The present article critically examines three aspects of Graham Priest's dialetheic analysis of very important kinds of limitations (the limit of what can be expressed, described, conceived, known, or the limit of some operation or other). First, it is shown that Priest's considerations focusing on Hegel's account of the infinite cannot be sustained, mainly because Priest seems to rely on a too restrictive notion of object. Second, we discuss Priest's treatment of the paradoxes in Cantorian set-theory. It is shown that (...) Priest does not address the issue in full generality; rather, he relies on a reading of Cantor which implicitly attributes a very strong principle concerning quantification over arbitrary domains to Cantor. Third, the main piece of Priest's work, the so-called “inclosure schema”, is investigated. This schema is supposed to formalize the core of many well-known paradoxes. We claim, however, that formally the schema is not sound. (shrink)

Membaca buku yang terbit dalam Brills Series in Church History ini mempesona. Buku ini begitu menarik karena menggariskan perjalanan intelektual dan teologis Gereja Katolik sejak Revolusi Prancis (1789-95) dan kekalahan Napoleon (1815) sampai ke tahun 2013, tahun Paus Benedikt XVI mengundurkan diri. Padahal 200 tahun itu adalah tahun-tahun terwujudnya modernitas. Maka buku ini memaparkan dan menganalisa bagaimana Gereja Katolik dan teologinya menghadapi modernitas. Di atas hanya 220 halaman para penulis memperkenalkan pembaca secara ketat, tetapi jelas dan rinci, dengan perkembangan amat (...) dramatis teologi Katolik, dengan peranselalu peran kuncipara Paus, para teolog dan aliran-aliran teologi Katolik utama. Suatu perjalanan yang mulai dengan penolakan total Gereja terhadap modernitas, melalui tu-nas-tunas pembaruan sesudah perang dunia pertama yang akhirnya bermuara dalam pembukaan diri Gereja terhadap cita-cita manusia masa kini dalam Konsili Vatikan II (1962-65), namun pembukaan mana justru membawa Gereja ke dalam suatu krisis baru. Modernitas yang dibahas dalam buku ini mulai dengan revolusi intelektual yang namanya pencerahan dengan segala macam kejutan: Rasionalisme, liberalisme dan sekularisme sebagai ideologi politik baru. Nasionalisme sebagai kekuatan politik amat dahsyat. Restorasi monarki-monarki sesudah kekalahan Napoleon, gerakan-gerakan populis-nasionalisseperti Risorgimento yang akan mempersatukan Italia, dengan sekaligus menghapus Negara Kepausan yang sudah berumur seribu tahun. Dua perang dunia di abad ke-20 yang mengubah wajah Eropa dan akhirnya membongkar kolonialisme dan imperialisme Eropa. Munculnya ideologi-ideologi sekuler keras seperti komunisme dan fasisme. Perang dingin dan anarki sesudah perang dingin selesai. Para penulis berhasil menempatkan Gereja dalam pusaran global itu. Mereka menunjukkan bagaimana Gereja di bawah Paus Gregor XVI (1831-46), di bawah syok Revolusi Prancis, mengambil sikap konfrontatif total terhadap modernitas, menolak tuntutan demokrasi, kebebasan beragama dan perpisahan antara Gereja dan Negara. Konsili Vatikan I (1869-70) di mana penolakan itu memuncak dibahas secara rinci dengan latar belakangnya dan keanekaan aliran teologis yang sebenarnya kompleks, dan bagaimana Gereja Katolik mendefinisikan diri sebagai Gereja Kepausan. Kita mengikuti bagaimana Gereja kemudian mau mengamankan diri dari tantangan pemikiran filsafat modern dengan menetapkan neo-skolastik sebagai filsafat dan teologi resmi Gereja, bagaimana obsesi anti-modernisme mencapai puncaknya di bawah Paus Pius X (1903-14). Kita membaca tentang ultramontanisme, gerakan Oxford, perhimpunan ekstrem kanan Prancis Action Catholique (yang akhirnya dibubarkan oleh Paus Pius XI [1922-1939]), dan juga tentang Sodalitium Pianum (Persaudaraan Pius), suatu jaringan rahasia yang memata-matai para dosen teologi dan filsafat, yang kalau dicurigai ketularan modernisme dilaporkan ke Roma, lalu dipecat (ada sekitar lima puluh dosen yang disingkirkan sebagai terjangkit modernisme). Kita menyaksikan gerakan-gerakan pembaruan yang muncul sesudah PD I seperti gerakan liturgis, gerakan biblis, gerakan ekumenis, para imam buruh dan nouvelle theologie (teologi baru, yang meski 1949 dilarang oleh Paus Pius XII (1939-58) namun akan memberi dorongan-dorongan kunci pada pembaruan Gereja dalam Konsili Vatikan II).... Gambaran Gereja 2013 pada permulaan Kepausan Fransiskus dalam buku ini berkesan ambivalen. Sebenarnya pimpinanPaus, para Uskupmendasarkan diri pada paham Gereja Konsili Vatikan II. Tetapi reformasi struktur pemerintahan Gereja tetap macet. Tentang banyak masalah rincikeluarga berencana, selibat wajib, kemungkinan pe-nahbisan perempuan menjadi imam, desentralisasi kekuasaan, peng-angkatan uskup atau peresmian teks-teks liturgi bagi Gereja lokal, misalnya terdapat perbedaan-perbedaan pandangan serius antara banyak teolog Katolik dengan Vatikan. Padahal Gereja adalah komunitas ber-iman yang dibangun atas keyakinan bahwa Gereja adalah ruang di mana kita bertemu dengan, dan dibimbing oleh, Yesus Kristus. Kekuasaan yang dipegang oleh Paus semata-mata harus demi menunjang panggilan Gereja itu. Kalau dalam umat terjadi kesan bahwa pimpinan Gereja memakai kekuasaan yang ada di tangannya untuk mempertahankan struktur-struktur kekuasaan yang tidak lagi dapat dilegitimasi atas dasar Injil, kredibilitas Gereja sendiri bisa mengalami kemerosotan. Barangkali keengganan Vatikan untuk mengadakan reformasi nyata bukan karena Vatikan masih, untuk sebagian, terperangkap oleh gambaran Gereja Vatikan I, sebagaimana disindir dalam buku ini, melainkanmengikuti kritik ideologi Karl Marxkarena Vatikan, seperti setiap aparat, seakan-akan dengan sendirinya mati-matian mau mempertahankan kekuasaan. Apakah Paus Fransiskus yang telah membawa angin baru ke dalam Vatikan akan membawa perubahan? (Franz Magnis-Suseno, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Does a global economy render the traditional nation-state obsolete? Does globalization threaten democratic life, or offer it new forms of expression? The German philosopher and social theorist Jurgen Habermas addresses these and other questions in this work.

Since its appearance in English translation in 1996, Jurgen Habermas's Between Facts and Norms has become the focus of a productive dialogue between German and Anglo-American legal and political theorists. The present volume contains ten essays that provide an overview of Habermas's political thought since the original appearance of Between Facts and Norms in 1992 and extend his model of deliberative democracy in novel ways to issues untreated in the earlier work. Habermas's theory of democracy has at least three features (...) that set it apart from competing positions. First, it combines a concern with questions of normative justification with an empirical analysis of the social conditions necessary for the realization of democratic institutions. Second, at the heart of his model is the assertion of an internal relationship between liberalism and democracy. Finally, Habermas defends a conception of universal human rights that is not only sensitive to cultural differences but also calls for legal and political institutions that facilitate the cultivation of cultural and religious identities within pluralistic societies. These essays demonstrate the extraordinary power of Habermas's theory of democracy through a further engagement with Rawls's political liberalism and through original contributions to current debates over nationalism, multiculturalism, and the viability of supranational political institutions. (shrink)

Here, for the first time in English, is volume one of Jurgen Habermas's long-awaited magnum opus: The Theory of Communicative Action. This pathbreaking work is guided by three interrelated concerns: to develop a concept of communicative rationality that is no longer tied to the subjective and individualistic premises of modern social and political theory; to construct a two-level concept of society that integrates the 'lifeworld' and 'system' paradigms; and to sketch out a critical theory of modernity that explains its sociopathologies (...) in a new way. Habermas approaches these tasks through a combination of conceptual analyses, systematic reflections, and critical reconstructions of such predecessors as Marx and Weber, Durkheim and Mead, Horkheimer and Adorno, Schutz and Parsons. Reason and the Rationalization of Society develops a sociological theory of action that stresses not its means-ends or teleological aspect, but the need to coordinate action socially via communication. In the introductory chapter Habermas sets out a powerful series of arguments on such foundational issues as cultural and historical relativism, the methodology of Verstehen, the inseparabilty of interpretation from critique. In addition to clarifying the normative foundations of critical social inquiry, this sets the stage for a systematic appropriation of Weber's theory of rationalization and its Marxist reception by Lukacs, Horkheimer and Adorno. This is an important book for degree students of philosophy, sociology and related subjects. (shrink)

Dalam pembacaan saya, karya yang sedang saya timang-timang ini tidak berlebihan jika diberi tajuk, “Belajar Mencipta Refleksi Ilmiah Teologis dari Joas Adiprasetya.” Oleh karena itu, pada tempat pertama, kepada Joas Adiprasetya saya menyampaikan proficiat atas dipublikasikannya hasil studi yang memahkotai ikhtiar menimba ilmu di School of Theology, Boston University, Massachusetts (USA), pada 2009 yang lalu. Studi formal Joas Adiprasetya bukan hanya sekedar selesai asal selesai, melainkan dengan kualifikasi maxima cum laude. Hal ini dapat ditilik dan dibuktikan dengan opus magnum yang (...) sedang kita bicarakan hic et nunc. Bagaimana tidak? Karya ini mengangkat ke permukaan dua tema besar, yang kemudian dijadikan fokus kajian dan perhatiannya. Kedua tema itu berkenaan dengan Trinitas dan Teologi Agama-Agama. Di satu pihak, mengulas Trinitas tak ubahnya bagaikan mengawali perjalanan dalam kegelapan dan mengakhirinya dalam kegelapan. Pembicaraan tentang Trinitas mengesankan tidak semakin memperjelas pemahaman pembicara tentang Trinitas, apalagi memperjelas Trinitas pada dirinya sendiri. Trinitas tetap Trinitas. Titik. Ia tetap misteri. Di lain pihak, manusia yang percaya telah (sedang dan akan) mengalami siapakah Trinitas dalam peri hidupnya. Jadi, ada semacam lubang yang memungkinkan manusia dalam keterbatasannya scapato via (lepas, melejit, melarikan diri) mencapai gugus tertinggi dalam puncak-puncak sekelebatan sinar yang barang kali imaginatif. Akan tetapi kedua “kebenaran” itu sah. Artinya, dapat diverifikasikan dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, sangat besar kekeliruan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang membuat kategorisasi baru, yang sangat bertentangan dengan akal sehat dan kebiasaan ilmiah, yakni memasukkan (ilmu) Teologi dalam rumpun ilmu Agama. Namun, apa mau dikata, para pengambil kebijakan di negeri ini akhir-akhir ini seakan tidak pernah belajar dari ilmu, kecuali bagaimana mengakali agar kepentingan kelompok diakomodasi dengan imbalan uang. Justru, studi dan karya Joas Adiprasetya ini, di mata saya, dapat memperlihatkan kekeliruan dan kerancuan berpikir para anggota parlemen sekaligus Kementerian Agama Republik Indonesia. Coba simak saja kajian Joas Adiprasetya dan lihat sendiri bagaimana tema teologis ini tidak bersangkut paut dengan “rumpun ilmu agama,” sebab studi ini bersifat keilmuan, “metapraksis” yang melampaui premis-premis agama sebagai suatu lembaga, yang tentu saja telah dibuktikan di Indonesia dapat dipolitisasi. Dalam studi Joas Adiprasetya ini, tak terbilang jumlah tokoh besar (dalam sejarah doktrin Kristen) yang mengulas, merefleksikan, meneliti, serta menulis dengan ketelitian yang mengagumkan dan ketajaman yang memukau, akan tetapi pada akhirnya sama gelapnya, dan yang lebih menakjubkan adalah jumlah orang percaya dan oleh karena itu mengalami tidak berkurang, bahkan sebaliknya. Itulah sebabnya Anselmus Canterburry menyatakan Credo ut intelligam; artinya, saya percaya supaya dengan itulah saya memahami............ Joas Adiprasetya pun, dalam bidikan saya, menyenggol paradigma teologi tentang agama-agama di bawah istilah eksklusivisme, inklusivisme, and pluralisme. Seiring dengan perkembangan waktu, yang memperlihatkan bahwa teologi pun menganut asas semper reformanda et reformata sicut signum temporis (senantiasa membarui dan diperbarui seturut tanda zaman), maka dipopulerkan era pasca pluralisme. Dengan terminologi pasca pluralisme, sejumlah peristilahan yang pernah dikecam seperti sinkretisme, kafir (baca: bukan kita), murtad, proselitisme, dan lain sebagainya perlu ditinjau kembali. Di sini, Joas Adiprasetya melihat tersedianya lahan untuk berdialog, juga tentang Trinitas. Tentu hal ini merupakan tantangan tersendiri jika “minoritas”—seperti Joas Adiprasetya—menawarkan kepada publik sebuah keterkaitan “niscaya” antara teologi tentang Trinitas dengan teologi tentang agama-agama. Ternyata Joas Adiprasetya yang kreatif berhasil menyingkapkan kata kunci yang dapat berlaku umum, yaitu sosial untuk kemudian masuk dalam the great design, yakni misteri perichoresis. Tidak tanggung-tanggung, Joas Adiprasetya menyihir para pembaca dengan ungkapan magis yang diturunkan dari Leonardo Boff, “The holy Trinity is our social program” (Nicolas Federov dikutip oleh Boff dalam “Trinity” dalam Systematic Theology: Perspectives from Liberation Theology, hlm. 78). Meski demikian, hal itu tidak berarti Saudara Joas Adiprasetya sedang tidak menyimpan bom waktu, sebab relasi sosial yang diterapkan dalam signifikansi perichoresis dapat melahirkan suatu cara pandang yang menyamakan saja antara Sang Alpha dan Omega dengan makhluk ciptaan; dan hal ini salah satu butir notasi tentang Teologi Pembebasan, yang sepenuhnya didukung oleh Leonardo Boff. Sekali lagi, dengan memanfaatkan senjata pamungkas dari para teolog kenamaan tersebut (Raimundo Panikkar, Gavin D’Costa, Mark Heim, yang masing-masing menggunakan person-, nature-, reality-perichoresis), Joas Adiprasetya berhasil mengeksplorasi dan menemukan seberkas cahaya terang, yang ternyata sejalan dengan penemuan Richard Kearney (Allah yang mungkin ada) dan Jürgen Moltmann (Trinitas terbuka). Sampai di sini, Joas Adiprasetya dapat menawarkan temuannya sebagai suatu bentuk teologi Indonesia! Akhirnya, karya ini tidak sesederhana, tidak sesingkat Daftar Isi (hlm. vii), sebab penelusuran Joas Adiprasetya mengalir sampai jauh, sampai saling merasuki pribadi-pribadi tanpa melebur menjadi satu, tanpa menghilangkan identitas, justru karena prinsip perichoretik itu bersatu tanpa saling meniadakan. Karya Ketua Sekolah Tinggi Teologia Jakarta ini merupakan salah satu model unggul berteologi dalam konteks dan ranah multipluralisme, yang diakui dan dipuji di Indonesia, namun tidak banyak dipraktikkan. (A. Eddy Kristiyanto, Program Studi Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

From the perspective of a contemporary German reader, one consideration is particularly important from the start. Illumination of the political conduct of Martin Heidegger cannot and should not serve the purpose of a global depreciation of his thought. As a personality of recent history, Heidegger comes, like every other such personality, under the judgment of the historian. In Farias’ book as well, actions and courses of conduct are presented that suggest a detached evaluation of Heidegger’s character. But in general, as (...) members of a later generation who cannot know how we would have acted under conditions of a political dictatorship, we do well to refrain from moral judgments on actions and omissions from the Nazi era. Karl Jaspers, a friend and contemporary of Heidegger, was in a different position. In a report that the denazification committee of the University of Freiburg at the end of 1945, he passed judgment on Heidegger’s “mode of thinking”: it seemed to him “in its essence unfree, dictatorial, uncommunicative.”7 This judgment is itself no less informative about Jaspers than about Heidegger. In making evaluations of this sort Jaspers, as can be seen from his book on Friedrich Schelling, was guided by the strict maxim that whatever truth a philosophical doctrine contains must be mirrored in the mentality and lifestyle of the philosopher. This rigorous conception of the unity of work and person seems to me inadequate to the autonomy of thought and, indeed, to the general history of the reception and influence of philosophical thought. I do not mean by this to deny all internal connection between philosophical works and the biographical contexts from which they come—or to limit the responsibility attached to an author, who during his lifetime can always react to unintended consequences of his utterances. 7. Ott, “Martin Heidegger und der Nationalsozialismus,” p. 65. Jürgen Habermas is professor of philosophy at the University of Frankfurt. His most recent books include the two-volume work Theory of Communicative Action and The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures . John McCumber is an associate professor of philosophy at Northwestern University. He is the author of Poetic Interaction: Language, Freedom, Reason. (shrink)

This article discusses the complex space of the city as an urban milieu of vitality. On the skin of the city, a permanent change of its physical and physiognomic appearance takes place. The alternation of urban “faces” is constituted situationally in the structures and wrinkles of the skin. However, characteristic features of urban quarters do not only appear visually; they become bodily felt and are perceptible as holistic impressions, emanating from atmospheric “vital qualities”. Therefore, lively urban districts are discussed as (...) “body islands” in urban space. Seen from this vitalistic perspective, the city is not only a world of rational actors—as it is common ground in the social sciences—but also an unpredictable space of performativity. (shrink)

Dwelling is understood in the sense of Martin Heidegger: »Dwelling is the manner in which mortals are on the earth.« The way in which people are living on earth situates them in their dwelling. Because dwelling is not an activity, but a mode of being, an ethics of dwelling is required because »habitability« of the earth is limited. This demands a sustainable way of life. Responsible housing therefore needs a structural pause in the growth-focussed process of civilisation. As a result, (...) dwelling becomes a reason for a critical reflection on life and this becomes an existential piece of thinking about dwelling. (shrink)

The way people live is neither a task, nor an action, nor a function. Rather, living expresses how people carry out their lives in places and spaces. One’s home in the broader sense (beyond ‘one's own four walls’) is the earth as a whole. In order for living to be successful on both a local and global scale, and for the earth not to become overly inhabited, people must live in a good way. But where extraction (from the resources of (...) nature as well as the social sphere) breaks the principle of conservation, living becomes a matter of care for the habitability of the earth in the future. That is why today an ethical revision of all the ways and means in which people are on the earth is required. (shrink)