A debate is growing today about the ontological status of disposition in relation to the modality of natural law. This debate arose after the failure of Humean actualism to explain the basis of causality. Categoricalism tries to overcome the weaknesses of actualism by restoring the concept of disposition that is reduced to a set of categorical properties. Through such a move, categoricalism hopes to explain the basis of the disposition and yet fails to guarantee the necessity of natural law. Another (...) alternative is to formulate a variant of dispositionalism in which dispositions are regarded as fundamental properties that are irreducible to categorical properties. Dispositionalists attempt to set up a concept of disposition which acknowledges the existence of unactualized disposition and guarantees the necessity of natural law. This essay, however, will demonstrate that dispositionalists’ solution is not free from the similar dilemma which haunts categoricalism. Keywords: Actuality, categorical property, dispositional property, supervenience, causality, finkish disposition, antidote, necessity. Abstrak: Dewasa ini berkembang perdebatan tentang status ontologis disposisi dalam kaitannya dengan modalitas hukum alam. Perdebatan ini mengemuka selepas kegagalan aktualisme Humean dalam menjelaskan landasan kausalitas. Kategorialisme mencoba mengatasi kelemahan aktualisme dengan mengembalikan konsep disposisi yang direduksi pada sekumpulan sifat kategoris. Melalui langkah ini, kategorialisme berharap dapat menerangkan landasan dari disposisi, tetapi sesungguhnya gagal mengajukan suatu konsepsi tentang hukum alam yang niscaya. Alternatifnya adalah merumuskan suatu varian dari disposisionalisme di mana disposisi adalah sifat fundamental benda yang tidak tereduksikan pada sifat kategoris. Kaum disposisionalis berupaya membangun konsepsi tentang disposisi yang, di satu sisi, mengakui adanya disposisi yang tidak teraktualisasi dan, di sisi lain, menjamin keniscayaan hukum alam. Akan tetapi, melalui artikel ini akan ditunjukkan juga bahwa solusi disposisionalis tersebut tidak lepas dari dilema serupa yang menghantui kategorialisme. Kata-kata Kunci: Aktualitas, sifat kategoris, sifat disposisional, kebertopangan, kausalitas, disposisi-pelenyapan, penawar, keniscayaan. (shrink)

Tragedi perang Palestina–Israel tampak sebagai jalan penderitaan dan kekejian yang tanpa ujung dan tanpa solusi. Di tengah kesuraman seperti itu kisah kehidupan yang diceritakan oleh dokter Abuelaish mengharukan dan membawa harapan. Lahir dalam kamp pengungsi Jabalia di Jalur Gaza pada 1955, tujuh tahun setelah perang 1948 melahirkan negara Israel di tengah tanah Palestina, Abuelaish mengalami kemelaratan sangat ekstrem bersama ayahnya yang kehilangan tanahnya dan ibunya yang berwatak kuat tetapi juga keras serta delapan saudaranya. Sebelas orang ini hidup bertahun-tahun dalam ruang (...) pengungsian sesak dan pengap. Rumah lebih baik yang mereka temukan kemudian, dihancurkan buldoser Israel. Adiknya, Noor, ditangkap dan hilang. Di tengah keadaan gelap seperti itu, sambil terpaksa sebagai anak untuk bekerja keras ikut mencari nafkah, Abuelaish tetap seorang anak yang mau maju dan haus belajar. Semangat itu akhirnya membuka jalan baginya untuk mengambil kuliah kedokteran di Kairo, Mesir. Dengan pengalaman kerja bertahun-tahun di pelbagai rumah sakit di Gaza dan negara timur tengah lainnya dan belajar di London serta Harvard, juga lewat kerja sama dengan spesialis-spesialis Ginekologi Yahudi di Beersheba dan Tel-Aviv, ia berkembang menjadi seorang ginekolog dan spesialis fertilitas perempuan yang disegani. Namun bukan itu saja yang merupakan keistimewaan kisahnya. Dokter ini meyakini dan menemukan jalan bagaimana di tengah permusuhan antara bangsa Israel dan Palestina karya medis dapat membangun jembatan hidup bersama; juga bagaimana para perempuan yang ia layani sebagai ginekolog, merupakan kekuatan damai tatkala laki-laki suka berperang. Karena itu, ia berjuang bagi perempuan dan pemberdayaan mereka lewat pendidikan, termasuk putri-putrinya sendiri. Ia mau repot membawa pasien-pasiennya yang tak bisa ia tolong di rumah sakit serba terbatas di Jalur Gaza, ke pusat-pusat medis di Israel yang dapat dan mau membantu, kendati segala kesusahan untuk mendapat visa dan segala macam penghinaan yang harus ditelan seorang Palestina di setiap penyeberangan perbatasan.................................... Terima kasih kepada Penerbit Qanita (PT Mizan Pustaka) yang begitu cepat menyediakan kesaksian kemanusiaan, iman, serta moral tinggi ini (aslinya dari tahun 2010) dalam terjemahan Indonesia yang enak dibaca. Semoga menjadi best-reader. Tak dapat tidak, kisah istimewa ini telah dan akan terus menggetarkan hati banyak orang, bahkan dari mereka yang mengambil posisi bertolak belakang dengan Izzeldin Abuelaish dalam konflik Israel-Palestina dan cara untuk menyelesaikannya. (Martin Harun, Program Studi Ilmu Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Dalam buku ini Kardinal Jorge Mario Bergoglio—saat itu masih Uskup Agung Buenos Aires dan sejak 13 Maret 2013 menjadi Paus Fransiskus—dan Rabi Abraham Skorka berdialog tentang sejumlah masalah agama, kehidupan, keluarga, politik, dan masyarakat yang mereka lihat sebagai tantangan besar pada abad ke-21 ini. Dialog itu mulai dan berakhir dengan penukaran pandangan tentang topik dialog sendiri sebagaimana mereka usahakan. Latarnya adalah Argentina yang karena sejarahnya telah lupa akan seni untuk saling mendengarkan dan berbicara dengan satu sama lain. Di tengah (...) kebuntuan itu kedua tokoh agama ini mulai berjumpa dalam suatu seri percakapan yang terus berkembang. Atas usul Skorka, sejumlah dari percakapan mereka akhirnya dipublikasikan. Buku dialog ini merupakan ilustrasi menarik tentang apa yang kemudian akan ditulis oleh Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik Evangelii Gaudium (Sukacita Injil, 2013) tentang dialog sosial (no. 238-258). Sejauh menyangkut dialog antaragama dalam buku ini segera tampak suatu perbedaan dengan pendahulunya, Paus Benediktus XVI, yang selalu menghindari ibadat bersama dalam perjumpaan antar agama. Sebagai bagian dialog, Bergoglio tidak segan memenuhi undangan untuk berpartisipasi, berbicara, berdoa, dan minta didoakan dalam ibadat sinagoga. Juga di Buenos Aires saat itu tidak semua orang dapat menerima hal itu dengan mudah.................. Dialog dua warga Buenos Aires ini berakar dalam konteks masyarakat Argentina, dengan sejarahnya tersendiri seperti conquista, peronisme, rezim militer, dan seterusnya. Setelah Uskup Buenos Aires menjadi Uskup Roma, dialog itu sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Saya belum menemukan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Karena menyangkut masalah mendasar pluralisme agama, kehidupan, dan masyarakat, dialog-dialog ini inspiratif di manapun. Tentu dialog sudah mulai berlangsung juga dalam masyarakat kita, tetapi buahnya dalam terbitan seperti ini masih kurang kelihatan. Koleksi makalah-makalah hasil aneka diskusi forum kita belum memperlihatkan intensitas perjumpaan seperti yang terlihat dalam buku ini. (Martin Harun, Guru Besar Ilmu Teologi Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Buku ini dikarang untuk pembaca “awam” (seperti saya) oleh dua ilmuwan yang masing-masing sudah memiliki nama tersendiri karena banyak publikasi: Brian Thomas Swimme, seorang profesor kosmologi evolusioner di San Francisco, dan Mary Evelyn Tucker, seorang lektor dalam bidang studi lingkungan hidup di Yale, New Haven. Diilhami oleh mentor dan sahabat mereka, almarhum geolog dan teolog Thomas Berry, mereka bersama-sama menyusun suatu “kisah (epos) tentang munculnya alam semesta dan berkembangnya komunitas hidup, dengan menawarkan suatu visi baru tentang cara kita dapat menumbuhkan (...) semangat komunitas bumi.” (cover). Bab 1-4 mengisahkan kurang lebih sembilan milyar tahun perkembangan alam semesta, mulai dari Big Bang, eksplosi terang dan materi yang senantiasa meluas dan melalui suatu proses kreatif menggembleng materi yang kemudian akan menjadi miliaran galaksi. Dengan bahasa yang umumnya non-teknis, dan sangat indah, disertai dengan kepekaan terhadap tradisi-tradisi bangsa-bangsa manusia yang bermenung tentang alam raya, para pengarang berhasil menampilkan deretan kejadian yang dahsyat dan jauh itu menjadi suatu proses yang terasa menyangkut kita juga. Fokus mereka pada proses pembentukan bintang-bintang serta eksplosi-eksplosi bintang yang, baru sesudah 8-9 miliar tahun, memunculkan solar system kita, yakni matahari dengan planet-planet di sekitarnya, khususnya bumi kita yang mengalami suatu proses penyejukan dan pemadatan yang unik. Dalam proses jutaan tahun terbentuk atmosfir di sekitar bumi dan lautan-lautan yang menutupi sebagian besar permukaannya. Dengan energi yang berasal dari terang matahari dari jarak yang menguntungkan, dipersiapkan pentas untuk suatu tahap baru yang menakjubkan: munculnya hidup di bumi..................... Dalam bab 10-11 para pengarang mencari jalan keluar dari ketidak-seimbangan destruktif yang telah terjadi di bumi. Mereka mempermasalahkan pemikiran materialistis deterministis yang sejak Galileo, Newton, Descartes, dan lain-lainnya, menyerahkan materi yang dianggap mati begitu saja kepada kontrol manusia yang berakal budi. Apakah materi memang sepasif seperti dipikirkan filsafat itu? Kita sekarang dapat melihat dari miliaran tahun pembentukan alam semesta bagaimana di dalam materi pun ada dinamika mengatur diri (self organizing) dengan cara-cara yang tidak dapat diprediksi. Di tengah proses besar yang penuh kreativitas ini umat manusia ditantang mencari tempat dan perannya ke depan. Seperti bintang-bintang dan lautan-lautan telah memberi sumbangan tersendiri untuk jagat raya dan bumi, demikian juga miliaran manusia—sebagai garis depan evolusi sekarang—akan dapat membantu membuka jalan bagi sesuatu yang kini belum dapat diduga, asalkan manusia mau melepaskan genggaman kontrolnya atas yang lain dan dengan sikap kekaguman mau menjadi bagian dari komunitas bumi dan menyelaraskan diri dengan iramanya Ini cuma beberapa benang dari sebuah buku yang sangat kaya, inspiratif, dan mampu mengubah pandangan pembaca. Menurut hemat saya, buku ini juga secara mendalam bersifat religius, kendati tidak meminjam bahasa agama apapun. Kalau belum ada teerjemahannya dalam bahasa Indonesia, hendaknya diadakan terjemahan tersebut, dan bila mungkin dengan tetap menjaga keindahan bahasanya. (Martin Harun, Guru Besar Teologi emeritus, Sekolah Tingi Filsafat Driyarkara,Jakarta). (shrink)

Bertepatan waktu dengan Seminar Sola Scriptura bulan Maret 2015, dengan topik Miracles: The Credibility Of The New Testament Accounts, yang dibawakan oleh Prof. Craig Keener, oleh Perkantas diterbitkan terjemahan bukunya yang berjudul Gift and Giver: The Holy Spirit for Today (2001). Apakah eksemplar yang dihadiahkan kepada saya, akan bernasib sama seperti yang selalu saya kira terjadi dengan buku yang tidak dibayar, yakni tidak dibaca? Penampilan Keener yang sederhana, berbobot dan spiritual dalam seminar tersebut, menantang saya untuk membuka dan membaca (...) buku hadiah ini. Keener mau membantu kita untuk lebih memahami bagaimana Roh Kudus menolong kita menjalani kehidupan dan perutusan kristiani. Buku dimulai dari belajar mengenali suara Roh Kudus dan oleh Roh itu belajar mendengar Allah (bab 1-2). Selalu dengan bantuan Alkitab, Keener menguraikan bagaimana Roh Kudus memberdayakan kita untuk penginjilan (bab 3) dan mengerjakan peruba-han dalam pola hidup kita (bab 4). Sesudah itu Keener membicarakan aspek-aspek yang lebih kontroversial dalam karismatik, pertama-tama karunia-karunia Roh (bab 56), juga baptisan dalam Roh Kudus dan kapannya (bab 7-8), dan lebih khusus bahasa lidah (bab 9). Dalam beberapa bab ini Keener, sendiri seorang “karismatik” dalam arti mempraktikkan karunia-karunia Roh (hlm. 14), mempertahankannya terhadap orang-orang yang mengira tak perlu lagi mempraktikkannya setelah zaman rasul-rasul. Keener yakin bahwa karunia-karunia biblis dimaksud untuk terus dijalankan dalam masa sekarang di mana diberi. Ia juga membahas perbedaanperbedaan pemahaman antara pelbagai kelompok karismatik dan pentekostal tentang karunia-karunia tertentu, juga tentang momen pembaptisan dalam Roh, dan menjelaskan apa yang menurutnya dimaksudkan dalam Alkitab. Keener memang seorang pakar Perjanjian Baru yang disegani. Dalam bab terakhir, Mengapa menguji Roh (bab 10), Keener menjawab beberapa pra-sangka yang tidak benar terhadap gerakan karismatik, tetapi di lain pihak tidak menyembunyikan bahwa dalam jemaat karismatik dan pentekostal juga muncul ekses-ekses yang menurutnya menyimpang dari paham Alkitab dan bisa membahayakan iman pelaku dan kehidupan jemaat. Maka diberinya klarifikasi................................. Tekanan Keener pada Roh yang memberdayakan untuk penginjilan dalam arti berprakarsa memberitakan dan mengajarkan injil kepada semua orang, mungkin tak menimbulkan masalah di Amerika Serikat yang dominan Kristen, tetapi menjadi pertanyaan pelik bagi Gerejagereja di Asia. Orang kristen Asia yang didorong oleh Roh untuk hadir di tengah orang-orang beragama lain hanya dengan kesaksian hidup dan bekerja sama, dan —baru bila muncul kesempatan—berdialog dalam arti sharing iman dan bukan perdebatan, tidak menemukan pengarahan untuk itu dalam buku ini. Isu Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, prinsip yang Keener percaya sebagai inti injil (267), isu yang ia takut dapat menjadi hal utama yang menimbulkan perpecahan di antara orang kristiani sekarang ini, memang rela ia agendakan di tempat kedua demi misi bersama yang mempersatukan kita sebagai Kristen. Apakah itu berarti bahwa ia juga mau berbuat demikian demi misi bersama seluruh umat manusia, semua agama? Eksklusivisme keselamatan dalam agama-agama tetap mengakibatkan perpecahan yang kini merupakan ancaman yang lebih besar lagi bagi dunia daripada perpecahan-perpecahan di dalam agama Kristen. Apakah sikap dialogal antar kristiani yang sangat mewarnai sikap Keener dalam buku ini, juga diperluas kepada semua orang beragama? Beberapa catatan ini tidak mengurangi penghargaan tinggi saya akan penjelasan Keener tentang pemberian-pemberian Roh Kudus dari dalam pemahamannya yang mendalam akan Alkitab, dan sharingnya. yang tulus, berbobot dan personal tentang pengalamannya sendiri akan karunia Roh Kudus itu dalam hidup dan penginjilannya sendiri. Suatu buku penting untuk setiap orang karismatik untuk memahami yang paling pokok, dan bagi orang non karismatik untuk lebih mengenal yang terbaik di dalam gerakan karismatik. (Martin Harun, Guru Besar Ilmu Teologi Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Perjumpaan Fransiskus Assisi dengan Sultan al-Kamil di tengah ko- baran perang salib akhir-akhir ini mendapat banyak perhatian dari pel- bagai macam peneliti (Hoeberichts 1997; Warren 2003, Tolan 2007, Moses 2009). Yang terakhir, Paul Moses—seorang Guru Besar Jurnalistik di Brooklyn College, New York— melakukan investigasinya sendiri dan menulis suatu buku yang sangat menarik dan aktual, seperti yang boleh diharapkan dari seorang pakar komunikasi. Landasan penting penelitian Moses adalah evaluasinya yang kritis terhadap sumber-sumber. Ia mengemukakan bahwa sumber-sumber tertua tentang peristiwa ini (Jacques (...) de Vitry, dan sebuah kronik yang anonim, keduanya saksi mata perang salib kelima itu) memberi gambaran lebih damai tentang perjumpaan ini ketimbang riwayat-riwayat hidup Fransiskus yang kemudian (Celano, Bonaventura, dll.) yang menggambarkannya sebagai misi yang konfrontatif, berusaha mempertobatkan Sultan untuk mencari kemartiran. Adalah Konsili Lateran IV (1215) dan Paus Innocentius III (1198-1216) serta penggantinya, Paus Honorius III, yang pada masa itu membangkitkan semangat untuk perang salib kelima guna merebut kembali Yerusalem yang belasan tahun sebelumnya direbut dari tangan penguasa Kristen oleh Salah ad-Din (Saladin), paman Sultan Malik al- Kamil. Kendati keluarga Sultan sudah memberitahukan bahwa Sultan bersedia menyerahkan kembali Yerusalem demi persetujuan damai, pihak Paus dan raja-raja Barat tetap mengobarkan semangat perang dan mengumpulkan pasukan. Menurut Moses, Fransiskus, dan saudara- saudaranya diharapkan oleh Gereja ikut mewartakan perang suci, tetapi ia memilih membawakan Injil ke seluruh Eropa, tidak terkecuali juga ke wilayah-wilayah Muslim. Serangan pasukan salib ke Kesultanan Mesir dimulai dari kota pela- buhan Damietta di delta Sungai Nil. Tawaran damai Malik al-Kamil, Sultan Mesir yang dikenal bijaksana dan juga moderat terhadap umat Kristiani di Mesir, kembali ditolak oleh Kardinal Pelagius, utusan Paus dalam perang salib kelima ini. Fransiskus datang ke camp crusaders pada Agustus 1219 dan memberi peringatan kepada para crusaders bahwa serangan mereka akan gagal, tetapi ia ditertawakan. Lalu pada September 1219 ia memutuskan untuk mencari jalan lain dengan menyeberangi lini permusuhan dan mendatangi Sultan al-Malik, tidak sebagai utusan tetapi hanya dengan pengetahuan Kardinal Pelagius menggambarkan Sultan al-Kamil sebagai binatang buas. Sebagai anak zamannya, Fransiskus ingin menciptakan damai dengan mewartakan Injil kepada Sultan. Hal itu tampaknya dilakukannya dengan cara yang khas, sebab dalam sumber tertua dikatakan bahwa Sultan mendengarkannya dengan penuh perhatian, dan memperlakukan Fransiskus sebagai tamu terhormat selama beberapa hari. Menurut Moses, Sultan mungkin terharu bahwa ada orang Kristiani yang berbeda dengan para agresor rakus yang ia kenal dari perang salib. Al-Kamil yang dikenal terbuka untuk Sufisme mungkin juga suka mendengarkan Fransiskus, karena Fransiskus terkesan mirip dengan seorang Sufi. Di lain pihak, Fransiskus juga terkesan dengan apa yang ia lihat, misalnya cara pasukan Muslim menjawab panggilan untuk berdoa............................................................... Kenyataan asli menurut Tolan ialah bahwa Fransiskus ingin menjalankan hidup rasuli sampai dengan mahkotanya, kemartiran, yang dapat ia peroleh dengan pergi mewartakan Injil kepada Sultan. Ini memang gam- baran yang jelas ada dalam biografi-biografi Celano dan Bonaventura, te- tapi tidak muncul dalam kronik-kronik lebih tua dan konteks hidup Fran- siskus sendiri. Kelemahan karya Tolan ialah bahwa ia kurang kembali kepada tulisan-tulisan Fransiskus sendiri dan riwayat hidupnya, seperti yang dilakukan secara mengesankan oleh Moses yang berhasil memper- lihatkan dalam konteks hidup Fransiskus suatu penolakan terhadap pe- rang, pewartaan damai, penghargaan terhadap praktik doa Islam, dan cara misi baru; yang semuanya harus dijadikan patokan untuk interpretasi per- jumpaan Fransiskus dengan Sultan. Tolan gagal melihat tema damai dalam riwayat hidup dan tulisan-tulisan Fransiskus itu, dan dengan demikian juga tidak mengakui adanya sesuatu yang inspiratif dalam peristiwa perjumpaan itu untuk hubungan Muslim–Kristiani masa sekarang. Sebaliknya, ia agak keras menolak interpretasi sejumlah peneliti dan gerakan damai sejak akhir abad ke-20 yang melihat misi Fransiskus sebagai misi damai dan menemukan dalam Fransiskus suatu model untuk menolak kekerasan perang dan mencari pendekatan baru, khususnya dalam hal ketegangan antaragama. Kelemahan karya Tolan ini sangat tampak justru dalam perbandingan dengan karya Moses, yang tidak mendiskusikan Tolan sebab terlambat menerimanya. Buku ketiga, St. Francis and the Conversion of the Muslims, karya Frank M. Rega, amat berbeda dengan kedua studi ilmiah di atas. Dengan tidak kritis sedikit pun, Rega menggabungkan semua yang bagus-bagus dalam pelbagai versi—dari kronik-kronik paling awal sampai ke legenda- legenda yang sangat kemudian—tentang perjumpaan Fransiskus dengan Sultan itu. Tanpa membedakan pelbagai versi dan bertanya tentang latarbelakang dan tujuan masing-masing, seperti dilakukan Tolan, Rega menciptakan suatu versi gabungan yang agaknya akan disukai oleh pembaca Katolik yang saleh dan konservatif (yang memang dilayani oleh penerbit Tan Books), tetapi tidak bernilai bagi seorang peneliti yang ingin menyingkapkan maksud Fransiskus sendiri dan sumber-sumber masing-masing; dan sangat mengecewakan pembaca kritis sekarang yang mencari ilham dalam adegan ini bagi masalah-masalah dunia sekarang. Cerita legendaris Rega yang penuh triumfantalisme yang hampir-hampir yakin bahwa Sultan bertobat dan dibaptis menjelang kematiannya, tentu lebih mengganggu hubungan Kristen dan Muslim sekarang daripada membantu menemukan suatu pendekatan baru. (Martin Harun, Program Studi Ilmu Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Dalam Alkitab Kristen tersimpan empat kisah Injil yang dengan cara- nya masing-masing menceritakan hidup dan karya Yesus dari Nazaret. Riwayat-riwayat itu dapat sangat bermakna bagi pembaca yang satu, tetapi juga sulit dipahami oleh pembaca yang lain. Hal ini disebabkan, antara lain, karena manusia masa kini kurang akrab dengan latar belakang, zaman dan tempat kisah Injil tersebut ditulis. Bagaimana mengatasi kesulitan itu? Peter Walker, seorang dosen Alkitab di Universitas Oxford, yang pernah meneliti situs-situs di Tanah Suci, dan berpengalaman sebagai pemandu rombongan (...) peziarah, menemukan solusi yang menarik dan sangat berguna. Ia menyusun buku In the Steps of Jesus, untuk memperkenalkan kisah Injil terutama Injil Lukas sambil membawa pembaca buku ini ke tempat-tempat terjadinya adegan-adegan riwayat hidup dan karya Yesus. Tempat-tempat itu diperlihatkannya dengan foto dan gambar, disertai keterangan yang mampu membuka mata dan hati pembaca................................................ Tahun lalu kami sudah memperkenalkan kembaran buku ini: In the Steps of Saint Paul: Penabur Sabda Segala Bangsa, yang disusun oleh pengarang yang sama, Peter Walker, dan juga diterjemahkan oleh pener- jemah yang sama, pakar Alkitab V. Indra Sanjaya dan diterbitkan pula oleh Kanisius. Kedua buku ini bukan hanya enak dipandang dan dibaca, tetapi juga memberi informasi yang dapat diandalkan oleh pembaca dari kalangan mana pun yang ingin lebih mengenal sejarah awal agama Kristen dan warisannya di Palestina serta wilayah Laut Tengah. Buku In the Steps of Jesus ini merupakan suatu penziarahan tersendiri, semacam napak tilas perjalanan hidup Yesus. Selain dapat menjadi buku panduan bagi segelintir orang yang sempat berwisata ke Tanah Suci, buku ini juga membuka kesempatan “berziarah batin” bagi mereka yang tidak pernah akan dapat berangkat ke tanah itu; dan tentu tetap juga memberi banyak pencerahan bagi mereka yang telah pulang dari ziarah yang nyata. (Martin Harun, Program Studi Ilmu Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Abstrak: Tujuan dari artikel ini adalah menginterpretasi dan mengafirmasi bahwa Ada (das Sein) dalam “pertanyaan tentang Ada” (die Seinsfrage) dalam pemikiran Heidegger adalah univok sebagaimana konsep Ada itu univok dalam pemikiran Duns Scotus. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang menuntun artikel ini adalah, bagaimana dapat ditunjukkan hubungan antara konsep Ada itu univok antara Dun Scotus dan Heidegger? Untuk memahami dengan baik tema ini, kita akan mengulasnya dalam empat bagian. Pertama, kita akan berkonsentrasi pada pengertian konsep ekuivok, analog, univok. (...) Kedua, kita fokus pada konsep analogi dan univok dalam pemahaman Abad Pertengahan. Bagaimana Duns Scotus memahami Ada itu univok akan dijelaskan pada bagian ketiga. Kemudian, kita akan mengelaborasi sebuah penafsiran Ada itu univok dalam pemi- kiran Heidegger pada bagian keempat. Pada akhirnya, konsep Ada itu univok dalam pemikian Heidegger terletak pada konsepnya tentang waktu. Kata-kata kunci: Ekuivok, analog, univok, metafisika, Ada, Dasein, In- nerzeitigkeit, Zeitlichkeit, ekstasis, transendental. Abstract: The scope of this article is to interpret and affirm that Being (das Sein) in Heidegger’s “question of Being” (die Seinsfrage) is similarly univocal to Duns Scotus’ concept of the univocity of Being. Therefore, the central question which guides this article is, how can it point to the relationship between Duns Scotus and Heidegger in regards to the concept of the univocity of Being? To understand well this theme, we will explain it in four parts. First, we concentrate on the definitions of equivocity, analogy and univocity. Second, we focus on the concepts of analogy and univocity in the Middle Ages. How Duns Scotus understands the univocity of Being will be pointed out in third part. After that, we will elaborate an interpretation of the univocity of Being in Heidegger’s thought in fourth part. In the end, concept of the univocity of Being in Heidegger’s thought is put in his concept of time. Keywords: Equivocity, analogy and univocity, metaphysics, Being, Dasein, Innerzeitigkeit, Zeitlichkeit, ecstatic, transcendence. (shrink)

This book explores a question central to philosophy--namely, what does it take for a belief to be justified or rational? According to a widespread view, whether one has justification for believing a proposition is determined by how probable that proposition is, given one's evidence. In this book this view is rejected and replaced with another: in order for one to have justification for believing a proposition, one's evidence must normically support it--roughly, one's evidence must make the falsity of that proposition (...) abnormal in the sense of calling for special, independent explanation. This conception of justification bears upon a range of topics in epistemology and beyond. Ultimately, this way of looking at justification guides us to a new, unfamiliar picture of how we should respond to our evidence and manage our own fallibility. This picture is developed here. (shrink)

There is something puzzling about statistical evidence. One place this manifests is in the law, where courts are reluctant to base affirmative verdicts on evidence that is purely statistical, in spite of the fact that it is perfectly capable of meeting the standards of proof enshrined in legal doctrine. After surveying some proposed explanations for this, I shall outline a new approach – one that makes use of a notion of normalcy that is distinct from the idea of statistical frequency. (...) The puzzle is not, however, merely a legal one. Our unwillingness to base beliefs on statistical evidence is by no means limited to the courtroom, and is at odds with almost every general principle that epistemologists have proposed as to how we ought to manage our beliefs. (shrink)

According to a captivating picture, epistemic justification is essentially a matter of epistemic or evidential likelihood. While certain problems for this view are well known, it is motivated by a very natural thought—if justification can fall short of epistemic certainty, then what else could it possibly be? In this paper I shall develop an alternative way of thinking about epistemic justification. On this conception, the difference between justification and likelihood turns out to be akin to the more widely recognised difference (...) between ceteris paribus laws and brute statistical generalisations. I go on to discuss, in light of this suggestion, issues such as classical and lottery-driven scepticism as well as the lottery and preface paradoxes. (shrink)

A new, definitive translation of Heidegger's most important work.

According to the principle of Conjunction Closure, if one has justification for believing each of a set of propositions, one has justification for believing their conjunction. The lottery and preface paradoxes can both be seen as posing challenges for Closure, but leave open familiar strategies for preserving the principle. While this is all relatively well-trodden ground, a new Closure-challenging paradox has recently emerged, in two somewhat different forms, due to Backes :3773–3787, 2019a) and Praolini :715–726, 2019). This paradox synthesises elements (...) of the lottery and the preface and is designed to close off the familiar Closure-preserving strategies. By appealing to a normic theory of justification, I will defend Closure in the face of this new paradox. Along the way I will draw more general conclusions about justification, normalcy and defeat, which bear upon what Backes :2877–2895, 2019b) has dubbed the ‘easy defeat’ problem for the normic theory. (shrink)

A physician and spokesman for the French Ideologues, Pierre-JeanGeorges Cabanis (1757-1808) stands at the crossroads of several influential developments in modern culture--Enlightenment optimism about human perfectibility, the clinical method in medicine, and the formation and adaptation of liberal social ideals in the French Revolution. This first major study of Cabanis in English traces the influences of these developments on his thought and career. Originally published in 1980. The Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand technology to again make available previously (...) out-of-print books from the distinguished backlist of Princeton University Press. These editions preserve the original texts of these important books while presenting them in durable paperback and hardcover editions. The goal of the Princeton Legacy Library is to vastly increase access to the rich scholarly heritage found in the thousands of books published by Princeton University Press since its founding in 1905. (shrink)

A de minimis risk is defined as a risk that is so small that it may be legitimately ignored when making a decision. While ignoring small risks is common in our day-to-day decision making, attempts to introduce the notion of a de minimis risk into the framework of decision theory have run up against a series of well-known difficulties. In this paper, I will develop an enriched decision theoretic framework that is capable of overcoming two major obstacles to the modelling (...) of de minimis risk. The key move is to introduce, into decision theory, a non-probabilistic conception of risk known as normic risk. (shrink)

Theories of epistemic justification are commonly assessed by exploring their predictions about particular hypothetical cases – predictions as to whether justification is present or absent in this or that case. With a few exceptions, it is much less common for theories of epistemic justification to be assessed by exploring their predictions about logical principles. The exceptions are a handful of ‘closure’ principles, which have received a lot of attention, and which certain theories of justification are well known to invalidate. But (...) these closure principles are only a small sample of the logical principles that we might consider. In this paper, I will outline four further logical principles that plausibly hold for justification and two which plausibly do not. While my primary aim is just to put these principles forward, I will use them to evaluate some different approaches to justification and (tentatively) conclude that a ‘normic’ theory of justification best captures its logic. (shrink)

In this paper I respond to Marcello Di Bello’s criticisms of the ‘normic account’ of the criminal standard of proof. In so doing, I further elaborate on what the normic account predicts about certain significant legal categories of evidence, including DNA and fingerprint evidence and eyewitness identifications.

First published in 1995. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

One of the most intriguing claims in Sven Rosenkranz’s Justification as Ignorance is that Timothy Williamson’s celebrated anti-luminosity argument can be resisted when it comes to the condition ~K~KP—the condition that one is in no position to know that one is in no position to know P. In this paper, I critically assess this claim.

Kant was a keen psychological observer and theorist of the forms, mechanisms and sources of self-deception. In this Element, the author discusses the role of rationalizing/Vernünfteln for Kant's moral psychology, normative ethics and philosophical methodology. By drawing on the full breadth of examples of rationalizing Kant discusses, the author shows how rationalizing can extend to general features of morality and corrupt rational agents thoroughly. Furthermore, the author explains the often-overlooked roles common human reason, empirical practical reason and even pure practical (...) reason play for rationalizing. Kant is aware that rationality is a double-edged sword; reason is the source of morality and of our dignity, but it also enables us to seemingly justify moral transgressions to ourselves, and it creates an interest in this justification in the first place. Finally, this Element discusses whether Kant's ethical theory itself can be criticised as a product of rationalizing. (shrink)

In a recent paper in this journal Duncan Pritchard responds to an objection to the modal account of risk pressed by Ebert, Smith and Durbach ( 2020 ). In this paper, I expand upon the objection and argue that it still stands. I go on to consider a more general question raised by this exchange – whether risk is ‘objective’, or whether it is something that varies from one perspective to another.

I argue that, alongside the already well-established prohibition against treating persons as mere means, Kant’s Formula of Humanity requires a prohibition against treating persons as mere things. The former captures ethical violations due to someone’s (perceived) instrumental value, e.g. exploitation, the latter captures cases in which I mistreat others because they have no instrumental value to me. These are cases in which I am indifferent and complacent towards persons in need; forms of mistreatment frequently suffered by the world’s poorest. I (...) explain why we need the category of treating others as mere things and what the prohibition against such treatment entails. Prohibitions against treating as mere means and as mere things are both essential for understanding the specific nature and extent of our duties to the world’s poorest. (shrink)

Our understanding of subjunctive conditionals has been greatly enhanced through the use of possible world semantics and, more precisely, by the idea that they involve variably strict quantification over possible worlds. I propose to extend this treatment to ceteris paribus conditionals – that is, conditionals that incorporate a ceteris paribus or ‘other things being equal’ clause. Although such conditionals are commonly invoked in scientific theorising, they traditionally arouse suspicion and apprehensiveness amongst philosophers. By treating ceteris paribus conditionals as a species (...) of variably strict conditional I hope to shed new light upon their content and their logic. (shrink)

Many epistemologists have responded to the lottery paradox by proposing formal rules according to which high probability defeasibly warrants acceptance. Douven and Williamson present an ingenious argument purporting to show that such rules invariably trivialise, in that they reduce to the claim that a probability of 1 warrants acceptance. Douven and Williamson’s argument does, however, rest upon significant assumptions – amongst them a relatively strong structural assumption to the effect that the underlying probability space is both finite and uniform. In (...) this paper, I will show that something very like Douven and Williamson’s argument can in fact survive with much weaker structural assumptions – and, in particular, can apply to infinite probability spaces. (shrink)

A moral requirement R1 is said to be lexically prior to a moral requirement R2 just in case we are morally obliged to uphold R1 at the expense of R2 – no matter how many times R2 must be violated thereby. While lexical priority is a feature of many ethical theories, and arguably a part of common sense morality, attempts to model it within the framework of decision theory have led to a series of problems – a fact which is (...) sometimes spun as a ‘decision theoretic critique’ of lexical priority. In this paper, I develop an enriched decision theoretic framework that is capable of modelling lexical priority while avoiding all extant problems. This will involve introducing several new ingredients into the standard decision theoretic framework, including multidimensional utilities, de minimis risks, and the means to represent two different conceptions of risk. (shrink)

The _Principle of Indifference_ was once regarded as a linchpin of probabilistic reasoning, but has now fallen into disrepute as a result of the so-called _problem of multiple of partitions_. In ‘Evidential symmetry and mushy credence’ Roger White suggests that we have been too quick to jettison this principle and argues that the problem of multiple partitions rests on a mistake. In this paper I will criticise White’s attempt to revive POI. In so doing, I will argue that what underlies (...) the problem of multiple partitions is a fundamental tension between POI and the very idea of _evidential incomparability_. (shrink)

Kant maintains that while claims to property are morally possible in a state of nature, such claims are merely “provisional”; they become “conclusive” only in a civil condition involving political institutions. Kant’s commentators find this thesis puzzling, since it seems to assert a natural right to property alongside a commitment to property’s conventionality. We resolve this apparent contradiction. Provisional right is not a special kind of right. Instead, it marks the imperfection of an action where public authorization is lacking. Provisional (...) right thereby functions as a methodological device in a sequential elucidation of the moral basis of public law. To develop this reading, we first explain Kant’s two-step account of property rights—his division between ‘having’ and ‘acquiring’. Then we explain what is involved in a sequential exposition of right more generally. (shrink)

The Routledge International Handbook of Neuroaesthetics is an authoritative reference work that provides the reader with a wide-ranging introduction to this exciting new scientific discipline. The book brings together leading international academics to offer a well-balanced overview of this burgeoning field while addressing two questions central to the field; how the brain computes aesthetic appreciation for sensory objects, and how is art created and experienced.

This chapter gives substance to the idea of a ‘communitarian value-driven epistemology’ by developing and combining ideas from Edward Craig's and Bernard Williams' ‘epistemic genealogy’ and Barry Barnes' and Steven Shapin's ‘sociology of knowledge’. In order to make transparent how this project might slot into more familiar, or more mainstream, projects, the paper maintains throughout a critical dialogue with Jon Kvanvig's position. The chapter is structured around an attempt to defend Craig's position against Kvanvig's criticisms: by treating the institution of (...) testimony as a collective good underwritten by the intrinsic and interrelated values of accuracy and sincerity; by rendering protoknowledge attributions as ascriptions of honour; and by allowing attributions of protoknowledge to be intertwined with attributions of freedom. The view that emerges is that the core of our knowledge practices comprises institutions of testimony, and that these practices are a collective good. (shrink)

This conceptual article introduces behavioral perspectives into the governance arena and undertakes a psychological assessment of managerial decision making in organizations by elaborating on the treatment of trust and pride in the extant literature. While trust is conceived by governance scholars as a device for monitoring relationships with others, we argue that authentic pride, contrary to hubris, could operate as an attribute of emotional self-regulation allowing corporate leaders to govern the social behavior of their own self. Contrasting the features of (...) trust and authentic pride, we advance several propositions to capture their relevance and simultaneous importance as viable governance mechanisms in light of a manager's level of cognitive moral reasoning. Our study builds a unified theoretical framework of governance which integrates human agency, psychological states, and moral judgment to foster a deeper understanding of complex self-regulatory processes that are activated by decision makers in the execution of their roles. (shrink)

Entitlement is defined as a sort of epistemic justification that one can possess by default – a sort of epistemic justification that does not need to be earned or acquired. Epistemologists who accept the existence of entitlement generally have a certain anti-sceptical role in mind for it – entitlement is intended to help us resist what would otherwise be compelling radical sceptical arguments. But this role leaves various details unspecified and, thus, leaves scope for a number of different potential conceptions (...) of entitlement. At one extreme there are conceptions that portray entitlement as a weak, attenuated epistemic status and, at the other, we have conceptions that portray entitlement as something potent and strong. Certain intermediate conceptions are also possible. In this paper, I shall argue that the weak and intermediate conceptions of entitlement do not survive careful scrutiny, and the stronger conceptions – while they do, in a way, strain credulity – are the only conceptions that are ultimately viable. (shrink)

My concern in this paper is with the claim that knowledge is a mental state – a claim that Williamson places front and centre in Knowledge and Its Limits. While I am not by any means convinced that the claim is false, I do think it carries certain costs that have not been widely appreciated. One source of resistance to this claim derives from internalism about the mental – the view, roughly speaking, that one’s mental states are determined by one’s (...) internal physical state. In order to know that something is the case it is not, in general, enough for one’s internal physical state to be a certain way – the wider world must also be a certain way. If we accept that knowledge is a mental state, we must give up internalism. One might think that this is no cost, since much recent work in the philosophy of mind has, in any case, converged on the view that internalism is false. This thought, though, is too quick. As I will argue here, the claim that knowledge is a mental state would take us to a view much further from internalism than anything philosophers of mind have converged upon. (shrink)

Kant considers eudaimonism as his main opponent and he assumes that his ethics is the only viable alternative to eudaimonism. He does not explicitly address theories differing from both eudaimonism and from his own. I argue that whilst Kant and Act-Consequentialists advocate different normative principles, their positions share the important abstract feature that they establish what is to be done from a rational principle and not based on what is in the self-interest of the respective agent, as Kant thinks eudaimonism (...) does. Act-Consequentialism is thus closer to Kant’s ethics than is often assumed. I will demonstrate and vindicate this point with a new interpretation of the Fact of Reason. This reading also establishes that the notion of a Fact of Reason is less contentious than many of Kant’s critics believe. We should not expect that the Fact establishes Kantianism. Instead, the Fact is only supposed to count against a specific competing view of morality, namely, eudaimonism. Act-Consequentialists can accept the Fact as well. (shrink)

In this paper I defend the claim that justification is closed under conjunction, and confront its most alarming consequence — that one can have justification for believing propositions that are unlikely to be true, given one's evidence.

Kajian ini mengangkat pemikiran dua filsuf besar yaitu Martin Heidegger dan Mullā Şadrā dalam suatu kajian Filsafat Manusia dengan topik pembahasan ‘Struktur Fundamental Manusia’. Problem yang diangkat adalah bagaimana kesejalanan atau paralelisme gagasan keduanya mengenai struktur fundamental manusia. Penelitian ini berusaha mencari hakikat manusia menurut pandangan Martin Heidegger dan Mullā Şadrā kemudian mensintesiskannya dengan metode paralelisme. Penelitian ini penulis rasa penting, di samping untuk memperkaya dialog pemikiran antar peradaban, juga karena kedua filsuf ini memiliki kesamaan prinsip ontologis dalam (...) fondasi filsafatnya yaitu, Ada. Pandangan ini kemudian disebut dengan ‘reduksi ontologis’. Keduanya yakin bahwa tidak ada problem filsafat yang dapat terselesaikan kecuali pertanyaan tentang Ada terjawab secara memadai. Pandangan reduksi ontologis ini termanifes dalam bangunan pemikiran dan kritik keduanya, terutama dalam studi ini adalah gagasan mengenai manusia yang bersandar pada prinsip ke swa-buktian Ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode komparatif khusus yaitu Paralelisme. Paralelisme adalah teori interpretasi atau metode komparasi khusus yang berupaya mencari paralelitas atau kesejalanan formulasi pemikiran antara dua filsuf yang memiliki perbedaan konteks, penekanan, pendekatan arah pemikiran dan solusi, namun memiliki karakteristik gagasan yang sejalan, sebangun atau paralel. Dari penelitian ini penulis menyimpulakan bahwa, Paralelisme Struktur Fundamental Manusia menurut Heidegger dan Mullā Şadrā menunjukan suatu kritik pada pandangan yang telah mengakar dalam diskursus filsafat Barat modern yang dipelopori oleh Rene Descartes. Heidegger secara terang menunjukan ketidakterimaannya pada pandangan tentang diri dalam filsafat Cartesian dan mendobraknya dengan gagasan manusia Dasein sebagai eksisten yang memahami dirinya sendiri dalam pra-struktur memahami, secara eksistensial dan mendahului suatu refleksi atau aktifitas kognitif apapun tentang diri Aku. Demikian pula Mullā Şadrā, walaupun hidup seabad dengan Rene Descartes, secara tidak langung mengkritik tradisi filsafat rasionalisme semacam itu dengan mengembangkan gagasan ilmu ḥudhūrī-nya, bahwa pengetahuan akan Aku atau diri ini bersifat imanen dalam dirinya sendiri dan mendahului segala bentuk konsepsi atau refleksi mengenai diri serta menjadi dasar bagi pengetahuan empiris. (shrink)

Journal of Philosophy of Education, EarlyView.

A revised translation of Heidegger's most important work.

Many philosophers accept that, as well as having a right that others not harm us, we also have a right that others not subject us to a risk of harm. And yet, when we attempt to spell out precisely what this ‘right against risk imposition’ involves, we encounter a series of notorious puzzles. Existing attempts to deal with these puzzles have tended to focus on the nature of rights – but I propose an approach that focusses instead on the nature (...) of risk. The key move is to distinguish two different ways in which to conceptualise the risk that a given action presents – one of which is linked to the notion of probability and the other to the notion of normalcy. (shrink)

Journal of Political Philosophy, EarlyView.

Checklists have been used to improve quality in many industries, including healthcare. The use of checklists, however, has not been extensively evaluated in clinical ethics consultation. This article seeks to fill this gap by exploring the efficacy of using a checklist in ethics consultation, as tested by an empirical investigation of the use of the checklist at a large academic medical system (Cleveland Clinic). The specific aims of this project are as follows: (1) to improve the quality of ethics consultations (...) by providing reminders to ethics consultants about process steps that are important for most patient-centered ethics consultations, (2) to create consistency in the ethics consultation process across the medical system, and (3) to establish an effective educational tool for trainers and trainees in clinical ethics consultation. The checklist was developed after a thorough literature review and an iterative process of revising and testing by a group of experienced ethics consultants. To pilot test the checklist, it was distributed to 46 ethics consultants. After a six-month pilot period in which ethics professionals used the checklist during their clinical activities, a survey was distributed to all of those who used the checklist. The 10-item survey examined consultants’ perceptions regarding the three aims listed above. Of the 25 survey respondents, 11 self-reported as experts in ethics consultation, nine perceived themselves to have mid-level expertise, and five self-reported as novices. The majority (68 percent) of all respondents, regardless of expertise, believed that the checklist could be a “helpful” or “very helpful” tool in the consultation process generally. Novices were more likely than experts to believe that the checklist would be useful in conducting consultations. The limitations of this study include: reduced generalizability given that this project was conducted at one medical system, utilized a small sample size, and used self-reported quality outcome measures. Despite these limitations, to the authors’ knowledge this is the first investigatation of the use of a checklist systematically to improve quality in ethics consultation. Importantly, our findings shed light on ways this checklist can be used to improve ethics consultation, including its use as an educational tool. The authors hope to test the checklist with consultants in other healthcare systems to explore its usefulness in different healthcare environments. (shrink)

Journal of Philosophy of Education, EarlyView.

In this paper, I offer reasons for thinking that two prominent sceptical arguments in the literature – the underdetermination-based sceptical argument and the closure-based sceptical argument – are less philosophically interesting than is commonly supposed. The underdetermination-based argument begs the question against a non-sceptic and can be dismissed with little fanfare. The closure-based argument, though perhaps not question-begging per se, does rest upon contentious assumptions that a non-sceptic is under no pressure to accept.

Aims to transform logic into a reflection on the nature of language.

In this paper I explore some ideas inspired by Federico Picinali’s Justice In-Between: A Study of Intermediate Criminal Verdicts. Picinali makes a case for the introduction of intermediate options in criminal trials – verdicts with consequences that are harsher than an acquittal, but not so harsh as a conviction. From a certain perspective, the absence of intermediate options in criminal trials is puzzling – out of kilter with much of our everyday decision-making and, perhaps, with the recommendations of expected utility (...) theory. I will argue, however, that the lack of intermediate options is much less puzzling when put in the context of our ordinary practices of blame and non-legal punishment. (shrink)

Recently, a number of Kantians have argued that despite Kant’s own disparaging comments about same-sex intercourse and marriage, his ethical and legal philosophy lacks the resources to show that they are impermissible. I go further by arguing that his framework is in fact more open to same-sex than to different-sex marriage. Central is Kant’s claim that marriage requires equality between spouses. Kant himself thought that men and women are not equal, and some of his more insightful remarks on the issue (...) reveal that he was also aware that, as a matter of fact, women were disenfranchised by society, and suffer legal and other forms of discrimination. Kant, according to his own account, cannot approve of heterosexual marriage. Same-sex couples, by contrast, can satisfy the crucial equality condition. I conclude with a suggestion for refocus with respect to the issues at hand, calling for attention to more complex and insidious forms of inequality than deprivation of rights and full civil participation. (shrink)

The standard of proof applied in civil trials is the preponderance of evidence, often said to be met when a proposition is shown to be more than 50% likely to be true. A number of theorists have argued that this 50%+ standard is too weak – there are circumstances in which a court should find that the defendant is not liable, even though the evidence presented makes it more than 50% likely that the plaintiff’s claim is true. In this paper, (...) I will recapitulate the familiar arguments for this thesis, before defending a more radical one: The 50%+ standard is also too strong – there are circumstances in which a court should find that a defendant is liable, even though the evidence presented makes it less than 50% likely that the plaintiff’s claim is true. I will argue that the latter thesis follows naturally from the former once we accept that the parties in a civil trial are to be treated equally. I will conclude by sketching an alternative interpretation of the civil standard of proof. (shrink)