nationalism from an Indonesian perspective.

“The truth is that interreligious contacts, together with ecu- menical dialogue, now seem to be obligatory paths, in order to ensure that the many painful wounds inflicted over the course of centuries will not be repeated, and indeed that any such wounds still remaining will soon be healed” (John Paul II, Rome, November 13, 1992). By “obliga- tory path” the late John Paul II means that interreligious dialogue is one of the urgent ways for Christians as well as people of (...) other faiths to cultivate a theological sense of togetherness. I have recently published such a topic in Dialog Interreligius: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah (Yogyakarta: Kanisius, 2010). The book depicts a lengthly attempt to study interreligious dialogue from several perspectives. I would call such per- spectives “history, thesis, discourse, and face.” This article is a sort of executive summary of the research that indicates the methodology and face of the pastoral activities of a particular Church, Indonesia. Study of interreligious dialogue should include or even start from the existential experience of the very protagonists, i. e. local Churches that live their daily life with people of other faiths. Keywords: Dialog interreligius (Inter-religous dialogue), perspektif (persepctive), Konsili Vatikan II (Second Vatican Council), historisitas (his- toricity), tesis (thesis), wajah dialogal (dialogical picture), pastoral (pastoral). (shrink)

On Islam related to democracy and politics in Indonesia.

The global environmental crisis and resulting disasters today have threatened life in general, especially human life. According to Fritjof Capra, one feasible solution to this global environmental crisis is to build sustainable human communities based on what he calls ecological literacy. Ecological literacy itself stands for our ability to understand the principles of organization common to all living systems and is used as a guideline for creating sustainable human communities. Capra underlines the need to redesign our communities, including our educational (...) communities, business communities, political communities and all aspects of our daily life, so that the principles of ecology become principles of all our human communities. For Capra, the implementation of such a sustainable society is possible to achieve through the so-called eco-design, which is both scientifically and technically feasible. Nonetheless, the success of the major project to develop a sustainable eco-literate society does not simply depend on the individual awareness of eco-literacy. It also depends on the political will of the government to issue public policies—including legislation—to force all stakeholders to act in accordance with, and based on, ecoliteracy. Keywords: Ecological literacy, ecological principles, sustainable human community, eco-design, sautopoesis dissipative systems, natural capital. Abstrak: Krisis dan bencana lingkungan hidup global telah mengancam kehidupan pada umumnya, termasuk kehidupan manusia. Menurut Fritjof Capra, salah satu solusi untuk mengatasi krisis dan bencana lingkungan hidup global itu adalah dengan membangun masyarakat manusia yang berkelanjutan berdasarkan apa yang disebutnya sebagai melek ekologi, yaitu kemampuan kita untuk memahami prinsip-prinsip pengorganisasi yang berlaku pada semua sistem kehidupan dan menggunakannya sebagai pedoman dalam menciptakan masyarakat yang berkelanjutan. Capra sangat menekankan perlunya merancang ulang komunitas-komunitas kita, termasuk komunitas pendidikan, komunitas bisnis, komunitas politik, dan seluruh kehidupan kita sehari-hari, agar prinsip-prinsip ekologis tersebut diwujudkan sebagai prinsip dari komunitas-komunitas tersebut. Bagi Capra, implementasi dari masyarakat berkelanjutan seperti itu dapat dicapai melalui apa yang disebutnya sebagai rancang bangun ekologis (eco-design) yang secara ilmiah dan teknis sangat layak diterapkan. Hanya saja, keberhasilan proyek besar membangun masyarakat berkelanjutan berdasarkan melek ekologi ini tidak hanya bergantung pada kesadaran moral individu akan melek ekologi di atas. Keberhasilan proyek besar itu juga sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik—termasuk undang-undang—guna memaksa semua pemangku kepentingan untuk bertindak sesuai dengan dan berdasarkan kesadaran ekologis tadi. Kata-kata Kunci: Melek ekologi, prinsip-prinsip ekologi, masyarakat berkelanjutan, rancang bangun ekologis, sistem autopoesis disipatif, modal alam. (shrink)

The purpose of this study was to know the relationship between student perception towards mathematics teacher with mathematics academic performace. The population of the study were all students of class VIII SMPN 8 Cirebon in the academic year 2014/2015, with the number of students 287 people. The sampling technique used proportional random sampling, and the sample size was 56 students. Data collection techniques used: 1) Questionnaire of Perceptions towards Mathematics teacher, and 2) The results of student mathematics learning test. The (...) result of correlation analysis show no significant correlation between students perception towards teacher and academic performance (r= .155, p= .254). (shrink)

History of Islam from persepctives of sciences in Indonesia.

Social aspects of science and technology; collection of articles.

Spiritual value and business ethics in halal label on Indonesian products.

This paper describes five theses on the characteristics of post-truth politics: (1) post-truth politics are populist politics, (2) post-truth politics are nativist politics, (3) post-truth politics are zero-sum game politics, (4) post-truth politics is emotional politics that anti-rational-factual-scientific truth, and (5) post-truth politics is autocracy politics. After describing the six theses, this paper shows conclusions and reflections on post-truth politics.

Abstrak: Tujuan dari artikel ini adalah menginterpretasi dan mengafirmasi bahwa Ada (das Sein) dalam “pertanyaan tentang Ada” (die Seinsfrage) dalam pemikiran Heidegger adalah univok sebagaimana konsep Ada itu univok dalam pemikiran Duns Scotus. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang menuntun artikel ini adalah, bagaimana dapat ditunjukkan hubungan antara konsep Ada itu univok antara Dun Scotus dan Heidegger? Untuk memahami dengan baik tema ini, kita akan mengulasnya dalam empat bagian. Pertama, kita akan berkonsentrasi pada pengertian konsep ekuivok, analog, univok. Kedua, (...) kita fokus pada konsep analogi dan univok dalam pemahaman Abad Pertengahan. Bagaimana Duns Scotus memahami Ada itu univok akan dijelaskan pada bagian ketiga. Kemudian, kita akan mengelaborasi sebuah penafsiran Ada itu univok dalam pemi- kiran Heidegger pada bagian keempat. Pada akhirnya, konsep Ada itu univok dalam pemikian Heidegger terletak pada konsepnya tentang waktu. Kata-kata kunci: Ekuivok, analog, univok, metafisika, Ada, Dasein, In- nerzeitigkeit, Zeitlichkeit, ekstasis, transendental. Abstract: The scope of this article is to interpret and affirm that Being (das Sein) in Heidegger’s “question of Being” (die Seinsfrage) is similarly univocal to Duns Scotus’ concept of the univocity of Being. Therefore, the central question which guides this article is, how can it point to the relationship between Duns Scotus and Heidegger in regards to the concept of the univocity of Being? To understand well this theme, we will explain it in four parts. First, we concentrate on the definitions of equivocity, analogy and univocity. Second, we focus on the concepts of analogy and univocity in the Middle Ages. How Duns Scotus understands the univocity of Being will be pointed out in third part. After that, we will elaborate an interpretation of the univocity of Being in Heidegger’s thought in fourth part. In the end, concept of the univocity of Being in Heidegger’s thought is put in his concept of time. Keywords: Equivocity, analogy and univocity, metaphysics, Being, Dasein, Innerzeitigkeit, Zeitlichkeit, ecstatic, transcendence. (shrink)

Jacques Derrida is doubtless one of the most controversial phi- losophers of our time. Controversies surrounding him are mainly caused by his radical ideas which have shaken the main traditions of thinking in Western Philosophy. He demonstrates the contradictions of various philophical concepts. He also uses a provocative approach by connect- ing religion with atheism. This essay will demonstrate Derrida’s concept of religion and how it is connected with atheism. Derrida does not present a theology; however his idea of atheistic (...) faith can contribute to a critical understanding of faith and its expressions within religions. Keywords: Iman (faith), agama (religion), teror (terror), ateis (atheist; athe- istic), hadiah (gift; reward), pengetahuan (knowlegde). (shrink)

On concept of love from Islam perspectives.